Kebocoran Versi KPK Lebih Besar dari Sinyalemen Prabowo

0
248
Pernyataan Wakil Ketua KPK Basariah Pandjaitan soal potensi kebocoran anggaran hingga Rp2.000 triliun harus ditindaklanjuti dalam bentuk penegakkan hukum. Sebab kalau hanya sebatas wacana maka akan merugikan mayoritas rakyat Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta – Sinyalemen calon presiden 02 Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran setiap tahun Rp1.000 triliun yang selalu dicemooh mulai ada titik terang. Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan justru potensi kebocoran anggaran itu mencapai Rp2.000 triliun, dua kali lipat kalkulasi matematis Prabowo.

Seperti diketahui dalam berbagai pidatonya, Prabowo mengungkapkan berbagai kekhawatirannya soal kebocoran APBN. Ada aset mengalir ke luar negeri, ada cadagangan devisa yang tak seutuhnya masuk ke Indonesia dan ada korupsi, kolusi dan nepotismen (KKN).

Pada dasarnya kebocoran angggaran itu meliputi empat pipeline, yakni penerimaan, pengeluaran, arus modal (devisa) dan utang. Kebocoran penerimaan bisa terjadi karena adanya ekonomi underground, transaksi di bawah meja, dan kolusi pajak, cukai dan PNBP. Sementara kebocoran pengeluaran terjadi karena adanya mark up anggaran, korupsi dan pengeluaran fiktif.

Sedangkan kebocoran dari pipeline arus modal terjadi karena para eksportir tidak sepenuhnya memarkir hasil devisa ke dalam negeri. Sehingga nilai devisa ekspor yang parkir di dalam negeri tidak mencerminkan nilai riilnya. Kebocoran dari sisi utang masih dalam investigasi, tidak mungkin tidak ada kebocoran karena nilai utang telah mencapai Rp5.400 triliun.  Hanya saja data kebocoran itu belum diperoleh.

Tentu saja sinyalemen Prabowo itu mengingatkan kembali tentang adanya sinyalemen yang dihembuskan mendiang orang tuanya, mendiang begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo. Soemitro menyatakan pada masa Orde Baru kebocoran anggaran sekitar 30% dari APBN, sementara Prabowo memprediksi kebocoran itu Rp1.000 triliun atau sedikitnya 25% dari total anggaran negara.

Salah satu yang diungkap kebocoran dalam versi Prabowo tercermin dari cadangan devisa yang diterima negara setiap tahunnya. "Saya sudah hitung kebocoran kita Rp1.000 triliun tiap tahun," kata Prabowo dalam pidatonya di di berbagai tempat belum lama ini.

Dalam perhitungan Prabowo kebocoran itu tercermin dari surplus cadangan devisa sejak 1997. Pada tahun 1998 cadangan devisa Indonesia surplus US$12 miliar. Dalam hitungannya cadangan devisa sejak tahun 1997 hingga 2011 seharusnya mencapai US$375 miliar lantaran tiap tahunnya surplus.

"Selama 14 tahun untung (cadangan devisa surplus) setiap tahun. Nah 2012 mulai tuh agak goyang kita. Tapi 14 tahun keuntungannya waktu itu saya hitung keuntungan rata-rata sekitar US$20 miliar hingga US$22  miliar per tahun," papar Prabowo.

Karena itu, menurut Prabowo, semestinya saat ini cadangan devisa Indonesia sudah mencapai US$375 miliar. Ia merasa heran lantaran saat ini cadangan devisa Indonesia hanya sekitar US$123 miliar. Ia menilai hitungan tersebut membuktikan telah terjadi kebocoran kekayaan Indonesia selama ini. Sehingga ia meminta tanggung jawab pemerintahan saat ini untuk menghentikan kebocoran tersebut.

"Sekarang saya perintahkan tugas eksekutif yang berkuasa sekarang untuk membuktikan, untuk mengejar, dan menghentikan kebocoran tersebut, bukan tugas saya. Tapi kalau saya diberi amanat, saya akan berjuang untuk menghentikan kebocoran tersebut," lanjut dia.

Sejak Prabowo menuturkan kegelisahannya soal kebocoran anggaran, banyak pihak yang mencibit, terutama kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Alasannya data itu tidak valid dan mengada-ada. Tapi belakangan KPK menyampaikan kabar yang sangat mengejutkan, bahwa level kebocoran itu jauh lebih besar.Tapi level kebocoran versi KPK itu meliputi potensi penerimaan anggaran dan pengeluaran anggaran, termasuk penghematan. 

Wakil Ketua KPK Basariah Pandjaitan menyebut masih ada kebocoroan pendapatan pemerintahan Indonesia. Seharusnya total pendapatan mencapai Rp4.000 triliun, namun kini baru sekitar separuhnya yang diperoleh.

"KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran," kata Basaria saat memberikan sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa tengah di Gumaya Tower Hotel Semarang beberapa hari lalu.

Ia menjelaskan, dari perhitungan Litbang KPK, seharusnya ada Rp4.000 triliun yang diterima tiap tahunnya, tapi pada kenyataannya pendapatan yang diterima sekitar Rp2.000 triliun.

Salah satu upaya mencegah kebocoran yaitu dengan menggunakan inovasi online agar transparan. Saat ini beberapa daerah sudah bisa memantau online pedanpatan pajak dari Hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir. 

Untuk Bali bahkan sudah memakai software, sudah otomatis pendapatan yang harusnya 10% sudah ke kas daerah. Potensi hilang pendapatan karena selama ini manual, paling efektif yaitu online.

Sayangnya KPK tidak merinci jenis kebocoran dimaksud, sehingga publik masih menerka-nerka dari pos mana saja kebocoran anggaran itu terjadi.

Pada dasarnya kebocoran anggaran itu bisa dalam bentuk dana yang dibelanjakan tak sebesar yang dianggarakan, selisihnya dikorupsi dengan segala tipu daya. Bisa juga seluruh dana dibelanjakan sesuai peruntukannya tetapi hasilnya tidak sesuai target atau inefisiensi, sering juga disebut pemborosan.

Ekonom senior Faisal Basri menghitung kebocoran anggaran itu mencapai Rp241 triliun, kebocoran itu terdiri dari berbagai peluang. Seperti transfer dana APBN ke daerah masih bocor Rp68 triliun (10%), dana desa Rp30 triliun (50%), belanja barang dan belanja modal bocor Rp100 triliun (20%), subsidi pembayaran ke Pertamina, PLN, pabrik pupuk milik negara Rp8 triliun (5%), pos bantuan sosial, hibah dan belanja lainnya Rp35 triliun (50%).

Tentu saja respon Presiden Jokowi atas sinyalemen kebocoran anggaran ini membuat dirinya tidak nyaman. Ia meminta Prabowo jangan asal bicara. Kalau memang mendapati ada kebocoran negara silakan dilaporkan ke KPK saja.

Dalam kesempatan lain Jokowi menuding Prabowo hanya membuat resah dengan isu kebocoran anggaran.

“Saya mau jawab anggaran bocor 25%. Saya sampaikan anggaran 2018 Rp2.000 triliun lebih. Kalau 25% itu setara Rp500 triliun, itu duit ada di mana? Saya tanya, itu hitungan dari mana? Jangan membuat pernyataan yang membuat masyarakat resah, iya enggak? Yang namannya anggaran setiap tahun digodok disetujui oleh semua fraksi di DPR. Semua fraksi sudah tanda tangan, artinya sudah menyetujui. Begitu juga realisasi, pertanggungjawaban. Ada laporan juga yang sudah disetujui semua fraksi di DPR. Itu mekanisme politik. Jangan sampai sudah tanda tangan semua tanda tangan, tanda tangan, kemudian baru ngomong Rp500 triliun bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, bocor, dari mana?” ejek Jokowi.

Meski Jokowi menyanggah dengan argumentasi audit BPK dan pengawasan DPR, namun kritik Prabowo ternyata dibenarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

JK membenarkan ada anggaran negara yang bocor karena dikorupsi sebagaimana pernyataan Prabowo, namun angkanya tidak sampai 25%.

“Ya tentu (bocor). Kalau tidak bocor, kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu,” kata JK di Kantor PMI beberapa waktu lalu.

Tentu saja pembenaran yang dilakukan Wapres JK dan KPK membuat sinyalemen Prabowo soal bocornya anggaran mendapatkan justifikasi yang kuat. Tinggal ke depan bagaimana mengelola anggaran agar tidak bocor, tentu saja dibutuhkan komitmen yang kuat untuk mengatasinya.

Tentu saja Pemerintahan Jokowi yang disinyalir oleh Prabowo sebagai pengelola anggaran yang bocor sudah tak bisa diharapkan. Tinggal ke depan Prabowo perlu mengambil kebijakan yang keras dan tegas, seperti Deng Xiao Ping menghukum mati para koruptor.

Atau di Korea Selatan menghukum sosial setiap pelaku koruptor seperti kerja paksa menyapu jalan raya, membersihkan toilet umum atau merawat para orang tua di panti jompo.

Sinyalemen kebocoran anggaran Prabowo memang dibantah Jokowi, tapi dibenarkan oleh JK dan KPK. Bahwa benar kebocoran anggaran itu ada, korupsi itu terjadi, terbukti dari mayoritas kepala daerah tertangkap KPK.

Yang jelas pelaku pembocoran anggaran harus dihukum berat agar ada efek jera. Kita tunggu langkah nyata pemimpin baru ke depan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here