Kebijakan Neolib Vs. APBN

1
137
Foto Ilustrasi

Nusantara.news – Dalam praktiknya, kebijakan neoliberal yang dipromosikan oleh negara-negara maju melalui lembaga pemberi utang IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia kepada Indonesia, selanjutnya diterjemahkan dalam kebijakan anggaran negara (APBN). Dalam sistem kapitalisme neoliberal, anggaran negara harus difokuskan hanya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan stimulus ekonomi untuk para pengusaha.

Anggaran negara tidak diperkenankan digunakan membiayai industri dan perekonomian rakyat. Dengan demikian, meski APBN bertambah, fondasi perekonomian negara tidak boleh menguat, dan itu tidak akan ada perubahan sampai bangsa Indonesia sendiri berani bersikap, tentu saja harus melalui kepala negaranya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati konsisten menjalankan skema yang ditetapkan IMF dan Bank Dunia (50 butir Letter of Intent 1998).

APBN versi Neolib

Ciri umum APBN yang menganut azas neoliberal antara lain: 1) Sistem anggaran defisit yang membuka peluang menumpuk utang luar negeri; 2) Menjadikan privatisasi atau penjualan perusahaan publik sebagai sumber penerimaan; 3) Penerimaan dari sumber penghapusan segala bentuk pajak perdagangan luar negeri dan mengintensifkan penerimaan negara dengan pajak perorangan; 4) Anggaran publik harus ditekan serendah mungkin tapi stimulus keuangan untuk perbankan diperbesar; 5) Anggaran subsidi harus dikurangi atau bila perlu dihapuskan, tapi anggaran stimulus fiskal bagi pengusaha, khususnya investor asing, ditingkatkan. Pemerintahan Joko Widodo mendapatkan penghapusan subsidi dengan membangun infrastruktur.

Sistem anggaran semacam itu pada satu sisi semakin menguatkan kontrol negara melalui multinasional corporations, negara maju dan lembaga keuangan global terhadap ekonomi nasional Indonesia. Kontrol tersebut dimaksudkan untuk menghambat negara dalam menguatkan ekonomi nasional, membiayai industri nasional, UKM dan menghalangi negara dalam melindungi usaha-usaha rakyat. Dengan demikian, perusahaan asing tetap dominan dalam berbisnis di Indonesia, terutama usaha-usaha mengeruk sumber daya alam dan menguras keuangan negara secara berkelanjutan, korupsi melalui manipulasi pajak, membayar bunga dan cicilan utang luar negeri.

Garis Ideologi kapitalisme neoliberalisme yang menjadi landasan dalam menyusun semua kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam dan anggaran, jelas merupakan sistem yang sangat bertentangan dengan semangat Proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945. Kebijakan semacam itu malah semakin melanggengkan penghisapan oleh modal asing terhadap kaum buruh, petani, nelayan, dan orang miskin yang merupakan kelompok mayoritas dalam struktur masyarakat Indonesia.

Saat ini IMF sebagai pemangku tunggal sistem moneter dunia, bagi sebagian negara, sudah dianggap institusi “purba” (Jurassic Institution) yang tidak mungkin diperbaharui lagi. Kontrol moneter secara nasional seperti di India, Cina, dan Malaysia dianggap lebih berpeluang untuk berhasil, dimana kelompok ini menyadari pengelola utama krisis bukanlah capital volability, melainkan kesalahan pandang bahwa ekspor dan investasi asing adalah motor pembangunan dan pertumbuhan. Sistem ekonomi seperti ini hanya akan menguntungkan pemilik modal. Tidak heran 4 orang terkaya setara asetnya dengan 100 juta orang miskin di Indonesia (OXFam International).

Ciri APBN Azas Neolib

Defisit Anggaran yang Aman

Problem utama kelangsungan APBN, adalah masih adanya defisit anggaran. Persoalannya adalah bagaimana dapat menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman sehingga defisit tersebut masih dapat dicarikan pembiayaannya. Sementara, saat ini sudah pada batas rawan karena utang sudah digunakan untuk membayar utang.

Penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), rasio utang Indonesia terhadap pendapatannya (PDB) bukan hanya melewati batas aman tetapi telah melewati rekor negara berkembang di mana pun di dunia ini.

