‘Kebijakan Tidak Bisa Dikriminalisasi’, KPK Salah Tafsir BLBI-Century

0
212
Inpres Nomor 8 Tahun 2002 diterbitkan ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI. Kendati dikenal adagium ‘kebijakan tidak dapat dikriminalisasi’, namun bila merujuk UU Tipikor, maka pembuat kebijakan tetap dapat diadili.

Nusantara.news, Jakarta – Ada dua pekerjaan rumah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum diselesaikan hingga kini, yakni megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Bank Century.

Dalam kasus bailout Bank Century, KPK hingga kini belum menetapkan Boediono sebagai tersangka, meski Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah mengeluarkan putusan praperadilan yang meminta KPK segera menetapkan Boediono.

Untuk kasus BLBI, KPK hanya menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Tidak adanya aktor intelektual yang dikriminalisasi atau diadili, ada kesan KPK telah menunda-nunda proses hukum. Seperti disampaikan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, kasus Bank Century yang meledak tahun 2008 dan diproses pada 2012, hingga 2018 tak ada kejelasan siapa saja yang harus dihukum di dalamnya. Fuad meminta KPK harus jujur, tidak boleh menunda-nunda selama 10 tahun sejak kasus itu meledak. Atau tepatnya 6 tahun setelah proses hukum ditempuh di masa lalu dengan Budimulya sebagai tersangka tunggal.

Senada, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mempertanyakan keseriusan KPK dalam mengusut Bank Century. Dana talangan Century cukup dengan membayar dana pihak ketiga atau nasabah yang kurang dari Rp 2 triliun, melainkan memberikan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun. “Bank Century sebetulnya hanya butuh duit Rp 2 triliun dan diselamatkan 1 hari bukan 8 bulan. Itu saja KPK nggak ngerti-ngerti,” jelas Rizal Ramli.

Baca juga: KPK Sengaja Hambat Proses Hukum Kasus Bank Century

Baik BLBI dan Century, keduanya merupakan kejahatan kerah putih yang cukup terang benderang. Tapi para pelakunya selalu lolos. Padahal dampak kerugian negara yang ditimbulkan Bank Century sangat besar, BLBI lebih besar lagi, yakni Rp1.800 triliun.

Itu semua terjadi saat Boediono menjadi Menteri Keuangan, obligasi BLBI pada awalnya tidak ada bunga dan tidak bisa diperdagangkan di pasar. Namun begitu Boediono menjabat Menteri Keuangan, dia mengambil kebijakan memberi bunga atas BLBI tersebut, dan bisa diperdagangkan di pasar. Akhirnya kupon BLBI pun ramai diborong oleh investor dalam dan luar negeri. Hasilnya pemerintah harus membayar bunga BLBI sebesar Rp60 triliun setiap tahun selama 30 tahun. Sehingga total yang harus dibayar dari pemerintah dari bunga BLBI ini Rp1.800 triliun.

Faktor inilah yang melatarbelakangi KPK tidak bisa mengkriminalisasi pembuat kebijakan BLBI dan Bank Century. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya hanya akan memidanakan korporasi yang terlibat dalam perkara korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sjamsul Nursalim, dan itu sudah dilakukan.

Kata Agus, KPK akan fokus pada dugaan pelanggaran hukum saat pelaksanaan kebijakan. Sebab yang namanya kebijakan tidak bisa dikriminalisasi. “Kita menyoroti pelaksanaan. Jadi kita policy pada waktu itu kita nggak mempermasalahkan. Masa policy dikriminalkan, kan nggak boleh,” ujarnya.

