Kebijakan Listrik Untungkan UMKM

0
20
Menteri ESDM Ignasius Jonan melihat langsung mobil listrik Tesla milik Dahlan Iskan.

Nusantara.news, Surabaya – Rencana pemerintah melakukan penyederhanaan listrik sepertinya bakal terwujud. Pemerintah berharap tenaga listrik lebih bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena visi pemerintah dalam bidang kelistrikkan adalah menaikkan kapasitas listrik, pemerataan layanan listrik dengan target elektrifikasi nasional 97 persen hingga tahun 2019, dan keterjangkauan masyarakat dalam mengakses listrik.

Penyederhanaan listrik berlaku bagi pelanggan dengan golongan 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA. Semua golongan tersebut akan dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA. Sementara golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom (dibuat bebas).

Dengan begitu, masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan diuntungkan. Hal itu karena selama ini UMKM rata-rata adalah pelanggan golongan 1.300 VA hingga 3.300 VA. Dengan kenaikan daya tanpa tambahan biaya dan tanpa kenaikan tarif per kWh, UMKM dapat berkembang karena bisa memperoleh daya listrik yang lebih besar tanpa mengeluarkan biaya tambahan.

Baca juga: Saat Setrum PLN Makin Menyengat Rakyat

Selain itu, program penambahan dan pembangunan pembangkit listrik yang sedang dikerjakan oleh pemerintah juga akan bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Selama ini, keterbatasan daya listrik akibat pembatasan golongan listrik mengakibatkan daya listrik lebih banyak dinikmati oleh dunia usaha besar dan pelanggan golongan industri saja.

Namun, apakah hanya untuk kepentingan itu saja pemerintah melakukan penyederhanaan listrik? Siapa pihak yang diuntungkan? Tentu banyak industri diuntungkan dari langkah pemerintah ini. Sepertinya pemerintah berniat mengganti semua kebutuhan rumah tangga dengan listrik.

Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Jumat (10/11/2017) ke Surabaya, bersamaan dengan rencana pemerintah terkait penyederhanaan listrik. Dalam kesempatan itu, Jonan menyempatkan melihat langsung mobil listrik Tesla milik Dahlan Iskan di halaman depan Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Sebelumnya, Jonan juga memberikan pidato kunci pada acara Internasional Development Student Conference 2017: “The 4th Industrial Revolution”, di mana Dahlan Iskan pada kesempatan tersebut juga menjadi salah satu pembicara.

Jonan sempat dibuat takjub dengan mobil listrik milik Menteri BUMN 2011-2014 tersebut. Mobil berwarna abu-abu gelap tersebut merupakan Tesla model S. Dahlan pada Mei 2017 lalu membeli mobil listrik Tesla asal Amerika Serikat (AS). Mobil besutan Elon Musk dibeli kala itu hampir Rp 4 miliar. Mobil listrik Tesla model S itu berbentuk serupa dengan sports car nan canggih. Bedanya, mobil ini menggunakan listrik, bukan bahan bakar minyak (BBM).

“Bertemu Pak Dahlan dan Tesla-nya, berbincang sejenak tentang mobil listrik Tesla adalah keniscayaan, hadir lebih cepat dari yang kita duga. Menurut saya, revolusi industri yang keempat itu adalah revolusi mindset. Ini bukan revolusi ekonomi semata. Revolusi ekonomi sudah selesai kalau toh ada itu adalah pengembangan,” kata Jonan.

Dalam kesempatan yang sama, Dahlan juga menyebut Jonan berupaya untuk memberikan insentif agar harga jual mobil listrik bisa terjangkau di Indonesia. “Kata dia nantinya orang Indonesia bisa beli Tesla dengan murah karena akan ada fasilitas pajak. Model S seperti saya punya itu akan bisa dibeli di Jakarta dengan harga Rp 1 miliar, jauh dari harga saya ini yang hampir Rp 4 miliar,” ujar Dahlan.

Mungkinkah mobil listrik Tesla milik Dahlan bisa dibilang bagian dari revolusi industri seperti yang disebut Jonan. Apalagi dikatakan, revolusi industri akan menggerakkan perubahan tatanan kehidupan dan tidak hanya menyangkut perekonomian saja, tapi juga pada tatanan politik.

Seperti yang disebut Klaus Schwab, Founder dan Executive Chairman of the World Economic Forum dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa revolusi industri generasi keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.

Revolusi industri pertama merupakan periode antara tahun 1750-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta menandai titik balik pergeseran kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Pada masa revolusi tersebut, terdapat peralihan penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur.

Berikutnya, pada revolusi industri generasi kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (combustion chamber). Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Kemudian, revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet.

Nah, adanya program penyederhanaan listrik, bukan tidak mungkin pemerintah akan menggiring masyarakat untuk menggunakan tenaga listrik sebagai pengganti bahan bakar minyak.

Motor dan Mobil Listrik Siap Dipasarkan

PT Nissan Motor Indonesia (NMI) baru saja memperkenalkan teknologi e-Power. Teknologi ini diklaim akan menjembatani penggunaan mobil listrik di Indonesia.

