Desa dan Kemiskinan (3)

Keberpihakan APBN, Politik Anggaran Pro Rakyat

0
197

Nusantara.news – Cita-cita bukanlah layaknya mimpi di siang bolong, melainkan tekad yang harus diwujudkan dan merupakan modal dasar dalam memperjuangkan kesejahteraan. Salah satunya, melalui pemerintah dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang pro rakyat, namun kenyataannya tetap tidak banyak membantu ketimpangan sosial di Indonesia.

Kebijakan neolib versus kebijakan APBN Indonesia

Dalam praktiknya kebijakan neoliberal yang dipromosikan oleh negara-negara maju melalui lembaga pemberi utang pada Indonesia yang selanjutnya diterjemahkan dalam kebijakan anggaran negara. Dalam sistem kapitalisme neoliberal anggaran negara harus difokuskan hanya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan stimulus ekonomi untuk para pengusaha.

Anggaran negara tidak diperkenankan digunakan untuk membiayai industri dan perekonomian rakyat. Dengan demikian, meski APBN bertambah namun fondasi perekonomian negara tidak boleh menguat, sehingga tidak akan ada perubahan sampai bangsa Indonesia sendiri berani bersikap, tentunya melalui kepala negaranya.

Ciri umum APBN yang menganut azas neoliberal antara lain: 1) Sistem anggaran defisit yang membuka peluang menumpuk utang luar negeri; 2) Menjadikan privatisasi atau penjualan perusahaan publik sebagai sumber penerimaan; 3) Penerimaan dari sumber penghapusan segala bentuk pajak perdagangan luar negeri dan mengintensifkan penerimaan negara dengan pajak perorangan; 4) Anggaran publik harus ditekan serendah mungkin tapi stimulus keuangan untuk perbankan diperbesar; 5) Anggaran subsidi harus dikurangi atau bila perlu dihapus tapi anggaran stimulus fiskal bagi pengusaha, khususnya investor asing, ditingkatkan.

Sistem anggaran semacam itu pada satu sisi semakin menguatkan kontrol asing (multinational corporations), negara maju dan lembaga keuangan global terhadap ekonomi nasional Indonesia. Kontrol tersebut dimaksudkan untuk menghambat negara dalam menguatkan ekonomi nasional, membiayai industri nasional, UKM dan menghalangi negara melindungi usaha-usaha rakyat. Dengan demikian, perusahaan asing tetap dominan dalam berbisnis di Indonesia, terutama usaha-usaha mengeruk sumber daya alam serta menguras keuangan negara secara berkelanjutan melalui manipulasi pajak, membayar bunga dan cicilan utang luar negeri.

Garis neolib dalam APBN

Garis ideologi kapitalisme neoliberalisme yang menjadi landasan dalam menyusun semua kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan anggaran, jelas merupakan sistem yang sangat bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945. Kebijakan semacam itu semakin melanggengkan penghisapan oleh modal asing terhadap kaum buruh, petani, nelayan dan orang miskin yang merupakan kelompok mayoritas dalam struktur masyarakat Indonesia.

IMF dan Bank Dunia sebagai pemangku tunggal sistem moneter dunia, saat ini bagi sebagian negara sudah dianggap institusi “purba” (jurassic institution) yang tidak mungkin diperbaharui lagi. Kontrol moneter secara nasional seperti di India, Cina, dan Malaysia dianggap lebih berpeluang untuk berhasil, dimana kelompok ini menyadari pengelola utama krisis bukanlah capital volability melainkan kesalahan pandang bahwa ekspor dan investasi asing adalah motor pembangunan ekonomi.

Makna demokrasi ekonomi versi UUD 1945 tercermin dalam Pasal 23 ayat (3) bahwa perekonomian diselenggarakan demi kesejahteraan rakyat. Utamanya adalah azas kebersamaan, bukan perseorangan apalagi liberalisme. IMF dengan azas neoliberalisme telah mengingkari UUD 1945. APBN sebagai soko guru kebijakan ekonomi, harus diubah mazhabnya oleh pemerintahan Joko Widodo. Tujuan jangka pendeknya, bagaimana kemandirian nasional dan kedaulatan negara tercermin dalam penyusunan APBN.

