Kejahatan BBM Ilegal Merusak Perekonomian Nasional

0
161
Kapal tanker MT Ferimas Agung Incomerita yang diduga mengangkut 250 ton BBM tanpa dokumen (ilegal). Penggelapan BBM bersubsidi ini berhasil diungkap tim gabungan Eastern Fleet Quick Response (EFQR) Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) dan Dinas Pengamanan Angkatan Laut (Dispamal).

Nusantara.news, Surabaya – Tingginya disparitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan BBM non subsidi menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyelundupan BBM bersubsidi di tanah air.

Maklum, harga BBM subsidi terlalu murah, bahkan jauh lebih murah dari BBM non subsidi. Penyelundupan BBM subsidi tidak bisa dipungkiri masih intens hingga kini, walaupun sudah banyak yang tertangkap.

Masih maraknya peredaran BBM ilegal disinyalir permainan oknum aparat penegak hukum dan pemilik modal. Mereka kerap mencari celah lemahnya pengawasan pemerintah. Walaupun dalam UU Migas diberikan sanksi 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar, tetap saja ada peredaran BBM ilegal ini.

Praktik kerja sama ilegal yang melibatkan pengusaha, aparat, dan oknum Pertamina, sudah berlangsung cukup lama. Adapun peran mereka berbeda-beda. Biasanya oknum PT Pertamina berperan sebagai pengatur distribusi agar melebihkan kuota isi tanker. Pelaku diduga menggunakan aturan Pertamina yakni loss 0,30% dari jumlah distribusi. Selain itu, oknum tersebut juga berperan untuk memberikan bocoran rute dan jadwal pengiriman.

Sedangkan oknum aparat bekerja sebagai kontraktor diduga melakukan pengepulan. Ada juga yang melakukan ‘pengamanan’ jalur ke pengepul. Sementara ada aktor utama atau pemodal. Aksi mereka, kabarnya sehari bisa melakukan ’kencing’ BBM mencapai 20 persen dari kapasitas kapal tanker yang membawa 100.000 kilo liter BBM.

Masalah ini memang belum sepenuhnya ditanggapi serius oleh pemerintah pusat. Bahkan soal pendistribusian BBM, pemerintah pusat masih menggunakan data yang berbeda untuk kuota BBM. Statistik itu menggunakan data tahun sebelumnya. Padahal konsumsi BBM di berbagai daerah maupun luar pulau tidak terpenuhi karena adanya penyelundupan BBM setiap tahun masih saja terjadi. Buntutnya, distribusi BBM pun marak disalahgunakan.

Seperti yang baru-baru diungkap tim gabungan Eastern Fleet Quick Response (EFQR) Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) dan Dinas Pengamanan Angkatan Laut (Dispamal), berhasil menangkap kapal MT Ferimas Agung Incomerita berjenis Tanker GT:994 yang diduga bermuatan 250 ton BBM ilegal.

Penangkapan kapal penyelundup BBM itu berlangsung dalam operasi khusus dengan menggunakan Kapal Angkatan Laut (KAL) Warakas l-5-35 yang dikomandani Kapten Laut (P) Mintono Hadi Suwanto di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Saat ini, Lantamal V sudah menyerahkan berkas pemeriksaan kepada Ditpolair Polda Jatim.

Menurut Komandan Satuan Keamanan Laut (Dansatkamla) Lantamal V Letkol Laut (P) Maman Nurachman yang juga salah satu komandan unsur EFQR Lantamal V, kapal tanker MT Ferimas Agung Incomerita diawaki 14 ABK dengan panjang kapal 63 meter milik PT. Indoline berbendera Indonesia.

Kapal ini diduga kuat melakukan pelanggaran dengan muatan kapal (HSD) tanpa dokumen sebanyak 250 kilo liter. Tindak pelanggaran ini akan ditindaklanjuti Ditpolair Polda Jatim sebagai pihak yang berhak melakukan penyidikan sesuai UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tersebut menyebutkan pengangkutan tanpa izin dengan ancaman penjara 4 tahun dan denda paling tinggi Rp40 miliar. Kemudian Tanpa izin usaha penyimpanan paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar serta Tanpa izin usaha niaga dengan ancaman hukuman 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar.

Selain dugaan penggelapan, kapal juga diduga melakukan pelanggaran pelayaran berupa Pergerakan kapal tanpa pandu ketika berolah gerak. Pelanggaran tersebut berpotensi mendapat sanksi administratif (peringatan, pembekuan sertifikat, pembekuan izin dan pencabutan). Untuk hal ini penyidikannya diserahkan kepada Kesyahbandaran Tanjung Perak, Surabaya.

Sementara itu, Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto mengapresiasi tim gabungan EFQR Lantamal V dan Dispamal yang berhasil mengamankan tindakan pelanggaran ini, dan kapal ini sudah menjadi target lama dari Dispamal Mabesal.

“Dengan maraknya perompakan, pembajakan, tindakan kekerasan, perampasan dan penyelundupan serta tindakan kejahatan lainnya, memerlukan perhatian yang serius khususnya di wilayah kerja Lantamal V,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Satuan tugas (Satgas) EFQR Lantamal V ini dibentuk untuk dapat merespons dengan cepat permasalahan di wilayah perairan Lantamal V yang dilengkapi sistem pengamanan dan komunikasi memadai serta didukung alat deteksi modern.

