Keinginan Skotlandia Merdeka Menguat Jelang Negosiasi Brexit

0
57
Foto: Reuters

Nusantara.news, Edinburgh/London Proses Brexit ternyata bukan perkara mudah bagi rakyat dan pemerintah Inggris. Banyak rintangan yang harus dilalui. Mulai dari keluarnya keputusan Mahkamah Agung Inggris agar persetujuan Brexit dibahas di Parlemen, adanya sejumah penolakan di parlemen meskipun minoritas, dan terbaru adalah menguatnya dukungan bagi kemerdekaan Skotlandia jelang negosiasi pemerintah Inggris dengan Uni Eropa.

Jajak pendapat yang dirilis BMG Research dan dilansir Herald Scotland, Rabu (8/2) menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Skotlandia mulai meningkat sejak PM Theresa May akhir bulan lalu mengumumkan proses Brexit dari Uni Eropa secara total (hard Brexit).

Meski meningkat namun menurut data jajak pendapat lembaga tersebut, jumlah yang menolak untuk ‘merdeka’ masih lebih banyak.

Jajak pendapat itu menunjukkan 49 persen warga Skotlandia mendukung kemerdekaan, sedangkan 51 persen lainnya menentang, setelah pilihan ‘tidak tahu’ dihilangkan dari jajak pendapat. Responden yang disurvei berjumlah 1.067 warga Skotlandia.

Jajak pendapat serupa yang digelar bulan lalu menunjukkan 45,5 persen mendukung kemerdekaan dan 54,5 persen menentang.

Parlemen Skotlandia telah menolak rencana PM Theresa May keluar dari UE lewat pemungutan suara simbolik yang tidak mengikat di Parlemen Selasa (7/2) waktu setempat.

Anggota DPR Skotlandia dari Partai Hijau. Ross Greer, yang mendukung pemerintahan nasionalis Skotlandia membuat pernyataan kepada Reuters bahwa Skotlandia hampir pasti menuju referendum kemerdekaan.

Partai Nasionalis Skotlandia yang saat ini berkuasa mengklaim, hasil survei tersebut adalah fakta yang menunjukkan bahwa sentimen telah bergeser dan bisa mempengaruhi orang-orang baru untuk memilih merdeka. Partai Nasionalis adalah partai yang pro UE.

Pada survei 2014, sekitar 55 penduduk masih memilih untuk tetap bergabung dengan Inggris Raya. Tapi keputusan mayoritas rakyat Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa (Brexit) telah mengubah sikap warga Skotlandia karena mayoritas tinggal di UE.

Permintaan Skotlandia untuk referendum akan menciptakan krisis konstitusional baru di Inggris, sama halnya ketika PM Inggris yang sedang berusaha menegosiasikan persyaratan “perceraian” (Brexit) dengan 27 negara anggota Uni Eropa lain.

Meski temuan jajak pendapat menunjukkan sentimen pro-kemerdekaan belum cukup kuat, tapi Partai Nasionalis mengatakan, hasil itu menunjukkan bahwa Skotlandia tidak suka dengan rencana PM May untuk berhenti dari ‘pasar tunggal’ Uni Eropa saat meninggalkan blok itu.

Derek Mackay, seorang anggota parlemen Skotlandia dari Partai Nasionalis mengatakan, jika Mei terus memaksakan “hard Brexit” maka akan semakin banyak orang Skotlandia menuntut merdeka, sebagai pilihan untuk memberikan kepastian dan stabilitas.

Sementara itu, Michael Turner, kepala lembaga polling BMG mengatakan, saat ini hanya 59 persen pendukung Partai Nasionalis Skotlandia yang ingin referendum sebelum negosiasi Brexit diselesaikan.

“Meskipun dukungan untuk Skotlandia merdeka meningkat, dalam beberapa hal, itu masih hipotetis,” kata Turner.

“Ini adalah pergeseran kecil tapi signifikan menuju kemerdekaan,” tambahnya.

Skotlandia memiliki penduduk sekitar 5,3 juta, 8 persen lebih dari populasi rakyat Inggris. Skotlandia sebelumnya adalah sebuah kerajaan tersendiri, hingga akhirnya bergabung dengan Inggris pada tahun 1707 sesuai Undang-undang Union.

Menanggapi hasil survei, juru bicara PM Theresa May mengatakan, Pemerintah Inggris tidak yahkin harus akan ada referendum kedua.

Tapi pada akhirnya, parlemen Inggris—yang masih dikuasai pendukung May—yang nantinya menentukan apakah Skotlandia dapat mengadakan referendum kedua atau tidak.

Pemerintah Skotlandia sudah mengajukan “proposal kompromi” yang bertujuan mempertahankan negara itu tetap di ‘pasar tunggal’ pada saat Inggris meninggalkan UE. [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here