Kebijakan Bebas Visa Menyulitkan Pengawasan

0
186
foto : Pelita Sumsel.com

Nusantara.news, Jakarta – Setelah pekan lalu 30 TKA Ilegal asal Cina ditangkap di Bogor, belum lama ini 88 lainnya ditangkap di Pekanbaru. Sehari setelah penangkapan, imigrasi setempat menyatakan dokumen ke-35 TKA dari 88 TKA yang ditangkap itu lengkap.

Efektivitas pengawasan pemerintah terhadap hadirnya tenaga kerja asing (TKA) ilegal, khususnya asal Cina dipertanyakan sejumlah kalangan. Dalam dua pekan pertama bulan Januari 2017 saja sudah 30 orang ditangkap di Bogor, 2 di Mataram dan 1 lagi di Madiun (Baca : Tindak Tegas Sponsor dan Pengguna TKI Ilegal).

Pekan ke-3 Januari ini, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau dikabarkan menangkap hampir 100 orang tenaga kerja asing ilegal asal Cina pada razia di proyek PLTU di Pekanbaru. Namun setelah diverifikasi datanya oleh nusantara.news hanya 35 TKA Ilegal yang digelandang ke kantor imigrasi.

Tentang efektivitas pengawasan yang belum optimal diakui sendiri oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Kemenaker, Maruli Hasoloan.

“Benar pengawasan kita memang belum optimal, saya setuju, tapi kita bekerjasama dengan Imigrasi, pemda setempat, salah satu contoh, yang kemarin penemuan di Bogor, walaupun Imigrasi yang memeriksa, kita juga ikut,” papar Maruli.

“Kalau kita menemukan 1324 (pekerja asing ilegal) yang sekarang, baik itu yang penyalahgunaan jabatan maupun yang tidak mempunya IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing). Jangan kira kita tidak melakukan pemeriksaan, kita itu respon, respon,” imbuh Maruli.

Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Selain lemahnya pengawasan, Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay juga mengkitisi aturan bebas visa yang diterapkan oleh pemerintah sebagai biang keladi mudahnya TKA ilegal asal Cina masuk Indonesia.

“Kalau saya menyarankan ya dievaluasi, bukan semuanya dibatalkan, itu salah juga. Dievaluasi itu maksudnya, dari 169 negara, yang bisa menguntungkan untuk Indonesia (sehingga) dibebasvisakan itu yang mana, itu yang kita pertahankan. Jika tidak menguntungkan ya, jangan kita pertahankan,” ungkit Saleh.

Evaluasi itu penting dilakukan, lanjut Saleh, sebab Indonesia belum memiliki sistem yang akurat dan pasti soal pengawasan.

“Kalau orang masuk ke Indonesia, dia turun di Bali, selama 30 hari dia berhak untuk tinggal di Indonesia dengan bebas visa itu, kalau setelah 30 hari, dia tidak pulang, kan kita belum tahu ke mana dia perginya,” beber Saleh.

Kebijakan bebas visa tanpa disertai sistem pengawasan yang memadahi tentu saja rawan disalah-gunakan TKA Ilegal. Namun kebijakan itu lahir, timpal Kasubdit Izin Tingal Ditjen Imigrasi Hendro Triprasetyo, karena pemerintah ingin mendorong peningkatan jumlah wisatawan sebagai sumber devisa. “Meskipun nanti berimbas pada permasalahan-permasalahan keimigrasian,” kata Hendro.

Hendro mengeluhkan, lemahnya pengawasan penyelah-gunaan izin tinggal karena kurangnya tenaga pengawas. Idealnya ada penambahan 10 ribu tenaga pengawas yang nantinya ditempatkan di sejumlah kota Indonesia.

“Wilayah itu kadang besar sekali. Salah satu itu misalnya Kantor Imigrasi di Sibolga, Sumatera Utara. Itu memiliki wilayah 12 kabupaten dan kota sedangkan dia hanya Kantor Imigrasi Kelas II, pegawainya hanya puluhan saja. Dengan wilayah sebegitu besar, kan juga tidak efektif,” terang Hendro.

TKA Cina terbesar

Masuknya TKA asal Cina dianggap hal yang wajar oleh Direktur Investasi, Implementasi Proyek dan Pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Wisnu Wijaya Soedibjo. Terlebih 3 investor besar Indonesia seperti Singapura, Jepang dan Cina sering menggunakan teknologi asal Cina dalam proyek-proyek investasi mereka.

“Kebetulan karena investasi dari Cina banyak masuk, termasuk Taiwan dan Hong Kong, mereka menggunakan teknologi yang menurut mereka reliable  (bisa diandalkan), feasible (mudah diterapkan) dan murah,” papar Wisnu.

Wisnu menambahkan, proyek investasi Cina di negara-negara lain juga menggunakan tenaga kerja asal Cina untuk mulai membangun teknologi awal dalam proyek tersebut.

“Tetap harus dibedakan antara tenaga kerja konstruksi dengan tenaga kerja saat sudah produksi komersial. Saat sudah produksi komersial inilah yang jumlah TKA akan turun drastis. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mungkin saat ada konstruksinya itu pers jadi ramai,” ujar Wisnu.

Mengutip catatan Kementerian Ketenagakerjaan sekarang ini TKA yang bekerja di Indonesia per November 2016 mencapai 75 ribu orang dan 21 ribu diantaranya asal Cina.

Persoalan menjadi heboh di media sosial karena munculnya status dan viral yang menyebutkan jutaan TKA Cina menyerbu Indonesia. Pemerintah pun sibuk membantah tudingan itu.

Dokumen Lengkap

Sehari setelah diperiksa imigrasi, ternyata ke-35 TKA yang bekerja di proyek pembangkit listrik milik PLN di Pekanbaru itu didukung dokumen yang lengkap. Kini 34 TKA dibebaskan, dan 1 orang lagi mesti menunggu karena paspornya disita seorang perugas Dinas Tenaga kerja setempat.

“Seluruhnya dinyatakan lengkap dokumen sebagai TKA yang bekerja di proyek PLTU di Tenayan Pekanbaru,” ungkap Manajer SDM dan Umum, PLN Wilayah Riau-Kepri (WRKR) Dwi Suryo Abdullah, Sabtu (21/1/2017).

Dwi menyayangkan terjadinya penangkapan itu, sebab  sejak dilakukan operasi pengawasan TKA, pihaknya sudah menyampaikan TKA di Tenayan dilengkapi dokomen resmi kemigrasian.

“Namun kami tetap menghormati pihak Imigrasi Pekanbaru yang memang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dokumen,” lanjut Dwi.

Tentang status ke-35 TKA asal Cina, Dwi menyebutkan sebagai tenaga kerja kontrak utama yang didatangkan Hypec dan Rakind bukan buruh kasar. Mereka memiliki keahlian untuk witness komisioning termasuk transper knowledge dalam pendampingan operator yang diperkerjakan. PLTU Tenayan sendiri memiliki kapasitas 2×110 MW.

“Kita juga akan menyampaikan teguran ke pihak Konsorsium Rekayasa Industri- Hypec dimana Rekayasa Industri selaku leader harus menjelaskan atas 35 TKA yang sempat diduga ilegal. Mengingat selama lima hari belakangan ini kami dari PLN telah dituduh oleh stakeholder mempekerjakan TKA ilegal,” pungkas Dwi.

Memang, isu TKA ilegal tidak akan menyita perhatian publik sepanjang tenaga kerja lokal lebih diutamakan dalam perekrutan. Bukan begitu? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here