Kegalauan Elit Politik Warnai HUT Kota Malang

0
47
Humas Kota Malang

Nusantara.news, Kota Malang –  Tanggal 1 April merupakan hari jadi Kota Malang. Penuh sejarah dan cerita sejak tahun 1914 hingga 2018. Namun baru di tahun 2018 ini Hari Lahir Kota Malang disambut galau – terutama oleh 19 elit politik yang tersandung kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di tengah kegalauan itu, dari mulai pedagang, karyawan, buruh hingga pejabat-pejabat pemerintahan di Kota Malang, semuanya membaur merayakan peringatan hari jadi kota bunga tersebut. Tak sedikit di antara mereka yang berdoa dan berharap untuk kebaikan dan ketenteraman Kota Malang ke depan.

Namun, dalam momen HUT kali ini ada sesuatu yang kurang lengkap dari Kota Malang. Penyebabnya tak lain absennya sejumlah pejabat publik yang menjadi terdakwa dan tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015.

Sebagaimana diberitakan, kini tercatat 19 pejabat publik Kota Malang baik eksekutif maupun legislatif yang menjadi tersangka kasus itu. Sedangkan 2 pejabat lainnya, masing-masing mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono (MAW) dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Malang, Djarot Edy Sulistyono (JES) sudah ditetapkan sebagai terdakwa.

Ke-19 orang pejabat publik yang dijadikan tersangka kasus suap APBD-P Kota Malang TA 2015, dua di antaranya adalah calon Walikota Malang 2018 mendatang, yaitu M Anton (MA) dan Yaqud Ananda Gudban (YAG). Fenomena itu membuat masyarakat Kota Malang semakin tidak percaya kepada elit politik di daerahnya.

Pusaran Korupsi

Hampir semua Partai Politik di DPRD Kota Malang yang mengusung pasangan Calon dalam Pilkada 2019 terlibat korupsi. Selain dua calon walikota, tercatat pula nama-nama politisi DPRD dari berbagai partai politik, masing-masing Suprapto (PDIP), H M Zainuddin (PKB), Sahrawi (PKB), Salamet (Gerindra), Wiwik H Astusi (Demokrat), Mohan Katelu (PAN), Sulik Lestyowati (Demokrat), Abdul Hakim (PDIP) dan Bambang Sumarto (Golkar).

Tercatat pula nama Imam Fauzi (PKB), Syaiful Rusdi (PAN), Tri Yudiani (PDIP), Heri Pudji Utami (PPP), Heri Subianto (Demokrat), Ya’qud Ananda Gudban (Hanura), Rahayu Sugiarti (Golkar), Sukarno (Golkar), Abdul Rahman (PKB).

Di Kota Malang sendiri, ada tiga calon dalam helatan Pilkada Kota Malang 2018 yang digelar mendatang, yakni Ya’qud Ananda Gudban, M Anton, dan juga Sutiaji. Yang disorot media kali ini adalah sosok dua calon walikota yang dijadikan tersangka kasus korupsi.

Namun, untuk diketahui ke 19 pejabat publik yang menjadi tersangka tersebar merata dalam semua masing-masing tim pemenangan calon kepala daerah dari ketiga calon, baik dari PKB, PDI-P maupun Golkar yang merupakan partai besar sebagai pengusung beberapa calon kepala daerah.

Beberapa pejabat eksekutif dan juga, anggota legislatif daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi menjadi potret buram wajah birokrasi Kota Malang, serta menjadi salah satu sisi kesan yang kelam dalam perayaan Hari Jadi Kota Malang.

Krisis Kepemimpinan

Dengan hadirnya elit politik yang terlibat korupsi – baik sebagai calon maupun tim sukses calon yang tersebar hampir di semua partai politik di Kota Malang – dikhawatirkan akan menggerus angka partisipasi pemilih. Karena harapan warga Kota Malang untuk memilih calon pemimpin dengan lingkungan yang bebas dari korupsi sirna.

Sosok pemimpin yang diharapkan untuk menata Kota Malang ke depan agar lebih baik secara pembangunan dan terhindar dari tindak perilaku korupsi. Hal itu yang menjadi sosok yang didambakan oleh masyarakat Kota Malang.

Realitanya berbeda dengan hari ini dimana kegiatan pembangunan di Kota Malang belum maksimal, masih ada permasalahan pembangunan infrastruktur baik jembatan kedungkandang, atau pembebasan lahan jalan Tol Malang. Selain itu permasalahan lain, yakni transportasi dan pembangunan pasar yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk segera dibenahi.

Sekelumit permasalahan itu selain bertumpu pada Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dipengaruhi karena sosok pemimpin yang kuat, tegas dan cermat dalam melaksanakan kinerjanya sebagai kepala daerah. Pemimpin yang kuat dan tegas sudah pasti terhindar dari perbuatan dan terbebas dari lingkungan korupsi.

Kenyataan di atas menunjukkan betapa tragisnya warga Kota Malang yang selama ini dipimpin oleh sejumlah elit politik yang korup. Jadi wajar apabila masyarakat Kota Malang tidak begitu berharap Pilkada 2018 ini akan menghasilkan elit kepemimpinan yang benar-benar bebas dari korupsi.

Suasana Lesu

Di usia 104 tahun, Kota Malang tidak bisa lagi dikatakan sebagai kota muda. Namun, Kota Malang menjadi kota yang semakin makmur yang penuh dengan ukiran cerita dan sejarah. Di usia yang tidak muda lagi ini, banyak harapan dari masyarakat untuk Kota Malang terdepan.

Tahun ke 104 Kota Malang, yang bersamaan dengan Pilkada Kota Malang akan menentukan sosok seseorang pemimpin Kota Malang yang diharapkan mampu membawa Kota Malang menjadi lebih baik dari serangkaian polemik dan permasalahan yang berkecamuk di Kota Malang.

Banyaknya pejabat yang tersandung kasus korupsi menjadikan suasana politik yang mestinya bergairah ketika mendekati Pilkada menjadi lesu. Suasana galau dalam menyambut Hari Jadi Kota Malang bukan saja dirasakan para pejabat dan keluarganya yang terlibat kasus korupsi, melainkan juga masyarakat umum yang menginginkan pembangunan yang lebih baik lagi untuk lima tahun ke depan.

“Kali ini kita harus bangun kembali semangat dengan masyarakat, harus ada integrasi dan keterpaduan antara pejabat pemerintahan dan juga masyarakat agar mendorong pembangunan daerah lebih baik kedepan,” jelas Pjs Walikota Wahid Wahyudi kepada wartawan, usai upacara HUT Kota Malang. Selasa (3/4/2017).

Terkait ada beberapa pejabat yang menjadi tersangka kasus, ia menekankan untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Saya berharap serangkaian permasalahan itu, tidak menjadi halangan bagi pemerintah baik eksekutif dan legislatif untuk melayani masyarakat,” imbuh Wahid sekaligus berharap kekompakan aparatur sipil negara (ASN) KOta Malang tetap memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Malang.

“Tentunya saya selaku Pjs Wali Kota Malang tetap semangat bersama semua OPD (organisasi perangkat daerah), camat, dan semua lurah untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Saya yakin layanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tandas Wahid.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here