Keberlanjutan dan Keterangan Kasus Suap Walikota Batu

0
120
Eddy Rumpoko mengenakan Jas Tahanan KPK (Sumber: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Nusantara.news, Kota Batu – Kasus suap Mantan Walikota Batu Eddy Rumpoko (ER) yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan transaksi penyuapan di rumah dinasnya di Jalan Sudirman, Kota Batu, kini memasuki pembacaan surat dakwaan untuk terdakawa Filipus Djap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Sidang pembacaan surat dakwaan yang dilangsungkan, Senin (4/12/2017) lalu, Jaksa KPK menerangkan kasus penyuapan tersebut dengan mendakwa Filipus Djap terbukti melakukan suap kepada Walikota Batu, Eddy Rumpoko dengan jumlah uang suap sebesar Rp. 295 juta dan mobil Toyota Alphard.

“Terdakwa (Filipus Djap) telah memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu berupa 1 unit kendaraan roda empat merek Toyota Alphard nopol N-507-BZ seharga Rp 1,6 miliar dan uang tunai sebesar Rp. 295 juta kepada Eddy Rumpoko,” terang Jaksa KPK.

Terdakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sementara Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pihaknya pun mengungkap kronologi lengkap kasus penyuapan ini, bahwa Eddy Rumpoko sengaja memenangkan proyek untuk PT. Dailbana Prima dengan persyaratan fee sebesar 10 persen, ditambah pembayaran mobil Toyota Alphard.

Sebanyak dua proyek pengadaan di Pemkot Batu untuk Filipus Djap pun terungkap. Dua proyek tersebut yakni pengadaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dan pengadaan belanja pakaian dinas dan atribut ASN Kota Batu.

“Beberapa proyek yang dimenangkan untuk terdakwa adalah sebagai berikut, pada bulan Mei 2017 mendapatkan paket pengadaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 5.265.315.000, sementara itu pada bulan Agustus 2017 saudara terdakwa juga mendapatkan paket pengadaan belanja pakaian dinas dan atributnya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 1.448.370.000,” terang Jaksa KPK dalam persidangan yang digelar Senin lalu.

Kabarnya usai mendapatkan proyek tersebut, Filipus kemudian menghubungi Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemerintah Kota Batu Edi Setiawan untuk membahas setoran perjanjian fee sebesar 10 persen.

Melalui pembahasan tersebut, sesuai dengan kesepakatan Filipus yang memenangkan tender proyek Pemerintah Kota Batu tersebut kemudia memberikan uang Rp 300 juta dan uang Rp 200 juta untuk membeli Alphard kepada Eddy.

Selain itu, Filipus juga memberikan uang di luar fee proyek sebesar Rp 95 juta untuk membantu kebutuhan Edi Setiawan, selaku Kepala Bagian Layanan dan Pengadaan Pemerintah Kota Batu.

Pada September 2017, Filipus bertemu dengan Edi Setiawan di Hotel Amarta Hills untuk memberikan uang Rp 95 juta sebagai bentuk imbalan jasanya sebagai Kepala Bagian Pengadaan dan Layanan Pemerintah Kota Batu. Selanjutnya, Filipus memberikan sendiri uang Rp 200 juta di rumah dinas Walikota Batu, yang kemudian kesemuan terkena OTT oleh KPK. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here