Perspektif Ancaman (2)

Kegaduhan Antar Lembaga, Potensi Destabilisasi Politik Nasional

0
160
Ilustrasi: salam komando Menkopolhukam Wiranto bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melakukan salam komando di Jakarta, Minggu (1/10). ANTARA FOTO

Nusantara.news – Adalah pertanyaan penuh misteri bagi kita, tentang impor senjata “ilegal” yang informasinya berasal dari Panglima TNI. Lalu, logika publik diseret dengan maraknya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan fakta adanya angkatan kelima pada tahun 1965, walaupun Kapolri, Kepala BIN, Menteri Pertahanan, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) menyatakan semuanya (pengadaan senjata) legal.

Namun, sesudah itu kita dikagetkan lagi dengan temuan senjata yang dipesan Brimob (termasuk di antaranya pelempar granat) yang diamankan oleh pihak TNI di bandara internasional Soekarno-Hatta karena diangap ilegal.

Kemudian, semua peristiwa tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan Panglima TNI dan Presiden Joko Widodo. Presiden tidak mau berkomentar dan, merujuk pers, Pemerintah sudah memberi tanggapan melalui Menkopolhukam Wiranto.

Terkesan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo hanya menjalani politik keseimbangan agar dapat diterima oleh semua kalangan. Kita tahu, bahwa Jenderal Pol Budi Gunawan (BG) dulu pernah ditolak menjadi Kapolri oleh Joko Widodo karena status tersangka-nya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski BG menang di praperadilan, tapi kemudian Jenderal Pol Tito Karnavian yang diangkat menjadi Kapolri, “meloncati” para seniornya di POLRI.

Kegaduhan antar lembaga ini mengindikasikan lemahnya kepemimpinan nasional. Dari Kabinet misalnya, tidak pernah ada kecocokan angka mengenai pangan (beras, gula, daging, dan lain-lain) antara Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Bulog (Badan Urusan Logistik, dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Belum lagi, polemik berkepanjangan antara KPK dengan DPR, terlihat hukum bukan lagi sebagai panglima dan logika publik dikangkangi, khususnya dalam kemenangan Setya Novanto di sidang praperadilan. Sementara, KPK juga cenderung mengabaikan hukum acara pidana dalam menetapkan TSK yang ditemukan dalam beberapa kasus oleh Pansus KPK, dan KPK sendiri tidak pernah mengklarifikasinya sehingga mulai dipertanyakan kredibilitasnya. Hal yang paling tidak logis di KPK, penyidik KPK berasal dari POLRI dan secara urutan mulai dari Kejaksaan Agung, dua lembaga penegak hukum yang dulu justru dianggap tidak bisa mengurus pidana khusus (korupsi), sehingga melatarbelakangi lahirnya KPK.

Stabilitas nasional terusik

Pemerintahan Joko Widodo mulai mengalami kegaduhan saat kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, dimana Presiden terlihat keberpihakannya pada salah satu calon (Ahok, non-pribumi yang didukung taipan), sedangkan pihak lain (Anies-Sandi) didukung oleh kelompok parpol tertentu dan kelompok umat Islam. Rakyat (Islam) mulai terseret dalam kegaduhan karena Ahok terlibat kasus penistaan agama terkait Surat Al-Maidah:51, sehingga isu SARA kembali mencuat dan keberadaan etnis Cina kembali diusik.

Proyek Reklamasi yang merupakan wujud hegemoni China’s Overseas, walaupun ditolak rakyat Jakarta serta Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, tapi tetap saja pemerintah mencabut moratorium Pulau C, D, dan sedang diupayakan Pulau G.

Terkesan, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) gigih “membela” taipan, dalam hal ini Sugianto Kusuma (Aguan) yang konon dikenal sebagai Kepala 9 Naga. Sempat dicekal oleh Dirjen Imigrasi, namun besoknya cekal dicabut. Aguan sempat beberapa kali diperiksa KPK bersama Ahok, namun kasusnya sampai saat ini tidak jelas rimbanya.

Rakyat kemudian diprovokasi kembali dengan pembangunan Meikarta oleh Grup Lippo, yang membangun di atas lahan seluas 500 hektare dengan investasi mencapai Rp 278 triliun. Celakanya, mega-proyek tersebut belum mengantongi izin, sehingga Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin meradang. Pasalnya, Meikarta sudah melakukan promosi besar-besaran bahkan penjualan, padahal belum memiliki izin.

Secara politik, akhirnya ini terkait dengan Pilkada Jawa Barat 2018 dimana Deddy Mizwar sulit memperoleh dukungan parpol dan Ridwan Kamil justru melesat karena didukung para taipan. Konon, Deddy Mizwar akan menggandeng Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta) pada Pilkada Jawa Barat 2018 yang akan ramai seperti halnya Pilkada DKI Jakarta 2017.