Negara-negara Amerika Latin, yang dianggap sebagai model kelompok negara yang terjebak utang (debt trap), hanya mempunyai rasio utang terhadap PDB antara 30 – 40 persen. Angka ini sudah dianggap gawat dan pemerintah di negara-negara ini sudah merasa perlu melakukan langkah-langkah politik terhadap anggarannya. Di antaranya restrukturisasi utang-utangnya dan minta kelonggaran dalam pembayaran agar tidak memberatkan APBN.

Indikator utang Indonesia pasca-krisis lebih buruk dari kelompok negara Amerika Latin tersebut. Negara ini memiliki utang Rp4.900-an triliun, dan bermasalah dengan kemampuan membayarnya di tahun 2018 ini.

Oleh karena itu, APBN dengan utang minimal harus menjadi pilihan pemerintahan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati harus lebih kreatif mencari skema lain di luar skema utang, karena sebetulnya Pemasukan Dalam Negeri jika dioptimalkan sudah cukup untuk menutupi kebutuhan APBN, antara lain dari:

  • Intensifikasi Pajak dan Bea Cukai, serta peningkatan rasio pajak
  • Re-negosiasi migas dan energi (royalti 3% – 5%)
  • IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan pengutang harus diputus secara bertahap, karena sangat mendikte politik anggaran dan mengatur undang-undang yang semua bertujuan untuk penguasaan aset negara.

LoI 50 butir dari IMF dan Bank Dunia telah menyeret Indonesia kepada paham neolib, serta liberalisme yang kebablasan di bidang politik dan ekonomi, yang dikuatkan oleh aturan di bidang hukum. Jadi, kebijakan harus pro pasar dan kebijakan pro rakyat hanya bersifat gula-gula. Oleh karena itu, UUD 1945 diamandemen untuk menuju ekonomi liberal.

Restrukturisasi APBN

APBN adalah wujud dari kebijakan pembangunan yang bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia, harus direstrukturisasi dengan skema:

  • Pajak dan Bea Cukai membiayai biaya rutin pembangunan
  • Pembangunan infrastruktur pertanian dan kelautan yang menjadi program utama pembangunan, dibiayai dari renegosiasi kontrak migas dan pertambangan, dengan peningkatan royalti 3%-5% sebagai investasi jangka menengah (5-10 tahun ke depan) untuk kedaulatan pangan (food security).
  • Peningkatan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) migas dan non migas (optimalisasi pendapatan BUMN – efisiensi dari korupsi), sebagai sumber pendapatan selain pajak harus disiasati re-negosiasi dengan asing agar bisa optimal pemasukan royalti untuk negara.

Posisi utang negara (pemerintah dan swasta) mencapai Rp 4.900-an triliun atau 29,6% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Secara ekonomi makro dinilai aman, namun tidak aman jika dilihat dari penerimaan negara, dan ruang fiskal yang tersedia untuk pembangunan (APBN) menjadi sangat terbatas.

Sri Mulyani Indrawati (SMI) pada penjelasannya di suatu diskusi di Yogyakarta, dan menjadi viral, untuk meng-counter kritik terhadap utang Indonesia. Sayangnya, Menteri Keuangan terbaik dunia itu membuat perbandingan dengan Jepang, Amerika Serikat, dan Cina. Dan tidak dijelaskan porsi utang dalam negeri dan luar negerinya. Sayangnya juga, tidak dibahas berapa porsi pinjaman baru yang digunakan untuk membayar cicilan utang. Kita mengetahui bahwa pada APBN 2018 porsi pembangunan infrastruktur mencapai Rp 409 triliun (19,6%),  SMI sebagai Menteri Keuangan dunia kok toleran terhadap hal tersebut. Tingkat kepercayaan pasar dunia tentu jauh lebih tinggi ketiga negara adidaya di atas dibanding Indonesia. Jadi, SMI naif jika utang dikaitkan dengan negara adidaya. Dengan rasio pajak Indonesia masih 11-12 persen, dan selalu gagal mencapai target setiap tahunnya, sementara 3 negara tersebut sudah mencapai rasio pajak di atas 30%.

Di tahun 2017 saja kita mengeluarkan APBN Rp 510 triliun untuk membayar utang pokok dan cicilan. Jelas, beban ini akan lebih berat untuk pemerintahan mendatang. Ruang fiskal sudah dihabiskan untuk dua sektor utama, pendidikan dan infrastruktur, hampir Rp 830 triliun, sehingga APBN tidak fleksibel membiayai sektor pembangunan yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat, seperti UMKM dan pertanian. Jelas, SMI adalah perpanjangan tangan ‘neolib’ dan dipilih mereka sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here