Kedua “Trouble Maker” ini Bisa Menjadi “Peace Maker”

1
166
Kim Jong-un dan Donald J Trump

Nusantara.news, Jakarta – Direktur Central Intelligent of America (CIA) Mike Pompeo yang dijagokan Trump menduduki jabatan Menteri Luar Negeri diam-diam bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam lawatannya ke Pyongyang pekan lalu. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J Trump memuji lawarannya lewat akun Twitter @realDonaldTrump miliknya.

Tentang pertemuan rahasia Pompeo dan Kim sebagaimana dilaporkan sejumlah media, Trump mengatakan berjalan “sangat lancar”. Kunjungan mendadak itu menandai pertemuan tingkat tinggi di antara kedua negara yang terakhir kali terjadi pada tahun 2000. Detail pertemuan puncak antara Trump dan Kim yang dijadwalkan pada Juni 2018 sedang dikerjakan, ungkap Trump.

Peace Maker

Korea Utara juga telah mengerdipkan isyarat membuka jalan perundingan untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung lama di semenanjung Korea. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Kim Jong-un dijadwalkan akan bertemu pada pekan depan. Presiden AS sebelumnya juga telah merestui pertemuan Utara dan Selatan untuk membahas perjanjian damai dalam Perang Korea 1950-1953 secara formal.

Pompei, Kim dan Trump

Penugasan Mike Pompei ke Pyongyang menjadi semacam uji kompetensi baginya. Sebelumnya Trump memang sudah menuliskan namanya untuk menggantikan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson yang mengundurkan diri. Tugas itu dijalankannya dengan baik. Pada Ahad Kliwon (15/4) lalu dia dikabarkan bertemu Kim Jong-un.

Rincian tentang draft yang akan disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara kedua negara sedang dikerjakan, beber Trump. Denuklirisasi semenanjung Korea akan menjadi isu utama yang penting bagi dunia – termasuk Korea Utara itu sendiri.

Selanjutnya kompensasi apa yang akan diberikan AS kepada Korea Utara atas kesepakatan itu, bagaimana perimbangan kekuatan dua raksasa lainnya – China dan Rusia – yang menjepit Semenanjung Korea akan menjadi isu menarik lainnya.

Sebelum bertemu Pompei dikabarkan Kim Jong-un bertemu Xi Jinping di Beijing pada pekan sebelumnya. Di sinilah kepiawaian diplomatik Kim Jong-un yang masih anak kemarin sore diuji. Karena pertemuan itu terjadi dalam situasi ketika Presiden AS Donald Trump “mengumumkan” perang dagang melawan China yang disebutnya melakukan praktek perdagangan tidak adil. Di sini Kim Jong-un yang dicitrakan “trouble maker” diharapkan menjadi “peace maker” di antara dua negara raksasa yang sedang berlaga.

Di sisi lain Presiden Trump juga sedang menggalang persekutuan dengan Inggris dan Perancis menggempur Suriah yang memang proxy Rusia di Timur Tengah. Rusia yang juga memiliki perbatasan langsung dengan Korea Utara tidak akan tinggal diam.

Di sini sang “trouble maker” Kim Jong-un memiliki peluang menjadi juru damai, bukan saja bagi dua raksasa yang sedang bertarung. Melainkan sekaligus tiga raksasa dunia yang sama-sama memiliki hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) – China, Rusia dan AS.

“Denuklirisasi semenanjung Korea “ selain akan dikenang sebagai ukiran prestasi bagi Trump – dan Kim Jong-un tentunya – juga perundingan di antara dua negara – dengan tokoh sentral Kim Jong-un – memiliki peluang membuka pintu dialog yang seolah-olah sudah terkunci – baik antara AS dan China maupun AS dan Rusia. Kecanggihan diplomatik kedua pemimpin yang sama-sama dicitrakan “trouble maker” ini diharapkan menjadi “peace maker” yang menghapus kecemasan terjadinya Perang Dunia III.

Terjepit 3 Raksasa

KTT antara AS dan Korea Utara yang dijadwalkan bulan Juni mendatang berpeluang menjadi pintu masuk untuk pertemuan yang lebih besar. Secara geografis semenanjung Korea memang selalu menjadi korban pertikaian kepentingan di antara 3 raksasa yang menjepit tubuhnya. Korea terpecah menjadi dua negara tidak terlepas dari adanya konflik segi tiga ini sejak sebelum perang dingin antara Uni Soviet dan AS.