APBN yang tidak sesuai konstitusi

Untuk mengetahui APBN itu sesuai atau tidak dengan UUD 1945, bisa dengan parameter berikut ini:

  1. Kemanfaatan APBN bagi rakyat (kebijakan pro rakyat)
  2. Tingkat pemerataan manfaat APBN bagi rakyat (jurang kaya dan miskin semakin melebar)
  3. Tingkat partisipasi rakyat dengan kebijakan APBN (program pembangunan bukan yang padat karya melainkan padat modal)

Ketiga tolak ukur ini merupakan tafsir tepat atas tuntutan UUD 1945 atas kebijakan APBN. Fungsi anggaran tersebut menjadi gambaran dialektika atas kepentingan pro pasar atau pro rakyat, sesuai tuntutan konstitusi. Seringkali, Undang-Undang yang hanya 1 pasal titipan (mazhab pro pasar) tapi sangat berlebihan pada sektor derivatifnya seperti Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri, dan seterusnya. Padahal APBN bukan hanya domain pemerintah (eksekutif), tapi juga legislatif (representasi rakyat Indonesia) dalam menjalankan fungsi anggarannya.

Lebih jauh bahkan sekarang DPR mewakili masalah anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar) sehingga ada modus korupsi di tingkat perencanaan yang dapat disebut dengan ‘mafia anggaran’. Maka dari itu, politik anggaran dominan berorientasi neoliberal. Indikatornya, pertumbuhan PDB nasional masih jauh lebih besar daripada intervensi pemerintah dalam anggaran negara. Ini membuktikan struktur perekonomian nasional berjalan ke arah mekanisme pasar. Didukung oleh kenyataan betapa bersemangatnya Indonesia menjalankan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation = Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik), WTO (World Trade Organization = Organisasi Perdagangan Dunia) dengan perdagangan bebas, menunjukkan bahwa pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat Indonesia.

Negara lain, khususnya Amerika Latin sudah keluar dari mazhab neoliberal, ingin kemandirian, lepas dari kendali Amerika Serikat (AS), setelah AS juga bermasalah secara ekonomi. Bahkan negara-negara sosial demokrat mulai memperbesar intervensi peran negara ke dalam APBN untuk dana sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu terlihat pada era reformasi, dimana subsidi sembako (Bulog) dihancurkan, didesak mengecilkan subsidi BBM agar sesuai mekanisme pasar. Padahal, subsidi merupakansalah satu cara untuk tetap kompetitif dalam pasar global, khususnya dengan UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

Lebih jauh, subsidi merupakan salah satu instrumen fiskal yang dapat digunakan untuk mewujudkan subsidi silang, asal tepat sasaran dan tepat guna, bukan dengan cara yang keliru (charity approach).

Dapat disimpulkan bahwa:

  1. Kebijakan Fiskal bukan prosedur teknokratis dalam kebijakan anggaran (APBN)
  2. APBN sumber daya ekonomi harus dengan basis ideologi UUD 1945 dan Pancasila menjadi rohnya (bukan neolib), atau dalam kata lain harus pro-rakyat
  3. Ukuran utama bukan hanya pertumbuhan (karena akan dimiliki pemilik modal dan asing), tapi ukurannya adalah pemerataan ekonomi dalam wujud berkurangnya kesenjangan kaya-miskin secara terukur, untuk memenuhi rasa keadilan dan pelayanan publik sebaik-baiknya, khususnya akses yang mudah untuk kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan.

Presiden Joko Widodo, jika ingin menjadi presiden yang dikenang sejarah, tentu harus mengubah pembangunan ekonomi dari sangat liberal (pro pasar) menjadi pro rakyat, karena itu perintah konstitusi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here