Heboh Yerusalem Ibu Kota Israel (1)

Kebijakan Trump Momentum Bersatunya Tiga Paham Islam (Sunni, Syiah, Wahabi)

0
370
Presiden Joko Widodo saat menghadiri KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki, Rabu (13/12). (Foto: Setkab.go.id)

Nusantara.news – Keputusan Amerika Serikat (AS) melalui Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah kejahatan politik di pengujung tahun 2017. Sikap Trump tidak saja ditentang oleh negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang dengan segera mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa di Istanbul, Turki tanggal 13-15 Desember 2017 dan dihadiri oleh seluruh negara anggotanya (57 negara) untuk membahas keputusan AS tersebut. Sikap Trump juga ditentang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena dianggap melanggar Resolusi PBB yang menyebut bahwa Yerusalem adalah kota internasional di bawah pengawasan PBB.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras, disambut oleh kepala-kepala negara di Eropa, seperti Rusia (Vladimir Putin), Perancis (Emmanuel Macron), (Hungaria (Janos Ader), Jerman (Angela Merkel), bahkan Inggris pun mengecam keras melalui Perdana Menterinya, Theresa May. Padahal kita tahu Inggris adalah soko guru elite Yahudi dunia. Artinya, kebijakan Trump tidak didukung penuh oleh elite Yahudi dunia.

Secara kelembagaan Uni Eropa juga menolak, dan Paus Franciscus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dunia juga mengecam keras karena di Yerusalem terdapat gereja ortodok yang suci bagi umat Katolik dan populer sebagai objek wisata spiritual dunia.

Sikap tegas negara-negara dunia dan PBB

Terkait sikap Trump, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan seolah mendapat momentum dan peluang besar terkait “ambisinya” untuk menjadi pemimpin umat Islam dunia. Sebab nyatanya kebijakan Trump tentang Yerusalem ibu kota Israel telah mampu mempersatukan umat Muslim dari segala aliran, seperti Wahabi (Arab Saudi) yang selama ini cenderung pro AS, Syiah (Iran), Sunni (Turki dan negara-negara Islam lainnya). Lebih-lebih, para kepala negara OKI akhirnya bersedia berkumpul dan bersidang dalam KTT Luar Biasa di Istanbul.

Faktor pertama, adalah perubahan sikap politik Raja Salman dari Arab Saudi yang menyatakan akan mulai memasuki paham Islam yang cenderung moderat (Sunni). Ini adalah perubahan besar karena selama ini Arab Saudi dianggap menjadi antek AS (Yahudi). Kita memahami bahwa Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, dan Kuwait pada awalnya adalah kerajaan ciptaan Yahudi.

Perubahan sikap Raja Salman dimulai pada saat kebijakan Saudi Aramco tentang kesepakatan bisnis dengan AS. Terbatasnya cadangan minyak (bahan bakar fosil) membuat Arab Saudi harus bergaul secara harmonis dengan negara-negara Islam lainnya, termasuk Iran yang pernah memboikot ibadah haji ke Mekah. Lebih tragis lagi, ketika Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman memenjarakan 11 orang pangeran, empat menteri, dan puluhan mantan menteri terkait tuduhan korupsi, salah satunya Pangeran Alwaleed bin Thalal, salah satu orang terkaya di dunia yang juga dikenal sebagai sekutu utama Israel dan AS.

Faktor kedua adalah, keberhasilan Presiden Erdogan (Turki) yang menyejahterakan Turki dan lepas dari kudeta ciptaan AS (Yahudi) dan menguat di dalam negeri, serta mampu menyejahterakan rakyat Turki dengan pertumbuhan ekonomi di tahun ini mencapai 11,5%. Erdogan ditengarai berambisi menjadi pemimpin Negara Islam, dan kebijakan Trump tentang Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah momentum bagi Erdogan untuk menyatukan Islam.

