Kebijakan Rezim Impor, Bisa Lumpuhkan Ketahanan Pangan

1
69
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukiot mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPR RI terkait kebijakan aneka komoitas pangan karena membahayakan ketahanan pangan.

Nusantara.news, Jakarta – Satu hal yang menonjol pada kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK adalah kebijakan serta impor bahan pangan. Kebijakan ini disinyalir bakal melemahkan ketahanan pangan Indonesia.

Indonesia dikenal dunia sebagai belahan katulistiwa, di sana ada aneka bahan makanan dan rempah yang kaya, bahkan kaya akan sumber daya alam. Sehingga Indonesia dijajah Belanda 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun karena mereka mengincar bahan baku dan rempah-rempah tersbeut. Itu dulu.

Cerita hari ini lain lagi. Hampir semua bahan makanan strategis, bahkan sampai beras sekali pun harus ditempuh lewat jalur impor. Makanya pas sekali sindiran banyak pihak bahwa rakyat Indonesia bak ayam mati di lumbung padi.

Meskipun banyak kalangan yang mengingatkan, memberi masukan, mengritik, bahkan marah-marah, tapi ibarat anjing menggonggong kafilah pun berlalu.

Mari kita runut dibukanya impor pangan yang dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Mulai dari impor 500.000 ton beras. Alasan Mendag mengimpor beras karena produksi beras dianggap kurang. Padahal kebijakan impor itu ditempuh pada saat sudah memasuki musim panen. Akibatnya membuat jutaan petani gigit jari, harga gabah panennya pun jatuh.

Selain impor beras, pemerintah juga membuka keran impor bawang putih sebanyak 450.000 ton di tahun 2018 ini. Namun impor bawang putih ini menyulut polemik lantaran tidak dapat menekan harga di pasar. Saat ini rata-rata harga bawang putih di tingkat konsumen Jakarta mencapai Rp40.721 per kg. Jauh lebih tinggi dari harga di distributor Rp18.000 per kg.

Demikian juga dengan impor garam. Kemdag telah mengeluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) garam industri sebesar 2,37 juta ton hingga kuartal pertama ini. Target impor garam pada tahun 2018 ini sebesar 3,7 juta ton. Garam yang diimpor merupakan garam kebutuhan industri.

Impor garam terus berlanjut lantaran produksi garam dalam negeri tak kunjung naik. Selain kuantitasnya, kualitas garam dalam negeri juga tidak bisa dipakai untuk bahan baku industri. Pada tahun 2017 lalu produksi garam hanya 1,11 juta ton dari kebutuhan garam nasional 4 juta ton.

Kemendag juga telah mengeluarkan izin impor gula mentah (raw sugar) sebanyak 1,8 juta ton tahun ini. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan gula industri yang diprediksi mencapai 3,6 juta ton.

Kemendag juga menyetujui impor jagung industri sebanyak 171.660 ton. Impor tersebut dilakukan untuk lima perusahaan.

Gabungan Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia (Gakopindo) menolak wacana Pemerintah yang akan menghentikan impor kedelai pada tahun 2018 mendatang, karena kedelai lokal belum bisa mencukupi permintaan.

Rencananya, pada 2018 total impor kedelai yang akan dilakukan industri mencapai 3,5 juta ton karena petani tak mampu menyediakan kebutuhan industri.

Kemendag bahkan telah menerbitkan izin importasi gula mentah (raw sugar) sebanyak 1,8 juta ton. Impor itu disebut untuk memenuhi kebutuhan industri makanan minuman dalam negeri pada paruh pertama tahun ini.

Merangkaknya harga cabai merah dari Rp15.000 menjadi Rp60.000 membuat pemerintah memikirkan solusi untuk mengimpor cabai. Tujuannya hanya sementara, yakni mengembalikan harga cabai merah yang terus meroket.

Bulog diketahui mengajukan impor daging sapi sebanyak 100 ribu ton, alasannya dari kebutuhan rakyat Indonesia sebanyak 663.290 ton, produksi daging nasional hanya sebesar 403.668 ton. Dengan demikian selain Bulog, ada importir lain yang bakal menggarap kekurangan daging sapi sebanyak 259.622 ton.

Bahkan Pemerintah juga sudah menyiapkan skenario impor daging kerbau sebanyak 100.000 ton. Ini menggambarkan bahwa hampir semua komoditas pangan akan diimpor.

Pertanyaannya, apa saja kerja Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan yang harusnya memperbesar keran ekspor malah sibuk mengimpor komoditas pangan di atas.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, rezim impor pangan berlanjut lantaran produksi dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan.

“Sebenarnya tidak ada yang salah dengan impor, tapi pemerintah harus berupaya juga mengurangi, bukan malah terus bertambah seperti sekarang,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Apa yang digelisahkan Enny ada benarnya. Negeri ini sudah merdeka sejak 72 tahun lalu mestinya progress manajemen pangan nasional semakin baik. Tapi apa yang terjadi belakangan seperti menggambarkan manajemen pangan sama sekali tidak profesional, akibatnya melemahkan ketahanan pangan.

China hari ini diketahui sibuk melakukan akuisisi lahan di Afrika, Asia, termasuk Indonesia. Target utama China adalah bagaimana food security rakyatnya sebanyak 1,4 miliar benar-benar aman. Langkah China hari ini adalah hasil perencanaan mereka 5-10 tahun lalu, artinya perencanaan itu jalan dan serius untuk keamanan pangan mereka.

Apa yang kita hadapi dari tahun ke tahun menggunakana manajemen pemadam kebakaran. Mereka bekerja setelah ada api menyala. Pejabat pemerintah sibuk mengimpor komoditas pangan seolah-olah tak pernah merencakanan dengan baik bagaimana ketahanan pangan ini disiapkan.

Mendag Enggartiasto hari-harinya sibuk mengimpor komoditas pangan, sehingga bisa difahami laporan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ketjuk Haryanto menghawatirkan derasnya produk impor membuat defisit perdagangan Indonesia sejak Desember 2018 hingga Februari 2018 Indonesia mencatat defisit perdagangan.

Diperkirakan pada Maret 2018 transaksi perdagangan kita juga bakal mencatat kinerja defisit. Apalagi komoditas pangan yang diimpor, yang menyangkut perut, sempurnalah kebijakan yang melemahkan ketahanan pangan.

Sudah dapat diduga, jika rezim impor ini dilanjutkan, maka pada waktunya bakal melumpuhkan ketahanan pangan kita. Na’udzubillah min dzalik![]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here