Kebijakan Hipokrit Premium dan Solar

0
58
Kelangkaan premium di sejumlah SPBU memancing keresahan masyarakat. Preisiden Jokowi harus mengambil langkah tegas dan bukan pencitraan terkait keberadaan premium dan solar.

Nusantara.news, Jakarta – Maaf BBM habis, yang tersisa nasi uduk. Itulah sindiran masyarakat lewat meme di viralkan di media sosial. Sindiran itu ditujukan terhadap premium yang menghilang dalam beberapa bulan belakangan.

Seiring dengan menghilangnya premium, ternyata Pemerintah Jokowi justru menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertamax maupun pertalite. Sehingga di masyarakat ada tambahan beban belanja BBM, meskipun premium dan solar dijual tanpa kenaikan harga. Lantas apa bedanya dengan kebijakan kenaikan harga BBM dimasa Presiden Megawati maupun di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintahan Jokowi sengaja tidak menaikan harga premium dan solar di posisi Rp6.550 dan Rp5.150 per liter. Padahal jika mengikuti harga keekonomian, harga premium seharusnya Rp8.925 per linter, atau ada selisih Rp2.375 per linter.

Sementara untuk BBM jenis solar, dengan formula harga keekonomian harusnya mencapai Rp8.350 per liter. Saat ini solar masih dijual di harga Rp5.150 per liter. Ini berarti ada selisih harga Rp 3.200 per liter.

Untuk solar dan premium penugasan (luar Jawa, Madura dan Bali–Jamali) selama Januari-Februari (potensi kehilangan pendapatannya) sudah Rp3,49 triliun.

Khusus premium, Kementerian ESDM memberi penugasan kepada PT Pertamina untuk menyalurkan 7,5 juta kiloliter premium per tahun. Artinya nilai subsidi premium dalam setahun senilai Rp17,81 triliun.

Inilah yang menjelaskan mengapa pemerintah menegaskan tidak ada kenaikan harga premium dan solar sampai 2019. Tapi faktanya di lapangan kedua komponen itu langka di lapangan.

Dalam bahasa politik, kebijakan seperti ini disebut kebijakan hipokrit. Mengapa? Karena Jokowi yang hendak mencalonkan kembali sebagai presiden di putaran kedua, tidak ingin mendapat citra buruk dianggap menaikkan BBM premium dan solar.

Tapi kenyataannya premium dibuat langka, pada saat yang sama konsumsi pertalite (percampuran premium dan pertamax), digenjot dan terus dinaikan harganya. Pendek kata, masyarakat setengah dipaksa untuk mengkonsumsi pertalite yang terus menerus dinaikkan harganya.

Pemerintah Jokowi sengaja mengambil kebijakan hipokrit terkait premium karena disatu sisi tidak ingin citranya jatuh karena menaikkan premium. Pada saat yang sama tidak ingin defisit premium membebani APBN terlalu besar. Pendek kata, ini kebijakan hipokrit.

Ditegur banyak pihak

Setelah kenaikan harga BBM berkali-kali terjadi, pemerintah main drama dan membiarkan BBM jenis premium menghilang bahkan pompa-pompanya di SPBU duluan lenyap.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan tak membantah adanya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium selama beberapa waktu terakhir.

Jonan mengaku, sudah berkali-kali memberikan teguran keras kepada Pertamina terkait kelangkaan ini. “Nah, betul (ada kelangkaan), kita sudah tegur Pertamina, bahwa Pertamina harus tetap menyalurkan premium,” kata Jonan beberapa waktu lalu.

Jonan menekankan, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 191/2014, Pertamina mendapat penugasan untuk menyalurkan 7,5 juta kiloliter premium per tahun.

“Jadi ini harus dilakukan. Kita sudah negur Pertamina kok. Sudah ditegur keras sekali, berkali-kali,” kata dia.

Karena BBM jenis premium bersubsidi yang langka, lanjut Jonan, masyarakat terpaksa beralih ke jenis pertalite yang berada setingkat di atasnya. Masalahnya, Pertamina baru saja menaikkan harga pertalite Rp200 per liter setelah sebelumnya dinaikkan jadi Rp7.600, sehingga membuat beban masyarakat makin bertambah.

Beban sangat berat dirasakan masyarakat yang berusaha di sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan sebagainya.

Jonan menilai, Pertamina secara tidak langsung memaksa masyarakat beralih ke Pertalite yang tak disubsidi pemerintah. Namun, pompa premium di SPBU Pertamina juga sudah tidak ada dan diganti hanya pertalite atau pertamax saja.

Jonan meminta Pertamina untuk mengatasi masalah kelangkaan premium ini dalam waktu secepat mungkin. Apalagi, sebentar lagi akan memasuki bulan puasa dan Idul Fitri. “Ya, nanti, misalnya, Pertamina tetap nggak menyalurkan, ya kita cari sanksi lah,” kata dia.

Tak hanya Jonan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mempertanyakan komitmen Pertamina perihal ketersediaan bensin premium yang mulai hilang di sejumlah SPBU. Kejadian itu pun dianggap sebagai upaya perseroan dalam menghilangkan BBM bersubsidi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana menilai Pertamina menghilangkan bensin premium secara sembunyi-sembunyi. Padahal, jika BUMN migas itu harus memberi pengumuman jika berniat menghilangkan Premium.