Faktor ketiga, momentum ini sebagai penyatuan ukhuwah islamiyah yang dapat menyatukan semua paham Islam, sebab Iran yang selama ini ditentang, khususnya oleh Arab Saudi, bisa duduk satu meja untuk kepentingan Yerusalem.

PBB dan pemerintahan AS di bawah Barrack Obama dulu meloloskan Iran dari tuduhan memiliki reaktor senjata nuklir. Ketika Trump memimpin AS, atas desakan Israel (Yahudi) ingin kebijakan PBB tentang nuklir Iran dimentahkan karena akan mengancam keamanan Israel. Tentu saja momentum KTT Luar Biasa OKI di Turki digunakan oleh Iran untuk memukul keberadaan Israel (Yahudi) dengan AS.

Trump yang tujuannya “mencari muka” pada elite Yahudi dunia, dengan kebijakan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, ternyata ditentang oleh negara Inggris sekalipun yang dikenal sebagai soko guru (saudara tua) Yahudi setelah AS.

Bahkan, Menlu AS Rex Tillerson (mantan CEO Exxon Mobile), yang merupakan bagian dari elite Yahudi: keluarga Rockefeller, JP. Morgan dan Rothschild menyatakan, tidak mungkin kedutaan besar AS dipindahkan ke Yerusalem sebelum tahun 2020.

Selanjutnya, 100 intelektual Yahudi juga mengutuk keputusan Donald Trump dengan menandatangani petisi dan menuntut Trump mencabut kebijakan tersebut.

Diyakini, bahwa keputusan tersebut bakal menambah penderitaan dan malah memupuk api kekuatan baru. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, didukung dua faksi utama (Fatah dan Hamas) sudah menyepakati untuk melawan dan menyerukan jihad. Korban pun mulai berjatuhan di pihak Palestina, dan rakyat Israel ketakutan karena meyakini Palestina akan didukung oleh negara-negara Islam yang sudah bersedia mengirim pasukan ke Palestina. Lebih jauh, petisi ini mengecam pemerintahan Israel yang sangat diskriminatif terhadap warga Palestina.

Resolusi Negara OKI pada Deklarasi Istanbul (Turki)

Negara-negara OKI mempertegas pengakuan negara Palestina merdeka, dan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara, dimana terdapat Masjid Al-Aqsa yang sangat bersejarah bagi umat muslim dunia. Yerusalem Timur merupakan kiblat awal bagi umat muslim sebelum Kabah di Mekah. Pernyataan tersebut menentang pengakuan sepihak AS, karena melanggar resolusi PBB, dan meminta Trump membatalkan kebijakan tersebut.

Ditegaskan oleh Erdogan sebagai pemimpin sidang, bahwa AS tidak lagi memenuhi syarat sebagai mediator perdamaian Israel-Palestina, sesuai dengan sikap Presiden Mahmoud Abbas. Dengan kebijakan Trump, Israel sudah terpenuhi hasratnya, dan tidak lagi berminat membicarakan perdamaian dengan Palestina.

Selanjutnya, negara-negara Islam perlu meninjau hubungan diplomatiknya dengan Israel. Deklarasi KTT Luar Biasa OKI dihadiri oleh seluruh negara anggota OKI. Lebih tegas, Deklarasi Istanbul juga meminta PBB mengakhiri pendudukan Israel pada sebagian wilayah, dan segera mengakui kemerdekaan negara Palestina.

Erdogan tampil sebagai yang paling keras menentang kebijakan Trump, dan menyebut Israel sebagai negara teror. Erdogan secara emosi tentu sadar bahwa AS dan Israel berada di balik kudeta terhadap dirinya beberapa tahun lalu. Memang secara historikal, seluruh negara-negara Arab selama 600 tahun adalah wilayah teritori Kerajaan Ottoman (sekarang Turki). Namun tindak lanjut Deklarasi tentu saja harus diikuti hal kongkrit untuk mendesak PBB, dan bila perlu mengirimkan pasukan ke Palestina. Hanya saja, negara OKI tidak bulat mendukung, tapi ada usulan lebih keras, agar negara-negara OKI mengusir seluruh duta besar AS di negara masing-masing.