Dalam kasus BLBI, yang dimaksud KPK adalah pihaknya tidak akan menyelidiki penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum atau Tindakan Hukum kepada Debitor yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Dalam hal ini Megawati Soekarnoputri tidak akan disentuh sama sekali oleh KPK, meski SKL BLBI diterbitkan berdasarkan diterbitkannya Inpres ketika Megawati menjadi Presiden RI pada Desember 2002. Berdasarkan Inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70% dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Tidak disentuhnya pembuat kebijakan (Megawati), membuat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri geram. Kebijakan BLBI tidak bisa dikriminalisasi adalah sebuah keblingeran. “Justru kebijakan itulah yang membuat kita ini salah,” ujar Rachmawati saat menjadi pembicara kunci di diskusi bertajuk “2019 Presiden Harapan Rakyat”, di kawasan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

Baca juga: Penyidikan Kasus BLBI Sudah Final, Mega Masih Aman Terkendali

Menurut Rachmawati, Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang terbit di era Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan akar dari kasus BLBI. Sebaliknya mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung hanya sebagai pelaksana dan bukan pelaku utama. Ini pula yang terjadi pada kasus Bank Century, dimana Budimulya hanya pelaksana dan bukan aktor utama.

Antara hukum administrasi dan UU tipikor

Permasalahan yang menyangkut kebijakan akhir-akhir ini tidak sedikit yang diproses dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan polemik. Polemik tentang dapat atau tidaknya kebijakan dijerat dengan pidana, hingga kini masih menyisakan persoalannya. Berlarut-larutnya penindakan hukum BLBI dan Bank Century memang telah menimbulkan banyak pertanyaan. Terlebih KPK telah menyatakan bahwa policy (kebijakan) tidak dapat dikriminalisasi.

Pakar Hukum Administrasi Negara, W. Riawan Tjandra pernah menyinggung penanganan hukum kasus Century dalam konteks hukum administrasi negara. Menurutnya, perlu ditelusuri mekanisme pemberian dana talangan (bailout) bank Century. Kasus tersebut bermula dari pemberian talangan terhadap bank Century oleh BI berdasarkan Perppu JPSK yang dinilai sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Syarat pengajuan FPJP harus ada CAR 8% dan aset kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP memenuhi kriteria kolektabilitas lancar selama 12 bulan. Namun, berdasarkan beberapa pertimbangan, akhirnya dilakukan perubahan persyaratan CAR sebesar 8% dan persyaratan kredit lancar 12 bulan yang pada waktu itu justru bertentangan dengan PBI Nomor 10/26/PBI/2008.

Baca juga: Kasus Boediono Bukan Cuma di Bank Century

Dari sudut pandang makro, alas hukum kebijakan pemberian FPJP tersebut yang mengacu pada Perppu memang terkesan bisa dikategorikan sebagai wujud penggunaan kewenangan diskresi dari pejabat BI, bahkan hal itu juga pernah dibahas dalam berbagai pertemuan dengan KSSK, meskipun keputusan pemberian dana talangan itu bermula dari proses internal di lingkungan BI. Namun, secara mikro, tekhnikalitas proses pembuatan keputusan pemberian dana talangan oleh BI memang sangat kental adanya proses pembuatan kebijakan yang dilakukan secara sumir dan tergesa-gesa.

Sementara yang namanya kebijakan adalah suatu tindakan yang berada dalam satu sistem yang dapat diambil oleh pejabat negara atau pejabat pemerintahan, hanya saja kebijakan yang bagaimana yang  tidak dapat dikriminalisasi. Namun terhadap pembuat kebijakan (persoon) tetap dapat dikenakan pemidanaan, apabila di balik kebijakan terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian negara.

Memang, seorang pejabat yang mengeluarkan suatu kebijakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Penanganan perkara berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan administratif penal law (hukum administrasi) harus dilakukan dengan cermat, agar sejalan dengan asas systematische specialiteit atau logische specialiteit untuk menghindari disparitas pemidaanaan dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berbicara kebijakan dalam konteks ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlek bestuur). AM Donner dalam Nederland Bestuursrecht menetapkan lima asas umum pemerintahan yang baik, yang tidak hanya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu saja, akan tetapi dalam persoalan secara umum di dalam administrasi, yakni asas kejujuran (fair play), asas kecermatan (zorgvtlldigheid), asas kemurnian dalam tujuan (zuiverheid van oogmerk), asas keseimbangan (evenwichtigheid), dan asas kepastian hukum (recht zekerheid).