Dalam rilisnya, mobil yang menggunakan teknologi e-Power itu disebut-sebut disebut tidak memerlukan pengisian baterai (charging) eksternal. Sebab, teknologi ini mengandalkan perubahan daya dari BBM menjadi energi listrik.

Seperti dikatakan Vice President NMI, Davy J Tullian, Senin (13/11/2017), pihaknya akan meluncurkan mobil dengan teknologi e-Power ke Indonesia, namun masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah terkait mobil listrik. Pihak Nissan memastikan target waktu soal regulasi. Jika sudah terbit, maka pihaknya akan segera memberi kepastian. Tidak hanya itu, sampai saat ini Nissan masih menunggu uji kelayakan dari pengembangan teknologi e-Power agar lebih layak digunakan di Indonesia.

Perihal harga, Davy menjelaskan pihaknya menunggu aturan yang dikeluarkan pemerintah. Apalagi, dalam pengembangan teknologi mobil listrik, pihaknya juga masih perlu mendapat kepastian insentif dari pemerintah agar mobil listrik dapat bersaing dengan mobil berbahan bakar biofuel atau BBM.

“Kan itu tergantung regulasinya. Baru harga bisa kita tentukan. Beda dengan yang diharapkan jual di Jepang. Enggak bisa di-compare. Kita harus tunggu dulu regulasinya. Mudah-mudahan di-support soal pajaknya supaya pasarnya cepat tumbuh. Seharusnya bisa bersaing karena orang-orang bisa hitung cost-nya,” ungkapnya.

Kendaraan bertenaga listrik ini diperkenalkan di Indonesia sebagai solusi dan standar baru dalam mengembangkan pasar kendaraan bebas emisi di Tanah Air. Sistem penggerak motor listrik e-Power dari Nissan merupakan solusi inovatif untuk mulai memperkenalkan kendaraan bertenaga listrik di Indonesia.

Nissan sendiri menciptakan standar baru dalam pasar kendaraan zero emission melalui kehadiran Nissan Leaf. Teknologi e-Power akan menjadi jembatan ideal dalam perubahan penggunaan mobil berbahan bakar bensin dan solar ke arah kendaraan listrik seutuhnya. Pihak Nissan mengatakan penggunakan kendaraan listrik sebagai dukungan atas rencana pemerintah Indonesia terkait elektrifikasi.

Apalagi terbukti pengembangan mobil listrik sangat ramah lingkungan. Saat ini pemerintah sedang menggodok besaran insentif yang akan diberikan kepada mobil listrik sehingga harganya bisa terjangkau oleh masyarakat.

Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto, juga sangat mendukung diperkenalkannya kendaraan listrik oleh Nissan. Bahkan Airlangga sempat menjajal Nissan Note e-Power bertenaga listrik tersebut.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menjajal Nissan Note e-Power bertenaga listrik dalam uji teknologi kendaraan listrik Nissan.

Menurut Airlangga, Nissan Note E-Power sangat cocok dipasarkan di Indonesia guna menjembatani peralihan dari mobil bermesin pembakaran konvensional ke era mobil listrik. “Kehadiran e-Power ini menjadi alternatif karena tanpa infrastruktur pengisian daya, kendaraan ini bisa diperkenalkan ke publik,” kata Airlangga.

Lebih jauh dikatakan, pemerintah sudah menyiapkan regulasi soal mobil listrik. Terkait dukungan insentif yang akan diberikan, pemerintah akan mengurangi biaya PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan bea masuk. “Tinggal didorong lagi,” janjinya.

Soal alih teknologi juga sudah dilakukan, bahkan beberapa pabrikan sudah siap alih teknologi kendaraan ini. Menperin sempat menyinggung soal fasilitas fiskal yang akan diberikan pemerintah. “Fasilitas (insentif) fiskal diharapkan dengan Kementerian Keuangan bisa segera diselesaikan sebelum akhir tahun ini,” tandasnya.

Yang jelas, sambung dia, pemerintah terus mendorong kendaraan listrik bisa menyumbang minimal 20% atau 400.000 unit dari total populasi kendaraan bermotor di Indonesia. “Kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Nissan Motor yang melakukan uji coba di Indonesia. Pengembangan EV ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi kebutuhan impor BBM,” papar Airlangga.

Tidak hanya mobil, Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) juga sudah menyiapkan rencana pengembangan sepeda motor listrik di Indonesia. Asosiasi wadah lima merek sepeda motor penguasa pasar nasional ini berharap pemerintah menyiapkan regulasi yang ciamik, utamanya menyangkut keselamatan konsumen.

Dalam keterangan resminya, AISI menyatakan pemerintah agar benar-benar memperhatikan potensi berkembangnya kendaraan listrik dengan menyiapkan kebijakan yang komprehensif sehingga dapat melindungi konsumen dan masyarakat pengguna sepeda motor.

