Kejati Jatim Panen Tersangka Korupsi dari Pacitan

0
270
Tersangka peternak sapi ditahan Kejati Jatim.

Nusantara.news, Surabaya – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim panen tangkapan. Tidak kurang dari 16 tersangka kasus korupsi kredit usaha peternakan sapi dari Kabupaten Pacitan diciduk penyidik Pidsus Kejati Jatim, Senin (13/11/2017).

Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahd menjelaskan, alasan penahanan ke-16 tersangka adalah untuk memperlancar persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. “Semua tersangka dititipkan di Rutan Medaeng,” jelas Didik.

Tidak tanggung-tanggung, total dana bantuan program Kredit Usaha Penggemukan Sapi (KUPS) yang diselewengkan senilai Rp5,3 miliar.

Enam belas orang itu terdiri dari delapan tersangka dari kelompok ternak Pacitan Agromilk dan delapan tersangka dari Pacitan Agromilk II.

Kasus ini bermula pada tahun 2010 ketika pemerintah meluncurkan program usaha pembibitan melalui KUPS yang disalurkan melalui Bank Jatim.  Para tersangka kemudian membentuk kelompok ternak baru. Mereka membentuk Pacitan Agromilk dengan Ketua Efendi, Sekretaris Ary Wibowo, Bendahara Moch. Asmuni dan anghota Kardoyo, Sutrisno, Ali Arifin, Susilo Sukarfi dan Wily Taufan.

Sedangkan kelompok ternak kedua membentuk Pacitan Agromilk II dengan Ketua Suramto, Sekretaris Suoriyadi, bendahara Eko Budi Satriyo dan anggota masing-masing Gatot Sunyoto, Basuki Rakhmat, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno dan Sartono.

Karena mereka adalah kelompok ternak baru, maka kedua kelompok ternak itu tidak terdaftar di Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan. Namun mereka tetap mengajukan kredit dan masing-masing Agromilk mendapat Rp3.995.000.000. Sedangkan Agromilk II mendapat Rp 1.381.000.000.

Kucuran uang itu harusnya untuk pembelian sapi, biaya kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Khusus untuk pembelian sapi dana dibayarkan langsung oleh pihak Bank Jatim kepada perusahaan penyedia sapi yang telah ditunjuk kelompok.

Setelah mendapat kredit dan mendapatkan sapi, ternyata para tersangka tidak berpengalaman memelihara sapi. Akibatnya sapi tidak dipelihara dengan baik. Dengan alasan ada yang sakit dan beberapa yang mati, akhirnya para peternak menjual semua sapi tersebut tanpa mengganti sesuai yang persyaratan dalam kredit.

Hanya dua peternak bernama Eko Budi Satrio dan Basuki Rakhmat yang membayar kembali senilai sapi yang dia jual. Sehingga kedua peternak itu untuk sementara tidak dijadikan tersangka oleh penyidik.

Pentingnya Asuransi Ternak Sapi

Terkait gagalnya peternak sapi memelihara hewan ternak hingga menyebabkan mati dan tidak bisa mengembalikan kerugian negara, hal ini sebelumnya sudah pernah diwanti-wanti Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman. Mentan mengklaim pihaknya sebenarnya telah menyediakan asuransi untuk hewan ternak dan hasil pertanian melalui program asuransi usaha ternak sapi (AUTS). Asuransi tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.

Program AUTS berawal, sejak terbitnya izin  dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tercatat sebagai produk baru. Pada tahun 2013-2014 Asuransi Ternak Sapi telah diujicobakan di beberapa provinsi seperti Sumatera Barat, DI. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali.

Pada uji coba di mana tarif premi sebesar 2% dari nilai pertanggungan (sesuai harga kesepakatan antara peternak dan pihak asuransi), premi dibayar secara swadaya dengan jaminan berupa kematian karena penyakit, kecelakaan dan saat melahirkan.

Oleh karena itu, kehadiran AUTS sebenarnya mampu menjawab berbagai persoalan yang dialami peternak sehingga daya saing para peternak secara perlahan menjadi semakin membaik.

Terlebih perlindungan terhadap petani peternak merupakan amanat bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya pelaksanaan strategi perlindungan petani peternak melalui asuransi pertanian sebagai strategi ketujuh.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 56/Kpts/SR.230/B/06/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dalam upaya mitigasi risiko usaha ternak sapi, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran bantuan premi secara khusus untuk AUTS.