Peta Semenanjung Korea

Jepang yang memiliki sejarah tidak baik dengan bangsa Korea – setelah Perang Dunia II berada dalam perlindungan AS. Begitu juga dengan Korea Selatan yang beberapa pemimpinnya terus berjuang keras menyatukan kedua Korea – karena memang mereka masih satu rumpun – meskipun tidak secara politik tapi bisa melalui olah raga atau event-event budaya.

Jepang yang juga memiliki perbatasan langsung dengan kedua Korea memang berkepentingan untuk tidak terjadinya perang di semenanjung. Namun Jepang dengan alasan menjaga supremasi kekuatan ekonominya – karena sebagai negara yang kalah Perang Dunia II dilarang mengembangkan kekuatan militernya – diam-diam berkepentingan menjaga terjadinya konflik Utara dan Selatan. “Damai tapi Gersang” itu yang mungkin diharapkan Jepang dari Korea.

Supremasi perekonomian Jepang di kawasan Pasifik itu kini terancam oleh China – sekutu utama Korea Utara yang terus dibiarkan menjadi “anjing Pitbull” di kawasan segi tiga konflik. Jepang berusaha mengatasinya dengan membangun persekutuan Trans Pacific Partnership yang secara sengaja tidak melibatkan China. Presiden AS Donald Trump tidak begitu menganggap dengan kemitraan ini.

Namun belakangan – terutama setelah terjadi konflik dagang dengan China – Trump mulai tertarik dengan TPP sebagai bagian dalam membentuk persekutuan untuk memenangkan perang dagang dengan China. Karena itu Jepang tidak bisa begitu saja ditinggalkan saat Trump berunding dengan Jong-un – sekutu utama China yang juga memelihara hubungan baik dengan Rusia yang dicurigai sedang menjalankan misi menghancurkan negara-negara demokrasi liberal.

Secara geo-politik dan geo-strategi – posisi semenanjung Korea – yang berada tidak jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi dunia: China, Jepang dan AS – termasuk Korea Selatan itu sendiri memang unik untuk dikaji. Maka program denuklirisasi semenanjung Korea yang akan dirundingkan di antara dua pemimpin “trouble maker” akan menjadi kajian “out of the box” dalam mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi paska perundingan nanti.

Selama ini AS dan Korea Utara memang tidak memiliki hubungan diplomatik – meskipun diplomat kedua negara melalui “jalan belakang” yang tidak diketahui oleh banyak orang. Pejabat setingkat menteri yang terakhir bertemu pemimpin Korea Utara adalah Menteri Luar Negeri Madeleine Albright yang berkunjung ke Pyongyang dan bertemu Kim Jong-il – ayah dari Kim Jong-un.

Pada tahun 2014 Direktur CIA James Clapper juga berkunjung ke Pyongyang untuk merundingkan pembebasan dua warga negara Amerika yang disekap di sana. Namun Clapper tidak ditemui oleh pemimpin Korea Utara.

Peluang Indonesia

Bulan lalu Trump mengejutkan dunia Internasional dengan menerima saran Pyongyang untuk melakukan perundingan langsung. Saran itu disampaikan lewat Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang berkunjung ke Washington. Di sini Trump mencatat sejarah, karena sebelumnya belum ada Presiden AS yang menerima tawaran duduk bertemu langsung dengan pemimpin Korea Utara.

Perkiraan Lokasi Pertemuan

Pertemuan kedua negara dijadwalkan bulan Juni atau “sedikit sebelum itu” dan beberapa lokasi yang akan digunakan pertemuan masih dipertimbangkan. Sejumlah analis menyebutkan, pertemuan bisa terjadi di “zona demiliterisasi” antara Korea Utara dan Korea Selatan, bisa di negara Asia maupun di negara Eropa yang netral.

Indonesia – kalau AS tidak menganggap sebagai bagian dari sekutu China – yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua Korea mungkin bisa menjadi tempat alternatif pertemuan. Kalau itu terjadi Indonesia akan menjadi sorotan dunia dan memiliki peran yang penting dalam keikutsertaannya menjaga perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi.

Persoalannya, siapakah di antara pejabat Indonesia yang bisa mewujudkan peluang ini? []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here