“Tidak pernah declare kepada masyarakat kebijakan daripada premium itu. Ini kan main petak umpet bapak ini,” ujar Azam kesal.

Dia mempertanyakan kebijakan Pertamina dalam menyediakan BBM yang ramah untuk masyarakat namun justru menghilangkannya perlahan. “Jadi policy Pertamina terhadap premium ini apa?” tanyanya.

Bahkan Bank Dunia (World Bank) ikut mengkritik kebijakan pemerintah soal kebijakan satu harga. Bank Dunia menilai harga BBM tidak selamanya bisa ditetapkan di satu harga saja. Apalagi, komponen harganya sangat bergantung dengan harga minyak dunia.

“Saya melihat pemerintah mencoba untuk make sure bahwa inflasi tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena akan berpengaruh ke private consumption. Tapi di sisi lain kita juga khawatir, kita tidak bisa membuat harga BBM itu konstan selamanya, terlebih jika krisis global meningkat,” kata Senior Economist World Bank Derek Chen di Kantor Bank Dunia beberapa waktu lalu.

Dengan harga minyak dunia yang terus bergerak naik maupun turun, harga BBM yang dijual pun melakukan penyesuaian. Hanya saja, penyesuaian yang dilakukan tidak bisa langsung secara penuh melainkan harus bertahap.

“Cepat atau lambat, kita harus membiarkannya (mengalami penyesuaian). Mungkin penyesuaian harganya besar atau mungkin secara bertahap, Kita berharap tidak terlalu besar penyesuaiannya, karena itu akan sedikit mengacaukan,” ujar dia.

Derek mengatakan keputusan untuk tidak melakukan penyesuaian harga BBM di saat harga minyak dunia tinggi juga akan memberikan dampak terhadap perusahaan dalam hal ini Pertamina dan PLN untuk bahan bakar pembangkit listrik.

“Kadang, jika kita membiarkan harga BBM tetap terus krisis keuangan global meningkat, badan usaha harus menanggung gap (antara harga minyak dunia dengan harga BBM). Ini akan mengacaukan untuk Pertamina atau PLN,” tutup dia.

Hilang di SPBU

Persediaan premium mulai langka di beberapa SPBU di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Sejumlah SPBU di Jabodetabek malah tak lagi menyediakan bahan bakar jenis itu.

Di sebagian besar SPBU, judul premium di balihonya sudah menghilang dan diganti dengan pertalite.

Manager Communication & CSR Pertamina Jawa Bagian Barat Dian Hapsari Firasati mengaku pihaknya tetap menyuplai premium di SPBU pada wilayahnya yaitu Jakarta, Banten dan Jawa Barat secara rutin.

Dian tidak terlalu menanggapi perihal kelangkaan premium yang terjadi saat ini di wilayahnya. Bagi dia, suplai yang dilakukan oleh Pertamina tergantung dari permintaan SPBU. “(Soal suplai Premium) Tergantung permintaan dari SPBU,” jelasnya.

Selain itu Dian menyampaikan pada tiga daerahnya persentase pengguna Premium kian menyusut. Dalam datanya, peminat premium telah turun sebesar 50% dari 2016 ke 2017.  Ini indikasi bahwa masyarakat mulai mencari BBM dengan kualitas lebih bagus.

Dari total 4.106 SPBU di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali), sebanyak 800 atau sekitar 20% di antaranya sudah tidak menjual premium. Di 3.306 SPBU lainnya, premium masih tersedia.

Direktur Pemasaran Pertamina M Iskandar menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191/2014) telah menggolongkan premium di Jamali sebagai ‘bahan bakar umum’, sama seperti pertamax series.

Artinya, Pertamina tak berkewajiban menyediakannya di semua SPBU, yang wajib disediakan di SPBU adalah bahan bakar tertentu dan bahan bakar penugasan.

Bahan bakar tertentu maksudnya solar subsidi, sedangkan bahan bakar penugasan adalah premium di luar wilayah Jamali. Jadi Pertamina hanya wajib menyediakan premium untuk SPBU di luar jamali, karena penugasan dari pemerintah.

Posisi Pertamina dalam menyalurkan premium, di Jamali premium adalah bahan bakar umum, statusnya disamakan dengan pertamax series, kami menerima penugasan untuk di luar Jamali.

Meski demikian, ternyata di luar Jamali pun tak semua SPBU Pertamina menjual premium. Dari total 2.194 SPBU di luar Jamali, premium tak ada di 294 SPBU.

“Di luar Jamali ada 294 SPBU yang tidak menjual premium dari total 2.174 SPBU,” kata Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa.

Fanshurullah menegaskan, di luar Jamali premium berstatus sebagai BBM penugasan, Pertamina wajib mendistribusikannya ke semua SPBU. Kalau ada SPBU di luar Jamali yang tidak menjual premium, itu merupakan pelanggaran.

“Kami menugaskan pada Pertamina untuk SPBU yang di luar Jamali tadi mesti menjual premium karena ini penugasan pemerintah,” demikian Fanshurullah.

Dengan demikian, agar kebijakan pemerintah tak lagi dianggap hipokrit, munafik, ada baiknya premium benar-benar ditarik agar masyarakat tak berharap lagi. Atau premium dinaikkan ke harga keekonomiannya, walaupun hal ini pada akhirnya menjatuhkan citra presiden Jokowi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here