Namun dikhawatirkan, ada sejumlah negara OKI (yang tergantung pada AS) hanya mengeluarkan kecaman bersifat retorik, tidak berani sampai mengusir duta besar AS di negaranya.

Di luar negara-negara OKI, Vladimir Putin (Presiden Rusia) yang sempat dilobi oleh Benjamin Netanyahu (PM Israel) menolak keputusan AS, dan secara tegas menyatakan bahwa Yerusalem Timur adalah ibu kota Palestina merdeka. Putin menegaskan bahwa dia telah menelepon Mahmoud Abbas, dan akan menggunakan otoritas sebagai negara Anggota Dewan Keamanan PBB menggalang anggota lainnya, karena Rusia sejak tahun 1967 mendukung Palestina merdeka. Tentunya, Trump harus paham jika hampir seluruh negara anggota DK PBB yang mempunyai hak veto menolak keputusannya, seperti: Inggris, Perancis, Rusia, Cina (anggota tetap). Mereka berkomitmen akan menegakkan Resolusi PBB yang dilanggar AS jika Trump memaksakan kebijakan tersebut.

Fakta lainnya yang memperkuat adalah bersatunya umat Islam dan Kristen untuk menentang Israel dan AS. Umat Kristen dikuatkan oleh sikap tegas dari Paus Fransiskus dan negara-negara Islam, dengan Deklarasi Istanbul. Bersatunya seluruh negara OKI yang akan membela, baik secara fisik maupun non fisik, berpotensi akan terjadinya perang terbuka antara Israel dengan negara-negara Arab untuk membela Palestina. Lebih khusus lagi adalah sikap Raja Salman (Arab Saudi), karena Israel melobi untuk bertemu dengan sang Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman namun ditolak karena sang putra mahkota adalah soko guru pembaharuan sikap Arab Saudi yang akan mengubah paham Wahabi ciptaan Yahudi menjadi negara Islam yang lebih moderat sebagai wajah politik baru Arab Saudi.

Selanjutnya, sikap keras Erdogan (Turki) yang dengan tegas menyatakan bahwa Trump bermental Zionis. Kebijakannya melarang imigran dari 7 negara Islam beberapa waktu lalu mempertegas hal itu, dan saat ini diperkuat dengan kebijakannya tentang pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Sikap Jerman melalui Kanselir Jerman, Angela Merkel, sebagai negara utama di Uni Eropa juga menolak kebijakan tersebut. Tentu kita tahu, sikap Jerman ketika Hitler berkuasa pada Perang Dunia II, yang sempat melakukan genosida pada umat Yahudi.

Sekarang, kita tinggal menunggu langkah PBB atas desakan semua negara tersebut, khususnya negara-negara anggota DK PBB agar Trump menghormati Resolusi PBB bahwa Yerusalem sebagai kota internasional dalam naungan PBB.

Sikap Indonesia hanya retorika?

Penundaan keinginan Israel untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara ditetapkan pada Kesepakatan Oslo tahun 1993, dan Yerusalem dinyatakan sebagai kota internasional yang paling populer sebagai objek wisata umat Kristen dan Islam sedunia di bawah naungan PBB.

Sekarang Donald Trump ingin memaksakan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Meski ditentang oleh hampir seluruh negara berpenduduk Muslim, khususnya anggota OKI, namun pengamat mensinyalir sejumlah negara yang menolak hanya hadir sebagai solidaritas sesama negara Islam. Jadi, hanya akan sampai level mengecam dan mengutuk, dan bersifat retorik. Qatar, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Mesir, Bahrain, Kuwait, dan sebagian negara Islam lain dinilai tergolong kelompok ini. Sementara, negara yang lebih tegas meski dinilai retorik adalah Indonesia, Malaysia, Aljazair, Libya, Maroko, Arab Saudi, Sudan, dan Tunisia. Sementara yang dinilai keras dan akan menindaklanjuti adalah Palestina, Turki, Afganistan, Yaman, Yordania, Iran, Lebanon, Irak, serta Suriah.

