Kejari Lamongan Pastikan Korupsi BOS Sampai ke Persidangan

0
253

Nusantara.news, Lamongan-  Korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memasuki babak baru setelah Kejari melakukan pemaparan di BPK dan menyerahkan seluruh berkas yang dimiliki. Kejari Lamongan menjamin kasus ini akan sampai ke persidangan.

Tahun 2016 Kejari Lamongan sukses memenjarakan  lima dari 50 anggota dewan yang menikmati dana perjalanan dinas tahun 2012, serta PNS yang terlibat. Seakan-akan Kejari Lamongan tanpa gereget mengungkap kasus-kasus Korupsi. Hal ini dibantah oleh Kasi Pidsus Kejari Lamongan Herry Purwanto.  “Saat ini kami sedang fokus  mengusut dana BOS yang ada di Dinas Pendidikan” katanya  kepada Nusantara.news, Selasa (18/04).

Selama tiga bulan ini, sudah 100 orang lebih yang diperiksa. Dari jumlah itu hampir semua Kepala UPTD telah diperiksa. Tidak ketinggalan para guru yang mengerti kemana aliran dana BOS. Mengingat banyaknya saksi dan lembaga yang diperiksa membuat kerja tim penyidik harus memakan waktu yang lama.

Dari pemeriksaan tersebut diketahui, dugaan korupsi  hampir di semua tingkatan lembaga yang siswanya menerima dana BOS se Lamongan dengan potongan bervariasi. “Besaran potongan dana BOS ini berbeda-beda untuk masing-masing sekolah, namun modusnya sama ” ungkap Herry.

Di antara tim penyidik sendiri sudah ada gambaran mengenai besaran dana yang dikorupsi.  Namun Tim Penyidik  mengikuti prosedur yang ada bahwa hanya BPK atau BPKP yang berhak menentukan adanya kerugian negara.  Dalam hal ini, Kejari masih menunggu hasil perhitungan kerugian yang ditangani BPK. “Kita sudah gelar di depan BPK dan serahkan data yang dimiliki tim penyidik. Tinggal menunggu BPK turun ke Lamongan. Insya Allah dalam waktu dekat hasil perhitungan kerugiannya akan segera turun,” katanya.

Dari jumlah kerugian hasil perhitungan BPK itulah yang akan dipakai penyidik untuk menentukan siapa tersangka. Herry memastikan kasus dugaan korupsi dana BOS ini pasti akan sampai ke meja hijau.

Saat didesak hasil audit kerugian kasus korupsi dana BOS ini, Herry enggan membeberkannya.”Hasil parhitungan kerugian dari internal kejari memang ada. Tapi tidak boleh diungkapkan,” katanya

Pemberian dana BOS sendiri, bertujuan untuk membebaskan segala bentuk pungutan atau sumbangan serta iuran yang dibebankan kepada siswa sehingga mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu. Namun, kenyataan yang terjadi, penyaluran dana BOS diduga menyimpang atau diselewengkan. Salah satunya penggelembungan jumlah siswa agar bisa dapat dana BOS yang banyak. “Yang lebih memprihatinkan lagi, dalam pengolahan Dana BOS ini, ada instansi lain yang juga ikut campur dalam sistem pengolahan selain dari pihak sekolah sendiri,”jelas Herry.

Herry pun tidak menampik jika ada pejabat di luar dinas pendidikan yang berada di balik dugaan praktik penyelewengan dana BOS ini “Sabar dululah. Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap semua yang diduga terlibat. Untuk hasilnya, kita tunggu kesimpulannya nanti setelah semua kita mintai keterangan. Yang pasti, pemeriksaan ini terkait dugaan Penyimpangan dana BOS tahun 2012-2014. Itu setelah Kejari mencium adanya kejanggalan dalam realisasi bantuan bagi siswa dari APBN itu,”terangnya

Sementara itu terkait pengusutan kasus Dana BOS ini pihak sekolah sekarang mulai berhati-hati. “sebelum ada kasus ini kami sangat royal jika pihak UPT meminta untuk urunan kegiatan ini, itu dan lain-lain. Sekarang sudah tidak ada lagi, kami lebih berhati-hati,” kata Rosyid, salah seorang guru SD di Kecamatan Mantup kepada Nusantara.news, Selasa (18/04)

Lebih jauh ia mengungkapkan selama ini ada guyonan di kalangan guru, jika kepala sekolah SD sudah pasti mobilnya  Avansa, kepala SMP mobilnya Inova dan kepala SMA mobilnya Fortuner. “Sekalipun mobil bekas,” ujarnya mengakhiri pembicaraan dengan Nusantara.news.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here