Kebingungan yang Memaksa

0
340

KEMARIN, Presiden Joko Widodo memanggil Kapolri Tito Karnavian ke Istana mengenai kasus penganiayaan penyidik KPK Novel Baswedan. Seperti sudah diduga sebelumnya, tak ada hal yang luar biasa dari pemanggilan yang seolah menunjukkan “kegentingan yang memaksa” itu.

Presiden, seperti dinyatakan Kapolri, hanya meminta untuk sesegera mungkin mengungkap kasus tersebut.

Jika Presiden memanggil seorang pejabat tinggi negara secara khusus ke Istana, menurut logika publik tentu akan ada perintah khusus dengan urgensi sangat luar biasa. Kalau hanya seperti yang dijelaskan Kapolri itu saja permintaan Presiden, hal yang luar biasa adalah “keanehannya”. Sebab, di era e- goverment yang getol dibangun Jokowi sejak jadi Walikota Solo, kalau hanya perintah sekelas itu, bukankah cukup melalui telepon, atau disinggung dalam rapat-rapat kabinet.  Toh pemberitaan kasus ini sejak terjadi 112 hari lalu sedemikian masif dan membahana. Mosok iya, hal ini tidak dipandang sebagai urgensi?

Berita akan dipanggilnya Kapolri oleh Presiden terkait masalah Novel ini sudah terdengar beberapa hari sebelumnya. Maka hal yang ditunggu publik adalah titah Presiden yang mencerminkan “kegentingan yang memaksa”, entah dengan membentuk tim gabungan pencari fakta (PGPF) seperti yang diusulkan kalangan masyarakat sipil, atau memberi deadline bagi Polri, atau apa pun yang lebih dari sekadar perintah standar.

Sebab, substansi masalah ini memang luar biasa. Ini bukan sekadar menegakkan keadilan bagi Novel sebagai pribadi dan sebagai aparat negara yang dianiaya, tetapi lebih pada kemampuan negara melindungi warganegaranya, melakukan penegakan hukum yang cepat dan profesional, serta pertaruhan citra Polri.

Sekarang, semua hal itu gagal dicapai. Menggelantungnya kasus ini selama 112 hari tanpa kejelasan, merusak semua itu. Novel gagal diberi keadilan atas kejahatan yang menimpanya. Negara terhuyung-huyung menegakkan hukum secara cepat dan profesional. Hampir empat bulan  memecahkan kasus sesederhana ini, telah melecehkan akal sehat. Citra Polri pun terancam hancur. Prestasi Polri yang gemilang dengan keberhasilannya  membongkar sindikat teror, narkoba dan kasus sulit lainnya, pun luluh lantak karenanya.

Jalan keluar dari Presiden yang disampaikan Kapolri kemarin, justru menambah kusut masalah. Seperti dikatakan Kapolri, Presiden masih memercayai kinerja kepolisian yang akan bekerja sama dengan penyidik KPK dalam menangani kasus ini. Sebab, kata Kapolri, okelah Tim Polri dianggap kurang kredibel, makanya bekerjasama dengan tim KPK yang dipercaya publik dan kredibel.

Pertama, secara institusional, kejahatan seperti ini bukan ranah KPK. Lembaga ini dibentuk khusus untuk menangani korupsi. Kedua, KPK sendiri kekurangan penyidik. Kalau sebagian juga dikerahkan ke kasus Novel ini, pasti akan mengganggu kinerja KPK. KPK hanya punya 100-an orang penyidik.  Jumlah ini sudah sejak lama dikeluhkan kurang.

Ketiga, pernyataan Kapolri yang memaklumi jika tim Polri dianggap kurang kredibel, justru semakin menegaskan ketidakberdayaan organisasi sebesar Polri, yang tahun ini memakan APBN Rp84 triliun. Sehingga, untuk mengungkap kasus yang secara teknis sepele ini perlu dibantu KPK, yang anggarannya tahun ini justru merosot dari Rp991,8 miliar menjadi Rp734,2 miliar.

Bekerjasama dengan KPK menangkap penganiaya Novel, justru membuat kredibilitas Polri makin tenggelam. Kredibilitas itu hanya bisa dicapai kalau Polri berhasil meringkus pelaku tanpa bantuan pihak lain.

Andai saja para pimpinan Polri dari awal menyadari pertaruhan reputasi institusinya, publik tidak akan terjebak pada kebingungan yang memaksa akal sehat bekerja keras memahami mengapa negara tak peduli pada urgensi ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here