Politik Migas (2)

Kedaulatan Energi Berbasis Kepentingan Nasional

0
152

Nusantara.news – Pada program kerja tahun 2017, Pemerintah mencanangkan peningkatan eksplorasi dan eksploitasi, kemudahan perizinan, revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 agar regulasi mampu meningkatkan produksi migas nasional. Di sektor hilir, dilakukan pembangunan kilang dan infrastruktur migas. Kita bersyukur telah ditandatangani pengembangan kilang Cilacap senilai Rp 90 triliun untuk Indonesia dengan pangeran Arab Saudi (Alwaleed bin Talal), sebagai bagian dari kunjungan Raja Salman Al-Saud ke Indonesia.

Pekerjaan utama lainnya adalah transformasi BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas, walaupun wujud kongkret program belum terlihat secara kasat mata, seperti masih belum terlihatnya Pertamina membangun SPBU Gas, belum adanya kesepakatan dengan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) atau setidaknya penyediaan konverter oleh Pemerintah?

Seyogyanya, energi dapat dijadikan modal pembangunan, dengan mengoptimalkannya untuk pembangunan ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah di dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja. Langkah strategis yang bisa ditempuh yaitu dengan meningkatkan gas domestik dibanding ekspor dan penyelarasan target fiskal dengan kebijakan energi.

Selain itu, bisnis energi juga mampu membuat efek multiplier ekonomi yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja  dan mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan.

Sayangnya, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengindikasikan manipulasi pajak justru banyak terjadi di industri migas karena SKK Migas belum optimal dalam mengawasi ladang-ladang migas asing di Indonesia.

Kita tetap defisit karena kebutuhan migas (BBM) yang mencapai 1,5 juta barel per hari (bpd) belum mampu dipenuhi produksi nasional, baru 820.000 bpd. Namun political will untuk membangun kilang dari pihak Pemerintah sudah menjadi hal yang positif. Konon, dulu era Petral selalu berupaya menghalangi pembangunan kilang di Indonesia, khususnya di Tuban dan Lhokseumawe (Aceh) yang menjadi proyek mangkrak.

Walaupun pertumbuhan tidak signifikan, baik produksi gas bumi atau batu bara, penggunaan dalam negeri ataupun infrastruktur migas ditingkatkan dari tahun ke tahun (2015 – 2019). Rasio persentase penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) juga terus ditingkatkan dari 10,5% (pada tahun 2016 menjadi 11% tahun 2017) bahkan proyeksi 2019 meningkat menjadi 13%.

Diakui, EBT belum signifikan dari segi nilai penambahan rasio penggunaannya karena belum memiliki nilai keekonomian. Ada energi nuklir yang efisien tapi masih dipersepsikan tidak aman dan masyarakat pun menolak, seperti di PLN Muria (Jawa Tengah).

Realisasi investasi sektor ESDM pada tahun 2006 – 2014 mencapai Rp 3.042 triliun, dimana Pemerintah melalui APBN berkontribusi 3,7%. Sementara, BUMN/swasta berkontribusi 96,3%. Diproyeksikan, periode 2015-2019 investasi di bidang ESDM mencapai Rp 3.345 triliun, 2,2% APBN. Sisanya, BUMN/swasta sekitar 97,8%.

Pemerintah ingin peran swasta di sektor migas meningkat porsinya, karena APBN akan terfokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan mematok Rp 15 triliun per tahun pada APBN untuk membangun ESDM di Indonesia.

Subsidi migas juga terus dikurangi dari Rp 34,9 triliun pada tahun 2015, pada tahun 2016 menjadi Rp 7,75 triliun. Kapasitas kilang tahun 2016 mencapai 1.169 bpd, mampu memproduksi 820.000 bpd. Sambungan gas rumah tangga pada tahun 2015 baru sekitar 7.636 Kepala Keluarga, sedangkan tahun 2016 mencapai 88.915 Kepala Keluarga.

Pemerintah berharap harga jual BBM sama di semua wilayah Indonesia (BBM satu harga)

Presiden Joko Widodo miris dengan harga BBM di Papua yang kadangkala mencapai lebih dari Rp 100.000,- per liter. Pemerintah merasa gagal dengan ketimpangan harga ini. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dibuatlah kebijakan satu harga.