Rakyat Indonesia dinilai paling keras mengutuk dan melakukan protes terhadap Kedutaan Besar AS. Setelah kebijakan Trump tentang Yerusalem, hapir setiap hari ada demonstrasi di Kedutaan Besar AS. Puncaknya pada hari Minggu, 17 Desember 2017 yang dikoordinir oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), menghadirkan sekitar 2 juta-an umat Islam Indonesia di lapangan Monas Jakarta sebagai artikulasi internasional untuk mendukung Palestina. Pernyataan sikap dalam Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam tersebut terangkum dalam sebuah Petisi, yang di antaranya mendesak Presiden AS Donald Trump mencabut pernyataan tentang Yerusalem, jika tidak, PBB didesak mencabut keanggotaan AS di PBB. Petisi juga meminta DPR RI untuk membentuk panitia khusus guna meninjau kembali investasi AS di Indonesia. Petisi diserahkan secara resmi kepada Kedutaan Besar AS pada Senin, 18 Desember 2017.

Sejak awal, Indonesia tidak bersedia mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, ini adalah sikap dasar Bung Karno. Diteruskan oleh Soeharto, hingga presiden-presiden era reformasi. Lebih jauh, bahkan sudah ada pendaftaran untuk berjihad ke Palestina sebagai dukungan yang lebih kongkret untuk negara Palestina merdeka.

Namun disayangkan, jika sikap tegas Presiden RI Joko Widodo pada KTT Luar Biasa di Istanbul Turki, kemudian hanya digolongkan sebagai retorika belaka. Sebab nampaknya hal ini didukung oleh beredarnya pernyataan duta besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr., beberapa waktu lalu. Sang dubes merasa sudah mengkonsultasikan dengan pemerintah Indonesia sebelum Trump membuat pernyataan tersebut, dan tidak ada respon dari Pemerintah Indonesia. Joseph Donovan terkejut karena setelah kebijakan Trump, Presiden RI Joko Widodo bersikap di luar dugaan terhadap isu tersebut, dan bertekad menghadiri KTT Luar Biasa OKI di Istanbul Turki, selain itu kedongkolan Joko Widodo diekspose berulang-ulang di TV Nasional.

Dubes AS Joseph Donovan menilai Joko Widodo bersikap ambigu. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan pengamat dan media internasional mengklasifikasikan pidato dan sikap Indonesia sebagai tergolong tegas tapi hanya retorika belaka.

Tentu saja hal ini bertentangan dengan sikap dan keinginan rakyat Indonesia, dimana sebagian pengamat menganggap Indonesia memang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak bisa diharapkan lebih dari itu.

Lalu bagaimana masa depan tindak lanjut Deklarasi Istanbul? Langkah strategisnya tentu dengan melobi negara-negara anggota DK PBB karena AS dan Israel pasti akan meminta dukungan kepada negara-negara tersebut, khususnya Inggris.

Selanjutnya, diplomasi fisik dengan mengirimkan pasukan ke Palestina juga perlu dilakukan agar OKI mempunyai bargaining position yang kuat untuk membatalkan kebijakan Trump. Sikap yang lebih tegas adalah memutuskan sementara hubungan diplomatik dengan AS sampai dicabutnya kebijakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sikap Indonesia yang selalu soft diplomacy diyakini tidak akan mungkin lebih tegas lagi seperti halnya Turki atau Iran yang secara ideologis memang bermusuhan dengan AS. Diyakini, Presiden Joko Widodo tidak akan bisa lebih tegas meski hubungan dengan AS sebetulnya tidak harmonis, karena bandulannya lebih memilih Cina dalam konteks skema OBOR (One Belt One Road). []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here