Kebijakan KPU Jakarta Soal DPTb Picu Kecurangan

0
123

Nusantara.news, Jakarta – Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang tidak mewajibkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk menggunakan Kartu Keluarga (KK) dinilai hanya membuka celah kecurangan dalam Pilkada Jakarta putaran kedua nanti.

Langkah ini, menurut Direktur Eksekutif Puspol Indonesia Ubedilah Badrun, membuka celah sangat lebar untuk terjadinya kecurangan. Dapat dibayangkan, dengan angka DPTb yang melonjak lebih dari 300%, 237.000 pemilih baru dengan mudah melenggang ke TPS tanpa verifikasi dari bukti Kartu Keluarga (KK).

Bersamaan dengan itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta telah mengajukan permintaan 500.000 blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kepada Kementerian Dalam Negeri. Padahal, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta hingga 5 Maret 2017, ada 59.911 warga Jakarta yang belum melakukan perekaman e-KTP dan yang sudah merekam tetapi belum mencetak e-KTP sebanyak 57.763 orang (data KPUD saat putaran pertama).

Menurut Ubedilah, permintaan 500.000 blanko e-KTP patut dipertanyakan. Sebab permintaan blanko tersebut tidak berbasis pada data kebutuhan yang valid. “Bisa saja blanko yang 500.000 itu jika sudah diberikan akan disalahgunakan. Siapa yang bisa mengontrol penggunaan blanko 500.000 tersebut?”  ungkapnya.

Menurut Ubedilah, berkorelasinya antara kebijakan KPU Jakarta soal penyertaan tanpa KK pada DPTb dan permintaan blanko e-KTP patut dicurigai sebagai rangkaian bentuk manipulasi suara Pilkada Jakarta putaran kedua nanti.

Jika setiap kali pemilu problem data tersebut masih kerap terjadi di DKI Jakarta, maka patut dicurigai bahwa tidak ada keseriusan pemerintah atau mungkin patut diduga ada unsur kesengajaan dari pihak pengolah data pemilih.

“Angka DPTb yang jumlahnya ratusan ribu tentu cukup signifikan untuk menentukan kemenangan pada kontestasi politik di DKI Jakarta. Pada titik ini ada ruang  kemungkinan data DPTb menjadi celah yang dipakai untuk melakukan kecurangan pemilu,’’ pungkas Ubaidillah.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhammad Taufik mengaku pihaknya menemukan puluhan ribu data invalid Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor KK pada Daftar Pemilih Teta (DPT). Hal ini diduga tak lepas dari peran Dukcapil yang menurutnya sejak awal memang tidak transparan terkait DPT, DPTb, dan Surat Keterangan (Suket) pengganti e-KTP.

“Dari temuan kami yang bekerja sama dengan alumni ITB, ditemukan 28.853 data invalid meliputi NIK dan nomor KK yang menjadi dasar Dukcapil mengeluarkan Suket untuk mencoblos di Pilkada lalu. Jika Dinas Dukcapil masih mengeluarkan data kependudukan bermasalah, kami akan mengambil langkah tegas dengan melaporkannya ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan data,” tegas Taufik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here