Jenis BBM yang akan ditetapkan satu harga adalah minyak solar, minyak tanah, dan premium. Penyaluran oleh Badan Usaha yang ditunjuk untuk penyalur yang juga akan ditunjuk. Penyalur tidak dibebankan biaya distribusi. Lokasi tertentu ditetapkan langsung oleh Dirjen Migas. Harga dasarnya dan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) ditetapkan langsung oleh Menteri ESDM. Badan Usaha penerima penugasan wajib menerapkan harga jual yang ditetapkan Kementerian ESDM.

Pertimbangan harga adalah keekonomian di lapangan, kemampuan daya beli konsumen dan nilai tambah pemanfaatan di dalam negeri. Tujuannya adalah:

  1. Percepatan pertumbuhan ekonomi nasional;
  2. Harga jual gas bumi, dapat memberikan nilai tambah dan hasil yang optimal bagi industri pupuk dan petrokimia;
  3. Menjaga daya beli konsumen domestik.

SKK Migas ditugaskan mengkoodinasikan dan mengatur, monitoring dan evaluasi agar program dieksekusi sebaik mungkin sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 40 tahun 2016 sebagai payung hukum.

Mewujudkan kedaulatan energi nasional

Pemerintah bertekad melakukan pengurangan impor BBM dengan meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam negeri. Hal ini diikuti dengan efisiensi usaha BUMN penyedia energi. Untuk optimalisasi transformasi BBM pada gas, dibangun pipa gas seoptimal mungkin termasuk penyaluran untuk rumah tangga. Sejalan dengan itu, EBT dikembangkan secara berkesinambungan.

Batu bara dan gas diprioritaskan untuk pemakaian industri domestik. Salah satu penghematan devisa adalah dengan meningkatkan pembangunan kilang oleh swasta. Tujuan utamanya adalah ketahanan energi untuk perwujudan kedaulatan energi nasional yang merupakan bagian dari ketahanan nasional.

Dengan pembangunan kilang, juga sekaligus penambahan kapasitas produksi menjadi 820.000 bpd, sehingga impor menjadi 380.000 bpd dari kebutuhan nasional. Hal ini sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak.

Pemerintah mendorong optimalisasi badan usaha swasta untuk pengusaha dalam negeri. Fokus awal pada pembangunan kilang yang existing, seperti Cilacap dengan Arab Saudi, Balongan dan beberapa kilang swasta dengan kapasitas di bawah 10.000 bpd yang banyak mangkrak karena krisis moneter tahun 1998.

Swasta akan didorong sebagai investor dengan diberi insentif fiskal dan non fiskal.  Selain akan didorong, juga diintegrasikan dengan industri petrokimia. Pemasaran diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sisanya diekspor.

Proses perizinan dipermudah sebagai niaga umum yang dapat menjual pada pengguna akhir (ritel).

Jika mempunyai penyimpanan, distribusi ditunjuk langsung sebagai badan usaha penerima untuk mendistribusikan jenis BBM untuk pemasaran dalam negeri. Sudah waktunya proyek migas mengubah budaya tertutup menjadi terbuka, agar bisnis migas tidak terkesan eksklusif atau hanya melibatkan pengusaha yang diberi konsesi.

Oleh karena itu, pajak migas menjadi penting karena budaya bisnis migas tertutup. KPK membuat sinyalemen bahwa korupsi di sektor migas belum pernah dibuka.

Penguasaan iptek, dilibatkannya swasta nasional di bidang migas, ESDM yang handal, penangan bisnis energi secara lintas sektoral (koordinasi yang baik) menjadi kunci keberhasilan ketahanan energi nasional.

Cadangan energi yang menipis mengakibatkan keterbatasan produksi, harus diatasi dengan eksplorasi bisnis energi dan membutuhkan penguasaan yang tangguh karena bisnis migas berisiko tinggi, walau juga menjanjikan hasil luar biasa dan berkesinambungan.

Penelitian dan pengembangan EBT seperti energi, nuklir, biofuel, panas bumi, matahari harus gencar dilakukan karena Indonesia negeri potensial untuk menemukan EBT sebagai alternatif energi.

Kendala seperti besarnya subsidi, politisasi bisnis migas, belum tumbuhnya penggunaan iptek dan terikatnya Indonesia dengan perjanjian global baik bilateral maupun multilateral, hal-hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah agar swasta tertarik berkecimpung di bisnis migas. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here