Kebijakan ‘Travel Ban’ Direvisi, Menteri Kelly: Tidak Akan Ada Lagi Orang Tertahan di Bandara AS

0
108
Foto: Getty Images

Nusantara.news, Washington – Pemerintahan Donald Trump dikabarkan telah merampungkan draf revisi mengenai kebijakan pelarangan imigrasi. Perintah Presiden terkait pelarangan bagi imigran dari 7 negara mayoritas muslim itu, sebelumnya ditangguhkan oleh pengadilan federal.

Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly menjamin hasil revisi kebijakan ini tidak akan membuat orang-orang tertahan di bandara sebagaimana yang terjadi sebelumnya.

Rencananya, pemerintahan Trump bakal mengumumkan revisi atas perintah eksekutifnya itu pada awal minggu ini. Sumber Gedung Putih sebagaimana dilansir CNN, Selasa (21/2) menjelaskan, peraturan baru tersebut akan memperjelas poin-poin yang selama ini menimbulkan kebingungan masyarakat. Misalnya mengenai perintah eksekutif yang tidak akan berdampak bagi para pemegang kartu hijau.

“Presiden tengah mempertimbangkan versi peraturan yang lebih ramping ketimbang perintah eksekutif pertama,” kata Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly saat mengikuti Konferensi Keamanan di Munich Jerman akhir pekan lalu.

Kelly mengakui, peraturan yang dibuat sebelumnya terlalu terburu-buru sehingga menyebabkan kekacauan di bandara di seluruh negeri dan demonstrasi publik yang meluas.

Peraturan larangan imigrasi yang baru ini juga diharapkan dapat memberikan solusi hukum atas ditangguhkannya perintah eksekutif Presiden oleh pengadilan banding federal. Perintah eksekutif Presiden yang awal dianggap tidak menghormati hak-hak pendatang karena tidak memberikan pemberitahuan rinci soal waktu pembatasan bagi mereka.

Perintah eksekutif Trump yang dikeluarkan seminggu setelah jabatan kepresidenannya, melarang warga pendatang dari tujuh negara yang mayoritas muslim (Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman ) untuk memasuki AS selama 90 hari, semua pengungsi selama 120 hari dan untuk pengungsi Suriah tanpa batas waktu.

Sebuah sumber mengatakan, bahwa peraturan terbaru tersebut salah satunya untuk mengatasi masalah diskriminasi agama, dengan memodifikasi atau menghapus satu bagian dari poin-poin pada peraturan awal. Misalnya saja poin yang menyebutkan soal sebab-sebab pengungsian karena penganiayaan berbasis agama.

Sementara itu, pihak-pihak yang menentang Perintah Eksekutif Presiden Trump soal larangan imigrasi masih berharap-harap cemas dengan peraturan baru hasil perubahan yang akan segera dirilis.

Pengacara imigrasi David Leopold berpendapat, fakta bahwa peraturan baru sedang disusun “sama saja merupakan pengakuan yang jelas oleh pemerintahan Trump bahwa, Presiden secara langsung telah melanggar hukum imigrasi dan Konstitusi ketika dia memerintahkan sweeping terhadap muslim dan pengungsi Suriah akhir Januari lalu.”

Lee Gelernt, pengacara ACLU yang mengajukan gugatan hukum terhadap Perintah Eksekutif  di pengadilan New York, mengatakan ia mengharapkan peratutran baru akan membebaskan pemegang kartu hijau, tetapi juga memperingatkan bahwa yang dia harapkan aspek lain dari peraturan baru tersebut juga jangan betentangan dengan hukum.

“Jika satu-satunya perubahan adalah hanya untuk membebaskan pemegang kartu hijau, maka pihak penggugat akan terus menggalang kekuatan penuh,” katanya.

Salah satu keprihatinan utama para anggota parlemen atas diterbitkannya Eksekutif Order Presiden Trump adalah bahwa tim penyusun tidak berkonsultasi sebelumnya. Apakah draf baru ini juga bakal dirilis tanpa konsultasi dengan Senat.

Presiden Trump sebelumnya telah menyatakan di media sosial, secara pribadi dirinya merasa frustrasi, akibat perintah eksekutifnya mengenai imigran terhenti oleh pengadilan. Trump bahkan menuding pengadilan dan para hakim tidak bertindak fair.

“Perintah baru sangat disesuaikan dengan apa yang saya anggap menjadi keputusan yang sangat buruk,” kata Trump di hadapan wartawan di Gedung Putih Kamis (16/2).

Dia dan pemerintahannya berulang kali menegaskan bahwa eksekutif order itu dimaksudkan untuk mencegah potensi ancaman dari kelompok teroris bagi keamanan AS. Sementara, pengadilan federal berpendapat perintah tersebut melanggar asas kesetaraan dalam beragama yang termaktub dalam Konstitusi AS. [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here