Kebijakan Berakal Pendek

0
204

PEJABAT dan para pengambil keputusan di Indonesia perlu meresapi benar makna pepatah: “pikir dahulu sebelum berkata, supaya terelak silang sengketa”. Mereka harus mau berpikir sedikit lebih panjang. Tidak hanya panjang, tapi juga dalam dan lebar. Panjang, artinya, mampu memprediksi apakah keputusannya bisa dilaksakan atau tidak, akan menuai resistensi atau apresiasi. Berpikir dalam, maknanya kurang lebih, apakah keputusannya mempunyai dasar urgensi yang terukur dan relevansi yang sesuai. Berpikir melebar bisa diartikan sebagai memastikan apakah ada keterkaitan keputusan itu dengan bidang-bidang lain, dan bagaimana daya dukung bidang-bidang tersebut. Istilah kerennya, komprehensif-integralistik.

Jika tidak demikian, keputusan yang diambil hanya akan menimbulkan penentangan, disharmoni, dan sasaran bullying belaka. Dan pada akhirnya, keputusan yang sudah diambil tidak bisa dilaksanakan.

Itulah yang terjadi dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi menerbitkan surat yang melarang mahasiswinya menggunakan cadar. Keputusan itu langsung disambut protes dari berbagai kalangan. Mulai dari DPR, MPR, menteri kabinet, MUI dan berbagai ormas Islam. Akhirnya, selang sepekan, sang rektor mencabut kembali keputusan tersebut pada 10 Maret kemarin.

Apa yang menjadi pertimbangan si rektor melarang mahasiswinya bercadar? “Siapa yang bisa menjamin waktu ujian, itu benar dia orangnya. Bisa saja kan orang lain, kata Yudian Wahyudi.  Sang rektor khawatir, pada waktu ujian, si mahasiswi bercadar bisa digantikan “joki”, atau menjadi “joki” untuk orang lain.

Ternyata, alasannya sangat sepele. Kalau memang kekhawatiran ada kecurangan sewaktu ujian, mestinya bisa diatasi dengan cara-cara teknis lain.

Kedangkalan alasan ini agak “menjengkelkan” untuk terjadi di sebuah perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi Islam terkemuka seperti UIN Sunan Kalijaga. Jika si rektor di universitas Islam itu salah mengambil keputusan soal pelarangan pemakaian gadget atau sosial media, kita masih maklum. Tapi ini soal cadar.

Makanya kita menyebut ini menjengkelkan, karena sang rektor seperti tidak mengerti bahwa di balik soal jilbab, cadar, dan segala bentuk dan namanya yang berbeda itu, terdapat alasan-alasan syari’ah, bahkan ideologis. Internalisasi alasan-alasan syar’i dan ideologis ini di Indonesia sudah tertanam  lama, setidaknya sejak 40 tahun terakhir. Sepanjang masa itu terjadi perdebatan dari segala sudut pandang, mulai dari hukum-hukum agama, sampai ke ranah pendidikan, politik, dan bahkan kesehatan dan estetika.

Jadi mengambil keputusan untuk melarang atau bahkan mewajibkan pun menyangkut hal-hal yang lebih dari soal teknis. Mestinya, sebagai rektor sebuah universitas Islam terkemuka, dia mestinya paham soal ini, sehingga tidak gegabah mengambil keputusan.

Ini adalah bagian dari ulah pejabat publik yang tidak matang mengambil keputusan. Banyak sekali  pejabat dan pengambil keputusan di negeri ini yang  acap menunjukkan pengambilan keputusan yang tidak dilandasi cara berpikir mempertimbangkan dengan dari segala sisi. Bahkan ada yang lebih parah lagi, para pejabat sering pula mengumbar rencana keputusan pun ke khalayak, padahal kajian tentang hal itu –kalaupun ada—belum selesai.

Akibatnya, kadangkala publik tak bisa lagi membedakan apakah yang diwacanakan oleh para elite kekuasaan itu adalah keputusan yang sudah siap diterapkan, atau baru rencana yang masih sedang dipertimbangkan.

Publik masih belum lupa sejumlah kebijakan “gegabah”, yang begitu dikemukakan oleh si pembuatnya, langsung disambut penolakan, dan akhirnya batal dilaksanakan. Lihat misalnya, rencana Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menunjuk perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas gubernur yang habis masa jabatannya. Rencana itu ditolak banyak pihak, termasuk oleh sesama anggota kabinet sendiri, seperti Menteri Pertahanan. Belakangan hal itu dibatalkan oleh Menko Polhukam Wiranto.

Juga ada keinginan Kapolri Tito Karnavian yang hendak mendirikan Detasemen Khusus Antikorupsi. Ini pun disambut kritik dan penolakan. Sehingga berujung pada pembatalan oleh pemerintah.

Kegaduhan yang muncul dari kebijakan pemerintah yang kontroversial adalah sesuatu yang niscaya dalam politik Indonesia pascareformasi. Ini adalah tantangan baru bagi pejabat publik dalam membuat kebijakan.

Kejadian yang selalu berulang ini harus mendapat perhatian serius. Jangan ada kesan bahwa ukuran legitimasi kebijakan pemerintah adalah semata-mata reaksi publik. Jika muncul penolakan publik, maka kebijakan tersebut dibatalkan. Tapi jika publik tidak bereaksi apa-apa, kebijakan dianggap tepat untuk diberlakukan.

Ukuran kebijakan atau keputusan pemerintah mestinya lebih dari sekadar reaksi publik. Respon khalayak memang penting, karena itu mengindikasikan legitimasi sosiologis suatu kebijakan. Tapi aspek utama lain, yakni aspek filosofi dan juridis juga mesti mendapat porsi yang serupa.

Semua ukuran itu mestinya dipertimbangkan pada saat pengkajian suatu kebijakan. Sebab itu menunjukkan tingkat kematangan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan. Presiden Joko Widodo pun mestinya mengambil prakarsa menertibkan hal tersebut. Sebab, ini bukan saja soal tingkat kematangan keputusan pejabat publik, tapi juga wibawa perintah Presiden dalam Inpres Nomor 7/2017 tentang Pengambilan dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah pada 1 November 2017. Salah satu instruksinya di situ adalah Menteri dan Kepala Lembaga agar melakukan  analisis dampak kebijakan termasuk analisis resiko sebelum menyusun  dan menetapkan kebijakan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here