Proyek Reklamasi dan Meikarta adalah langkah aksi korporat yang didukung oleh penguasa sehingga menjadi oligarki politik yang melahirkan kebijakan anti-rakyat. Eksesnya, kredibilitas dan elektabilitas Joko Widodo terus tergerus dan mengancam keberadaannya sebagai incumbent (petahana) pada Pilpres 2019. Sementara, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (GN) makin populer di kalangan grassroot (level akar rumput) walaupun dibenci oleh oligarki dan elite.

Seakan-akan GN pun bakal menjadi rising star jika dikaitkan dengan Pilpres 2019. Dia seorang Jenderal TNI, Islam, dan Jawa, yang merupakan “prasyarat” untuk maju dan bersaing pada Pilpres 2019.

Politik keseimbangan kembali dilakukan Joko Widodo dengan menyatakan bahwa PKI tidak akan diberi ruang di bumi Indonesia dan mengajak masyarakat menonton pemutaran film G 30 S PKI yang ditentang sebagian kalangan, khususnya kalangan PDI Perjuangan (PDIP). Namun Joko Widodo ikut menonton bersama Panglima TNI, dan selalu mengenakan jaket merah yang dikenal sebagai simbol warna PDIP. Simbol dan sinyal politik apakah yang dimainkan Sang Presiden?

Salah satu tujuan suatu negara adalah menciptakan stabilitas nasional, bagi pemerintah dapat memberikan pengaruh melalui berbagai tindakan dan kebijakan agar situasi aman dan terkendali. Stabilitas nasional merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi, dapat terwujud karena investasi akan datang di tempat yang kondusif. Terciptanya stabilitas nasional dapat menjadi salah satu aspek yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari intervensi dan upaya penetrasi bangsa.

Kegaduhan DPR dan KPK

Kegaduhan KPK dan DPR terakhir dipicu oleh kasus e-KTP dengan menetapkan Setya Novanto (Ketua DPR) sebagai TSK. Hal ini membuat sebagian elite DPR “kebakaran jenggot” karena disinyalir akan banyak menyeret anggota DPR, persis kasus Traveler’s Cheque (Cek Perjalanan). Lalu, terjadi penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan (Koordinator Penyidik), kasusnya raib dan tidak diteruskan oleh POLRI walaupun Presiden dan Wakil Presiden sudah meminta untuk diusut tuntas.

Kita juga dikejutkan lagi oleh DPR yang membentuk Pansus KPK, logika publik kembali diseret pada isu bahwa ini pasti berkaitan dengan status TSK Setya Novanto. Beberapa anggota Pansus juga menjadi die hard (loyalis) Setya Novanto dan berupaya membuka belang KPK. Mata publik terbelalak, karena gugatan politik anggota pansus di berbagai acara tidak pernah diklarifikasi oleh KPK sehingga opini publik menerimanya sebagai fakta.

Puncaknya, ketika praperadilan dimenangkan oleh Setya Novanto, walaupun sebelumnya didramatisasi dengan sakitnya yang bersangkutan. Publik mencatat bahwa kebusukan KPK adalah ulah oknum-oknum koruptor yang merusak tatanan di internal KPK. Kita mengetahui bahwa PDIP “alergi” dengan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), Partai Demokrat (Hambalang dan Bank Century). Mungkinkah pemerintahan sekarang ini juga alergi dengan kasus Reklamasi jika kembali dibuka? Kita lihat saja nanti.

Kita simpulkan bahwa KPK jika diteruskan tidak akan lebih baik dari lembaga penegakan hukum lainnya karena tidak akan mampu membuka kasus-kasus besar. Kita juga memahami, dalam proses pemilihan Komisioner KPK tidak independen karena panpel merupakan pilihan “orang-orang kuat” di negeri ini. Sesudah terpilih, pasti mereka tidak akan berani mengungkap kasus yang dilindungi orang-orang kuat itu.

Negara ini dapat dikatakan darurat korupsi, seperti halnya narkoba, sehingga sudah turut mengganggu stabilitas nasional, karena itu akan selalu menimbulkan kegaduhan politik.

Joko Widodo pada awal pemerintahannya melalui pendekatan deterministik atau evolusioneris menjadikan kepemimpinan proletariat sebagai faktor kunci kekuatannya, namun dalam pembangunan politik mengalami hambatan karena partai pengusungnya tidak selalu menjadi pendukung kebijakan pro-rakyatnya.

