Kebobrokan Dinasti Politik Kian Menggila, Tapi MK Membolehkannya

2
458
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari saat bagi-bagi laptop ke warganya Foto : 1NEWS

Nusantara.news, Jakarta – Kendati namanya selalu unggul di sejumlah lembaga survei namun Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari harus membuang mimpinya menjadi Gubernur Kalimantan Timur Sebab KPK sudah menetapkannya menjadi tersangka korupsi.

Penetapan Rita Widyasari sebagai tersangka korupsi semakin membuktikan bobroknya dinasti-dinasti politik di sejumlah daerah Bahkan korupsi menurun dari orang tua ke anak. Contohnya Rita yang juga anak kedua dari tiga bersaudara. Ayahnya, Syaukani Hasan Rais adalah Bupati Kukar yang berstatus terpidana korupsi.

Bukan Kukar saja yang penguasa dinasti politiknya korupsi berkesinambungan dari bapak ke anak. Sebelumnya di Cilegon, Banten, Tubagus Iman Ariyadi, walikotanya, juga ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Bahkan Iman Ariyadi langsung dijebloskan ke penjara setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring anak buahnya.

Seperti halnya Rita, Iman adalah anak kandung dari Aat Syafaat, walikota sebelumnya yang juga berstatus terpidana korupsi. Kedua-duanya juga sudah memenangkan periode keduanya dalam memimpin daerah masing-masing. Bedanya Rita sedang berjuang meraih jabatan Gubernur, sedangkan Iman mungkin hanya menunggu hingga masa jabatannya berakhir.

Selain Iman dan Rita, satu keluarga dalam dinasti politik yang terlibat korupsi secara berkesinambungan adalah Kabupaten Klaten. Di Kabupaten itu, sejak tahun 2000 hingga sekarang jabatan Bupati dan Wakil Bupati hanya dikuasai oleh dua keluarga secara bergantian, yaitu keluarga Almarhum Haryanto Wibowo dan Keluarga Sunarna.

Bupati Klaten Sri Hartini yang dijebloskan penjara oleh KPK terkait kasus gratifikasi mutasi jabatan adalah istri dari Bupati Klaten Haryanto Wibowo (2000-2005). Sebelum menjabat Bupati, Sri Hartini mendampingi Bupati Sunarna menjadi wakilnya selama dua periode. Sunarna sebelumnya adalah Wakil Bupati yang mendampingi suaminya Haryanto Wibowo. Dan saat menjabat bupati, Sri Hartini pun mengajak Sri Mulyani, istri Sunarna menjadi wakilnya.

Rekam jejak suami Sri Hartini, Haryanto berkali-kali menjadi tersangka korupsi. Sayang, KPK baru bergerak pada akhir 2004. Sehingga Haryanto selamat dari jeruji besi. Padahal, Kepolisian Wilayah Surakarta pernah menjadikannya tersangka korupsi pengadaan buku paket tahun ajaran 2003-2004 senilai Rp4,7 miliar. Tapi kasusnya menguap begitu saja.

Almarhum Haryanto juga pernah tersandung kasus penggunaan anggaran daerah untuk perjalanan ke luar negeri. Pada 2001, Haryanto menemani sejumlah pengusaha Klaten berangkat ke Jepang atas undangan Japan International Agency (JICA). Bupati mendapat uang saku Rp58 juta. Namun ada anggaran lain bersumber dari APBD sebesar Rp65 juta.

Haryanto juga pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Klaten dalam kasus penjualan aset daerah seluas 600 meter persegi di bawah harga pasar. Namun ia tidak pernah menjalani pemeriksaan hingga jabatannya berakhir, dengan alasan tidak ada izin presiden. Kasus ini pun dihentikan Kejaksaan Negeri Klaten.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi menilai, dinasti politik rentan menciptakan sifat koruptif kepala daerah. Kekuatan besar yang dimiliki kepala daerah, kerap kali digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. “Dinasti politik membuat kekayaan dimonopoli oleh sedikit elite yang (ingin) menguasai sumber kekayaan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Bahkan Pangi menegaskan, maraknya praktik dinasti politik tentu akan membahayakan praktek dari demokrasi itu sendiri. Paling tidak, regenerasi kepemimpinan di suatu daerah juga tidak berjalan maksimal dan persoalan hukum yang terkait kasus korupsi akan terus membayanginya. “Dinasti pokitik bisa disebut anak haram demokrasi, karena tidak terjadi pergantian dan sirkulasi elite secara regulur, bukan kekuarga itu itu dan berputar di situ saja,” ujarnya.

Sejak era otonomi daerah diterapkan setidaknya ada 58 dinasti politik yang menyebar di sejumlah wilayah. Maka Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti setuju dinasti-dinasti politik itu dihancurkan. Sebab praktek politik dinasti di Indonesia berbeda dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat.

Di Indonesia, praktek politik dinasti tujuannya adalah untuk melanggengkan kekuasaan yang dikuasai oleh jejaring kekerabatan. Tujuannya bukan untuk perbaikan kualitas demokrasi. Tapi justru kontraproduktif, sebab ujungnya adalah menguatkan oligarki. “ Jadi politik dinasti harus ditolak,” kecam Ray.

Bagi Ray pelarangan dinasti politik untuk terlibat dalam Pilkada tidak melanggar HAM. Sebaliknya selama ada dinasti politik, tidak akan ada sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan perbaikan kualitas demokrasi juga akan mandek. “Ketika itu semua terang benderang mengapa politik dinasti tidak dilarang?” protesnya.

Dengan dibekuknya para tersangka korupsi oleh KPK yang sebagian berasal dari dinasti politik menguatkan kembali desakan agar pemerintah kembali mengajukan UU yang berkemampuan mencegah maraknya dinasti politik. Namun persoalannya, ungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Mahkamah Konstitusi tak melarang politik dinasti,

Bahkan bunyi Pasal 7 huruf r UU No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota, yang tidak membolehkan anggota keluarga petahana ke bawah (anak atau menantu), ke atas (orang tua) dan ke samping (istri atau saudara kandung) mencalonkan diri untuk menggantikan kedudukannya telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan diskriminasi terhadap hak-hak warga negara.

Jadi, karena sudah diputuskan mahkamah, pemerintah menghormatinya. Jika memang masih ada yang menolak, ia menyarankan lebih baik melobi ke DPR. Sehingga ketentuan pembatasan politik dinasti bisa kembali masuk dalam regulasi. Meski tak menjamin itu tidak dibatalkan MK. “Sudah kita larang, oleh MK membolehkan. Ya silakan ke DPR. Kalau kami enggak mungkin lobi ke MK,” saran Tjahjo.

Tapi itulah dilemma yang terjadi sekarang ini. Pelarangan Dinasti politik yang mestinya mengacu kepada praktek kadang dimentahkan oleh Hakim MK tentang norma-norma Hak Azasi Manusia yang liberal dan tidak berpijak kepada pengalaman berdemokrasi yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Akhirnya satu per satu daerah di Indonesia jatuh ke pelukan Dinasti Politik dengan tingkat kebobrokan yang makin menggila.[]

2 KOMENTAR

  1. Politik dinasti terkenal sejak jaman soeharto sudah dibràntas jaman repormasi tapi jaman jokowi politik dinasti dibiarkan saja sekarang sumatra selatan mau coba coba menerapkan politik dinasti lihat saja kalau rejim jokowi tidak tegas

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here