Kejanggalan di Balik Pembangunan Frontage Road Surabaya

0
630

Nusantara.news, Surabaya – Pembangunan lahan Frontage Road (FR) di Jalan Ahmad Yani Surabaya mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dahulu pintu masuk Surabaya bagian selatan ini setiap harinya selalu dilanda kemacetan. Dengan keberadaan FR memang memberikan dampak yang luar biasa dalam mengatasi kemacetan. Namun, dalam perjalanan pembangunannya masih menyisakan jejak hitam. Diduga ada pat gulipat besar antara pemerintah kota(Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Pembangunan FR sisi barat jalan Ahmad Yani telah selesai pada 2016 silam. Selain sebagai solusi kemacetan Surabaya, FR diharapkan dapat memberi nilai ekonomi sendiri bagi warga yang tinggal di kawasan tersebut. Tidak berhenti di situ, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini berambisi bahwa di tahun ini pembangunan FR akan terus berlanjut. Salah satu rencananya adalah melebarkan jalur yang melintasi rel kereta api (sebelah utara Royal Plaza).

“Kami sudah dapat izin untuk pelebaran, tahun ini akan kami lelang,” kata Risma.

Namun, dari penelusuran Nusantara.news, pembangunan FR oleh Pemkot Surabaya ditemukan ada kejanggalan. Kejanggalan tersebut melibatkan Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim terkait pembebasan lahan. Nusantara.news menemukan ada hibah senilai Rp46,3 Miliar dari Pemprov Jatim berupa lahan untuk Pemkot Surabaya. Mengingat jalan FR yang dibangun menggunakan lahan beberapa kantor Dinas milik Pemprov Jatim. Kantor dinas tersebut di antaranya, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.

Melalui keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/514/KPTS/013/2014, lahan FR sisi barat jalan A. Yani Surabaya milik Pemprov dihibahkan kepada Pemkot Surabaya. Total lahan yang dihibahkan 24.748 meter persegi, dengan nilai Rp46,3 miliar. Seluruh aset yang dihibahkan diharuskan untuk dihapus dari daftar aset Pemprov Jatim.

Padahal berdasarkan PP 27/2014 tentang pengelolaan barang milik daerah. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

Menariknya lagi setelah memperoleh hibah berupa lahan dari Pemprov Jatim. Pemkot Surabaya membalas kebaikan Pemprov Jatim dengan memberi hibah yang sama. Hal ini termaktub dalam APBD Surabaya tahun 2014 silam. Dalam catatan Nusantara.news, tahun 2014 silam terdapat hibah sebesar Rp18,5 miliar kepada Pemprov Jatim oleh Pemkot Surabaya. Hibah sebesar 18,5 miliar tersebut diduga sebagai ganti rugi atas hibah yang telah diberikan Pemprov Jatim.

Hingga berita ini tayang, Pemkot Surabaya masih belum berkomentar atau memberikan konfirmasi. Dengan anggaran sebesar itu sudah seharusnya ada transparansi yang jelas. Terlebih Surabaya di 2015 silam mendapat penghargaan sebagai kota terbaik dalam Kategori Transparansi Anggaran.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here