Program AUTS telah dilaksanakan secara nasional yang dimulai sejak bulan Juni 2016 melalui perjanjian kerjasama antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan PT Jasindo.

Sebelumnya, sudah diluncurkan Asuransi Usaha Tanaman Padi AUTP, yang meng-cover  tanaman padi dari serangan hama, banjir dan kekeringan. Tahun 2017 AUTP menargetkan seluas 1 juta ha.

Nah, untuk asuransi ternak sapi difokuskan pada perlindungan dalam bentuk ganti rugi kepada peternak jika terjadi kematian sapi kerena penyakit, kecelakaan, beranak atau hilang akibat kecurian. Dengan begitu, peternak dapat meneruskan usahanya dengan membeli indukan sapi.

“Kalau ada sapi mati kena penyakit, peternak tidak perlu khawatir, langsung diganti sama asuransi,” ujar Arman, belum lama ini.

Apalagi hingga saat ini produksi daging sapi sudah meningkat 70 persen dari tahun sebelumnya berkat adanya program inseminasi buatan. Bahkan, 9 tahun tahun mendatang pemerintah akan menstop import daging melalui program tersebut.

Inseminasi buatan tersebut menyilangkan induk sapi ras bali dengan ras limosin. Metode itu diklaim Arman sukses menghasilkan 1,4 juta pendet (anakan sapi limosin).

Karena itu pihaknya menargetkan sebanyak 120.000 ekor sapi bisa masuk program asuransi ternak sepanjang tahun ini. Tahun ini, Kementerian Pertanian mengalokasikan 120.000 ekor sapi betina produktif bisa masuk program asuransi ternak Jasindo. Namun, data peserta asuransi ternak per 19 Juni baru tercapai 39.219 ekor sapi.

Alokasi asuransi ternak sapi tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 20.000 ekor sapi. Adapun total klaim sepanjang tahun lalu sebesar 370 ekor sapi dengan nilai klaim Rp 3,1 miliar.

Kementan sendiri mengakui masih belum masif melakukan sosialisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi kepada peternak sapi rakyat, yang diluncurkan sejak pertengahan tahun lalu. Hingga kini peserta asuransi yang disubsidi APBN itu baru tercapai 32 persen dari target.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana mengakui jajarannya perlu lebih masif menyosialisasikan asuransi ternak kepada peternak sapi rakyat. Ini untuk membangun kesadaran peternak ikut serta dalam program ini.

Apalagi peternak hanya menanggung 20 persen dari premi asuransi ternak sapi sebesar Rp 200.000 per ekor per tahun dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 10 juta.

Pemerintah membayar subsidi sebesar Rp160.000 atau 80 persen dari premi, sementara peternak membayar Rp 40.000 per ekor atau 20 persen dari premi. Dengan perhitungan tersebut, pemerintah menyediakan Rp19,2 miliar untuk subsidi asuransi ternak sapi. Adapun resiko yang ditanggung meliputi kematian sapi disebabkan karena penyakit, kematian karena kecelakaan, dan hilang akibat kecurian.

Sejumlah peternak sapi memang ada yang mengatakan, nilai pertanggungan yang diberikan sebesar Rp10 juta, masih lebih rendah dari rata-rata harga sapi milik peternak yang berkisar Rp 15 juta – Rp 17 juta.

Namun keberatan peternak sapi justru dianggap terlalu berlebihan. Pasalnya, asuransi ternak sapi dinilai lebih baik ketimbang hewan ternak mereka mati/dicuri tanpa ganti rugi. Seperti yang terjadi pada kasus Pacitan, di mana banyak peternak mengalami kerugian karena sapinya mati. Akibatnya, mereka tidak bisa membayar atau mengembalikan kerugian negara dan malah dijadikan tersangka.

Sebenarnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ini sedang mengusahakan asuransi ternak sapi dapat digunakan sebagai agunan. Hal ini didukung dengan telah diterbitkannya Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 769 tentang agrikultur yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2018.

PSAK ini menetapkan bahwa ternak sapi merupakan asset biologis. Tentu saja dukungan stakeholders terkait lainnya terutama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan perbankan sangat diperlukan.

Kalau hal ini terlaksana, tentu sangat membantu peternak dalam meningkatkan akses permodalan, terutama untuk usaha pembiakan maupun penggemukan sapi. Pengembangan usaha sapi merupakan keharusan dalam meningkatkan populasi sapi dan produksi daging sapi nasional.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here