Tumpas mafia BBM

Kejahatan BBM ilegal merupakan sebuah kejahatan yang tidak hanya merusak perekonomian nasional tapi juga bisa membuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal itu diungkap Direktur Indonesian Police Watch (IPW), Neta S.Pane, dalam keterangan yang terima Nusantara.News, Senin (9/10/2017). Menurutnya, ini seharusnya menjadi kepolisian untuk bertindak tegas dan menumpas habis mafia BBM ilegal tersebut.

“Jika tidak ditumpas, kegiatan ilegal ini akan terus-menerus mereka lakukan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya demi kantong pribadi maupun kelompoknya,” ujar Neta.

Tertangkapnya kapal MT Ferimas Agungyang diduga mengangkut BBM ilegal, kata Neta, patut diduga bahwa mafia BBM ilegal masih merajalela di negeri ini. “Dalam teori kejahatan, yang tertangkap biasanya adalah puncak gunung esnya, sementara di bawahnya patut diduga masih banyak yang belum tertangkap,” jelasnya.

Lanjutnya, Polair Polda Jatim harus bekerja serius mengusut kasus ini sehingga bisa dibuktikan bahwa ada permainan BBM ilegal. Dengan demikian, kasus ini bisa dibawa ke pengadilan dan semua jaringannya diseret ke pengadilan.

Menurut sumber di internal Subdit Penegakan Hukum (Gakkum), kapal tersebut telah diterima Direktorat Kepolisian Pol Air Polda Jatim yang penyidikannya ditangani Penegakan Hukum (Gakkum).

Karena itu masyarakat dan pers perlu mengkontrol proses penanganan kasus ini agar Polair bisa bekerja cepat. Sehingga kasusnya tidak berhenti di tengah jalan. “Polisi tidak boleh main-main dan harus profesional menuntaskannya. Selama ini banyak sekali kasus BBM ilegal yang ditangani kepolisian di berbagai daerah hilang di tengah jalan. Kasus dan para pelakunya tidak terdengar diproses di pengadilan,” ujarnya.

Sementara itu Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Mahfud Arifin menegaskan pihaknya berjanji bakal menindak tegas semua pelaku penggelapan BBM. Kapolda meluruskan informasi yang beredar terkait penggelapan BBM tersebut, bukanlah penyelundupan. “Itu penggelapan ya, bukan penyelundupan, semua oknum terkait penggelapan minyak itu tetap kita tindak tegas,” kata Mahfud di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Selasa (10/10/2017).

Kapolda Mahfud menerangkan, saat ini kasus penggelapan BBM di wilayah hukum Polda Jatim ini masih dalam proses penyelidikan. “Saat ini masih proses, sedang ditangani penyidik,” ungkapnya.

Saat ditanyakan tindakan tegas seperti apa yang bakal dilakukan pihak kepolisian? “Ya kalau dari (oknum) AL ya kita serahkan ke Danlanal, kalau ada yang dari oknum anggota tentara kita serahkan ke TNI, itu nanti ada pengadilan militer,” pungkasnya.

Masalah BBM ilegal ini seharusnya tidak terjadi bila pengawasan dari aparat kepolisian dengan tegas menangkap dan menghukum pelakunya. Kondisi ini diperburuk adanya dugaan oknum TNI dan Polri yang menjadi beking. Padahal jelas, hal ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

Penyalahgunaan BBM di mata banyak pengamat kebijakan energi kerap diistilahkan sebagai kejahatan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Pasalnya mafia BBM mampu mengeruk keuntungan luar biasa yang bahkan melebihi tindak korupsi. Bisnis BBM ilegal bukan dilakukan oleh kelompok sekelas pencuri biasa.

Tetapi sudah dilakukan oleh kelompok sekelas mafia, yang bekerja secara rapi, terorganisir, sistemik dan berkelanjutan. Bayangkan saja satu kelompok mafia di suatu wilayah saja bisa mengeduk uang negara sebesar Rp1,3 triliun. Ini benar-benar kejahatan luar biasa.

PT Pertamina sebagai penyalur tampak kurang melakukan pengawasan. Padahal untuk meminimalisir terjadinya aksi penggelapan BBM, setiap minyak yang keluar dari instalasi Pertamina harus diawasi. Yang terjadi justru sebaliknya. Sampai detik ini pun belum ada pelaku utama yang ditangkap. Sementara pihak kepolisian juga terkesan lamban dalam melakukan tindakan tegas.

Ada wacana, kalau Presiden Jokowi mau serius menumpas mafia BBM, harus sesegera mungkin membentuk Badan Nasional Pemberantasan (BNP) Mafia BBM dan Gas. Badan Pemberantasan Mafia BBM-Gas itu nantinya untuk mengantisipasi kejahatan bisnis mafia di sektor itu yang menyebabkan kerugian triliunan atau lebih besar dari koruptor. Idealnya badan itu melibatkan segala instansi terkait seperti Polri, TNI, Kejaksaan, Kementerian Keuangan (bea cukai), Kementerian Kehakiman, unsur Mahkamah Agung, BPK dan KPK.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here