Kekacauan Administrasi Istana Presiden tak Pernah Cukup Sekali

0
1024

Nusantara.news, Jakarta – Kelemahan dalam pengelolaan administrasi dan penerapan hukum tata negara di istana bukan baru pertama kalinya terjadi. Menurut catatan Nusantara.news, setidaknya sudah lima kali terjadi kelemahan di Istana Kepresidenan yang mengejutkan publik.

Kesalahan fatal pertama yang dilakukan Presiden Jokowi berdasarkan kinerja pembantunya yaitu perihal salah teken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2015 soal Proram Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan ini kemudian direvisi, setelah kalangan pekerja memprotes PP terkait ketentuan dana JHT, khususnya bagi pekerja peserta JHT yang kena PHK atau berhenti bekerja. Saat itu Presiden mengaku tidak mengetahui apa yang telah ditekennya tersebut.

Kesalahan fatal kedua, Presiden Jokowi pernah menerbitkan Perpres tentang kenaikan uang muka pembelian kendaraan pejabat negara. Namun Jokowi kemudian memutuskan merevisi perpres tersebut setelah menuai protes. Akhirnya Jokowi pun membatalkan Perpres Nomor 39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Presiden menganggap Perpres itu tidak tepat dilakukan saat itu.

Kesalahan fatal ketiga, pihak istana pernah melakukan kesalahan penulisan saat melantik Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN), yang seharusnya Badan Intelejen Negara. Belakangan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Djarot Sri Sulistiyo mengakui adanya kesalahan penulisan kepanjangan dari singkatan BIN.

Kesalahan fatal keempat, terkait pidato Presiden Jokowi yang menyatakan Presiden Pertama RI Soekarno lahir di Blitar saat peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2015 di Blitar, Jawa Timur. Padahal yang benar Bapak Proklamator tersebut lahir di Surabaya.

Kesalahan  fatal kelima, tentang pelantikan disertai pengangkatan sumpah jabatan Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM yang kemudian baru diketahui berkewarganegaraan ganda. Publik protes karena presiden dinilai tidak teliti dengan begitu mudahnya seorang WNI yang juga sebagai warga Negara asing (Amerika) diangkat menjadi menteri. Atas polemik itu, Archandra Tahar kemudian diberhentikan karena terbukti berkewarganegaraan ganda.

Atas kelima kesalahan fatal itu, ditambah dengan kesalahan fatal atas mogoknya mobil kepresidenan saat kunjungan ke Kalimantan Barat, akan menjadi sebuah anomali dalam praktik ketatanegaraan dan sekaligus sebuah administrasi ketatanegaraan yang buruk. Padahal ini adalah persoalan administrasi negara di pucuk pimpinan negara yaitu Lembaga Kepresidenan.

Berkait dengan itu, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai ada masalah serius yang harus segera ditata di lingkungan Istana Presiden. “Manajemen Istana Presiden yang buruk itu harus segera dibenahi agar tidak semakin parah. Sebab, kalau dibiarkan justru Presiden Jokowi yang akan terjatuh akibat ulah para pembantunya itu, sekaligus membuat malu negara di mata publik,’’ katanya.

Ke depan, tidak boleh terjebak dalam kesalahan yang sama. Presiden Jokowi juga harus tegas meminta pertanggungjawaban para pembantunya yang melakukan kesalahan fatal lagi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here