Oleh karena itu, dia sering melakukan ‘keseimbangan politik’ agar pemerintahannya aman dan tetap berlangsung sampai sekarang. Terkesan, Joko Widodo menjadi tidak kokoh dengan pendirian, terlihat sejak awal ketika menyerukan versi ‘Nawacita’ dikalahkan oleh neolib, padahal semula yakin tentang koalisi partai pengusung tanpa syarat. Kabinet Joko Widodo terseret arus dalam proses kepemimpinannya.

Sistem nilai dalam pembangunan politik

Stabilitas nasional dapat dicapai apabila setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat memperoleh persamaan standar gaya hidup, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Kita memahami APBN tahun 2018 yang menempatkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar 19,5% (Rp 409 triliun) jelas memangkas anggaran kesehatan, subsidi di berbagai sektor dan dana-dana JPS (Jaring Pengaman Sosial) yang langsung tertuju kepada rakyat miskin. Kesenjangan sosial dengan Indeks Gini Ratio 0,39 (tahun 2016) dan fakta 4 orang terkaya di Indonesia setara asetnya dengan 100 juta rakyat miskin jelas akan mengganggu stabilitas nasional. Jika dipicu tentu jurang antara si kaya dan si miskin sangat rawan dalam konteks keamanan nasional.

Berbagai ancaman seperti: SARA, Komunisme, disharmoni sosial, kegaduhan politik pemberantasan korupsi, likuiditas APBN dan utang yang jatuh tempo pada Oktober 2017 ini, kegaduhan Pilkada nanti (tahun 2018) adalah bentuk-bentuk ancaman yang perlu solusi strategis dalam mengantisipasinya agar tidak terjadi destabilisasi politik nasional yang akan mengganggu posisi presiden saat ini terkait dengan Pilpres 2019.

Pembangunan politik untuk stabilitas suatu negara menjadi sentral dalam membangun keberlanjutan suatu bangsa. Bahaya nasional bersifat laten harus diwaspadai karena bersifat eskalatif secara tiba-tiba. Kita pernah mengetahui bahwa pernah ada skenario NKRI dipecah menjadi empat, bahkan menjadi enam dan seterusnya. Papua sering diminta merdeka oleh negara-negara Melanesia yang satu rumpun dengan Papua, didukung oleh Amerika Serikat (AS), Australia, Singapura, Inggris, dan Israel di PBB.

Kekuatan militer menjadi sokoguru dalam membangun dan mengembangkan sistem pertahanan nasional, oleh karena itu perlu dikaji peran TNI saat ini sesuai dengan konstitusi. Keberadaan TNI agar ancaman dari luar gejalanya bisa diketahui segera, tapi ancaman dari dalam memperlihatkan kepemimpinan yang lemah, sehingga intruder (pengacau) bisa mengendalikan dan mengarahkan suatu situasi. TNI diharapkan lebih aktif dalam melihat ancaman nasional yang bersifat laten dan tentu perlu intelijen yang solid dan saling bekerja sama baik dari POLRI, BAIS TNI, dan BIN.

Jika saat ini TNI, POLRI, dan BIN ada masalah, tentu bukan sinergi yang terjadi melainkan hal-hal yang kontra produktif. Ratio jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan persenjataan POLRI serta alutsista (alat utama sistem pertahanan) yang tua milik TNI mengakibatkan tidak optimalnya pengawasan wilayah dari Sabang sampai Merauke dengan sekitar 17.000 pulau, jumlah penduduk mencapai 260 juta orang, puluhan suku, dan golongan disatukan melalui Bhinneka Tunggal Ika dalam skema Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pancasila sebagai karakter bangsa seharusnya sudah tersemai dalam jiwa rakyat Indonesia. Sayangnya, Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen sebanyak empat kali, padahal perwujudan Pancasila sebagai ideologi adalah Konstitusi. Stabilitas Nasional bersifat dinamis menuju ke arah yang menjadi tujuan dari suatu negara, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera lahir dan batin. Dalam konteks stabilitas nasional, terciptanya iklim yang kondusif, aman, nyaman dan kondusif sehingga pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan baik.

Kepemimpinan nasional saat ini dituntut kecakapan dalam kepemimpinannya karena elektabilitas presiden sudah mencapai 35%. Padahal normalnya, seorang petahana sebelum masa kampanye, elektabilitasnya di atas 50%.

Presiden Joko Widodo harus segera mengatasi ancaman-ancaman yang berpotensi destabilisasi politik, apalagi tahun 2018 adalah tahun politik dan Pilpres akan dilaksanakan satu tahun kemudian (tahun 2019). Kuncinya, bagaimana kita merespon semua situasi ini secara tepat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here