Dari kelima asas ini akan lebih disoroti asas kemurnian dalam tujuan di mana kewajiban seorang administrator atau pejabat untuk mengusahakan agar suatu kebijakan menuju sasaran yang tepat agar kebijakan tepat sasaran. Sebaliknya kelima asas ini diabaikan, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) yang dapat membatalkan

kebijakan. Sebab terdapat larangan dalam menetapkan kebijakan bila dibonceng tujuan-tujuan mencari keuntungan bagi diri sendiri maupun secara tidak langsung seperti kebijakan penunjukan seorang pemborong yang sebelumnya sudah ada permufakatan menyediakan uang untuknya di luar ketentuan untuk jasa-jasa lain dalam jumlah tertentu.

Dalam drama kasus BLBI dan Bank Century, bila merujuk konstruksi hukum UU Tipikor, adagium ‘kebijakan tidak dapat diadili’ tidak berlaku. Pasalnya UU Tipikor menghendaki penerapan prinsip kehati-hatian dan kecermatan bagi pejabat pemerintah dalam menggunakan kewenangan diskresi. Yah, perbuatan yang diadili meski itu dikategorikan kebijakan adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dengan merugikan keuangan negara, bisa diklasifikasikan bentuk tindakan koruptif.

Baca juga: Apabila Boediono Tersangka

Di samping itu, penilaian atas dasar kewenangan pembuatan kebijakan diskresi oleh pejabat pemerintah memang menjadi domain eksekutif dalam perspektif pembagian kekuasaan pemerintah, sehingga memang pengadilan lazimnya membatasi diri untuk tidak terlalu jauh mencampuri kebijakan yang dibuat atas dasar diskresi.

Indriyanto Seno Adji guru besar Universitas Krisnadwipayana, Guru besar Pusdiklat Kejaksaan Agung RI dan dan mantan Ketua Mahkamah Agung periode (1974-1982), pemidanaan atas dasar Positive Materiels Wederrechtelijk haruslah memperhatikan permasalahan-permasalahan sensitif dalam hukum pidana, yaitu pertama, apabila perbuatan pelaku (terdakwa) secara formil tidak terdapat wederrechtelijke (tidak ada penyalahgunaan wewenang) maka seharusnya yang bersangkutan harus dibebaskan dari segala tuduhan yang berarti terhadap pelaku tidak dapat dikenakan pemidanaan dengan suatu pendekatan analogi.

Kedua, harus ditentukan kriteria yang menentukan alasan-alasan yang mendasari diimplementasikannya ajaran melawan hukum dalam fungsi positif dalam kaitannya dengan unsur menyalahgunakan wewenang antara lain: Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan delik, dipandang dari kepentingan hukum, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan dengan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara adalah bahwa apabila

seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, meskipun tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada sanksi pidananya (formiele tidak wederrechtelik), tetapi menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seseorang/korporasi/badan hukum dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara berlebihan atau menyimpang.

Dalam kasus BLBI dan Bank Century, keduanya terdapat kerugian negara cukup besar. Pasalnya, kepentingan umum telah terabaikan, dan koruptif. Sehingga KPK jangan asal berucap ‘kebijakan tidak bisa dikriminalisasi’ sebelum seluruh proses hukum selesai dilaksanakan.

Seorang pejabat yang mengeluarkan suatu kebijakan memang benar tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, apabila dalam mengambil atau menetapkan kebijakan tersebut tidak ada sesuatu yang diakibatkan, berupa penyalahgunaan wewenang dan dirinya memperoleh keuntungan atau menguntungkan orang lain dan telah menimbulkan kerugian negara. Nah, bukankah dalam kasus BLBI dan Bank Century ini terdapat kerugian negara. Baik Megawati maupun Boediono, dan semua orang yang terlibat berbuat curang, tidak adil, menyembunyikan sesuatu, atau ada unsur korupsi, patut dimintai pidananya.

Hal ini penting, agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, seperti halnya penerapan Undang-Undang Tipikor terhadap administratif penal law, yang seharusnya hanya dapat dijerat dengan Undang-Undang pokoknya sendiri, karena dilihatnya sudah mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggarnya seperti pembalakan liar (illegal logging), perikanan, pajak, kepabeanan, lingkungan hidup.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here