Kebijakan Pemprov Impor Garam Industri Disoal DPRD Jatim

0
207

Nusantara.news, Surabaya – DPRD Jawa Timur menyesalkan sikap pemerintah yang terlalu berambisi untuk terus melakukan impor garam, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dalih yang sering dikemukakan adalah kualitas garam lokal yang tidak sesuai dengan standar industri. Padahal, jika tak ingin melakukan impor terus-menerus pemerintah sebenarnya bisa meningkatkan kualitas garam lokal.

Seperti diketahui, akibat belum mamenuhi kualitas garam industri, Jatim harus mengimpor garam untuk memenuhi kebutuhan industri. Bahkan 2017 kuota impor garam Jawa Timur mencapai 2,5 juta ton.

Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Yusuf Rohana. Menurutnya, pemerintah berambisi melakukan impor garam untuk solusi memenuhi ketersediaan garam dalam negeri, namun sebenarnya hal ini tidak terjadi jika ada itikad baik serta membantu petani meningkatkan kualitas garam lokal.

“Tapi yang terjadi sebaliknya, pemerintah malah melakukan impor yang cenderung mematikan nasib petani. Padahal kalau pemerintah mau bijak sebenarnya petani mau diajak maju dengan memperbaiki hasil produksinya,” tegas Politikus asal PKS ini, Jumat (3/3/2017).

Senada, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok menyatakan bahwa jangan sampai garam impor merembet ke Jawa Timur, karena tidak hanya petani yang dirugikan, tapi perekonomian Jatim juga akan terganggu.

“Sebenarnya Jawa Timur itu bisa memenuhi kebutuhan garam untuk industri, jika pemerintah punya itikad baik dengan meningkatkan kualitas garam lokal. Untuk itu perlu diperjelas, apakah impor garam ini sangat dibutuhkan apa tidak. Karenanya kita akan panggil Dinas Perikanan dan Disperindag,” paparmya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan  Provinsi Jatim Heru Tjahjono, menyampaikan, saat ini kualitas garam petani belum mampu mencapai standar kualitas industri. Imbasnya Jawa Timur tergantung pada garam impor untuk memenuhi kebutuhannya.

“Impor garam Jatim untuk kebutuhan industri nonpangan tahun 2015 sebesar 1,6 juta ton, tahun 2016 mencapai 1,7 juta ton, dan kuota 2017 sebesar 2,3 juta ton. Sedangkan impor garam untuk memenuhi kebutuhan industri pangan di Jatim tahun 2015 sebesar 450 ribu ton, tahun 2016 turun menjadi 270 ribu ton dan tahun 2017 hanya 226 ribu ton,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Drs Soekarwo meminta kepada masyarakat Jatim untuk tidak antipati terhadap kebijakan impor. Menurutnya, bahwa kebijakan impor ini dilakukan semata-mata untuk menekan harga kebutuhan agar tidak naik ketika terjadi kelangkaan. Namun masyarakat sering salah presepsi terhadap kebijakan ini.

“Jangan terlalu alergi terhadap impor. Kalau produksi kita lebih, ya ekspor. Jika kurang, ya kita impor,” jawab Soekarwo saat ditanya tentang kebijakan impor, usai rapat Paripurna di DPRD Jatim beberapa waktu lalu.

Ditambahkan olehnya, masyarakat harus membiasakan menerima kebijakan impor. Jika hal itu tidak dilakukan, yang menjadi korban akibat lonjakan harga adalah masyarakat bawah. Contoh adalah garam produksi Madura dengan persentase terbanyak untuk industri. Namun demikian dibutuhkan proses untuk memenuhi standarnya. Lebih dari itu, dengan anomali cuaca yang terjadi saat ini, produksi garam industri pun jadi terhambat.

“Sebanyak 80% produksi garam di Madura, itu sudah garam industri. Itu memang sudah bagus. Ada peningkatan, tapi pada musim hujan hancur semua. Itu permasalahannya. Namun kita tidak bisa menyalahkan musim, karena teknologi kita seperti itu. Beda dengan Australia, tinggal keruk sudah jadi. tidak perlu proses lagi,” papar Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini.

Meski demikian, Pakde Karwo menegaskan impor tidak dilakukan terus menerus. Khusus untuk garam, impor akan dihentikan dua bulan sebelum dan dua bulan sesudah panen. “Dua bulan sebelum dan dua bulan sesudah panen garam, dilarang melakukan impor,” tegas Pakde Karwo.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here