Dalam keterangan resminya, AISI menyatakan pemerintah agar benar-benar memperhatikan potensi berkembangnya kendaraan listrik dengan menyiapkan kebijakan yang komprehensif sehingga dapat melindungi konsumen dan masyarakat pengguna sepeda motor.

Sepeda motor listrik menjadi salah satu transportasi yang digadang-gadang akan menggantikan sepeda motor bermesin bensin. Hampir semua produsen motor miliki tipe motor ini, baik dalam bentuk protoype atau sudah memproduksi secara massal dan memasarkannya di beberapa negara di luar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini sedang menjajaki dan menyusun rencana untuk menuju era tersebut.

Direksi dan Komisaris PLN saat test drive motor listrik.

Ketua Umum AISI Johannes Loman, mengatakan, para pelaku industri sepeda motor siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memasuki era motor listrik. Saat ini, para anggota AISI (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan TVS), yang masih memasarkan motor konvensional, sedang bekerja keras menyiapkan model motor listrik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Beberapa kebutuhan masyarakat terkait motor listrik antara lain harga yang terjangkau, jarak tempuh, waktu mengisian baterai, dan kemudahan mengisi kembali baterai.

“Kami sedang mengembangkan model motor listrik yang memiliki jarak tempuh yang lebih baik sehingga masyarakat tidak sering-sering mengisi ulang baterai. Harga juga merupakan isu penting karena saat ini harga motor listrik relatif mahal. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk konsumen kami dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai standar internasional yang menekankan pentingnya unsur safety,” kata Loman, dalam pernyataan tertulisnya, Senin (13/11/2017).

Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik

Penyederhanaan listrik oleh pemerintah semakin jelas tujuannya. Selain industri mobil dan motor yang diuntungkan, pemerintah juga mendorong penggunaan inovasi kompor listrik untuk pemakaian kebutuhan rumah tangga. Hal ini, katanya, untuk mengurangi pemakaian gas. Sebelumnya, pada 2007 pemerintah mendorong konversi dari kompor berbahan bakar minyak tanah ke gas, yang waktu itu lebih murah. Kali ini beda lagi.

Inovasi kompor listrik tersebut dapat mengurangi impor gas yang selama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram.

Kata Menteri Jonan, banyak rumah tangga yang menggunakan tabung LPG 3kg, selalu menanyakan harga LPG yang selalu naik. Menurutnya, konsumsi LPG saat ini mencapai 6,5 – 6,7 juta ton setahun. “Itu 4,5 juta ton impor karena gas kita itu lean gas, gas kering, yang komponen C3, C4, dan C5 kecil sekali, tipis sekali, jadi tidak bisa dibikin untuk LPG,” kata Jonan.

Disebut pemerintah, upaya transformasi dari LPG menjadi kompor listrik ini juga bertujuan untuk menghemat biaya, Pemerintah terus berusaha untuk mengganti inovasi pemakaian LPG menjadi listrik. Jika upaya tersebut berhasil menjadi mayoritas konsumsi listrik diperkirakan biayanya hanya 50-60 persen dari penggunaan tabung LPG 3kg.

Namun demikian, konversi kompor gas ke listrik ini masih dipertanyakan. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mendesak pemerintah menjelaskan secara gamblang keuntungan masyarakat beralih dari penggunaan elpiji ke kompor listrik. “Pemerintah bilang lebih hemat 60 persen. Itu hitungannya dari mana,” kata Marwan, Senin, (13/11/2017).

Kata Marwan, pemerintah harus merinci elpiji golongan mana yang penggunaannya lebih boros, jika dibandingkan dengan menggunakan listrik. “Apakah elpiji 3 kg bersubsidi yang untuk kelas menengah ke bawah. Apakah elpiji untuk yang mampu. Pemerintah jangan membuat pernyataan yang general,” kritiknya.

Konversi gas ke listrik ini untuk golongan menengah atas, kata dia, akan sejalan dengan rencana pemerintah menghapus golongan pelanggan listrik rumah tangga di bawah 4.400 VA. Nantinya, pelanggan golongan 1.300 VA dan 2.200 VA, akan dihapuskan.

“Kalau konversi dilihat dari rencana itu mungkin dilakukan. Namun, pemerintah kan baru mengeluarkan pernyataan tertulis yang umum mengenai rencana ini. Padahal, butuh dilihat segmentasinya konversi ini untuk siapa. Itu yang belum dilakukan pemerintah,” imbuhnya.

Terus terang kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan listrik bagi pelanggan, kemudian ada pengenalan mobil dan motor listrik, lalu muncul konversi kompor gas ke listrik, dianggap cukup mencurigakan. Apakah ini sesuai dengan wujud kemandirian energi, sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN), ataukah kebijakan pemerintah ini sesuai dengan pesanan industri-industri besar? Semoga pemerintah dalam membuat kebijakan bisa bersikap komprehensif sebelum diumumkan ke publik. Sehingga tidak menjadikan kebijakan tersebut sebagai komoditas semata.[]

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here