Kekacauan Lembaga Negara

0
103

SALAH satu yang hendak dikejar dalam reformasi politik selama 20 tahun ini adalah penguatan lembaga-lembaga negara. Jika di masa Orde Baru ada kecenderungan executive heavy yang menempatkan Presiden Soeharto sebagai sebagai satu-satunya “matahari” dalam negara, orde sesudahnya ingin menghadirkan antitesis.

Pak Harto, karena dia satu-satunya kekuatan, sekat-sekat independensi dalam Trias Politica samar dengan sendirinya. Legislatif tunduk sepenuhnya pada eksekutif, sehingga dicap sebagai “tukang stempel” kebijakan pemerintah belaka. Judikatif juga dikendalikan eksekutif, karena para hakim itu secara administratif adalah pegawai pemerintah yang menginduk ke Departemen Kehakiman (sekarang disebut Kementerian Hukum dan HAM).

Setelah Pak Harto turun, perubahan disambut semangat menggebu-gebu dengan premis utama: Harus beda dari Orde Baru.

Independensi yang samar-samar tadi dipertegas. Eksekutif, legislatif dan judikatif adalah lembaga sejajar. Tak ada yang lebih tinggi. MPR yang tadinya lembaga tertinggi negara dipangkas kedudukannya, yang secara teori, sukar menyebutnya sebagai apa sekarang ini.

Kedudukan lembaga-lembaga negara diperkuat. Sayangnya yang diperkuat bukannya kapasitas kelembagaan agar lembaga-lembaga negara bisa melaksanakan tugas dengan sempurna. Tapi justru kewenangannya yang dibuat tak terjamah.

DPR misalnya. Dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3, DPR menjadi sangat tak tersentuh, bahkan oleh kritik rakyat sekalipun. Lihat saja, pasal 122 huruf “k” yang menegaskan tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. MKD seperti menjadi penegak hukum dan tidak terbatas mengurusi kode etik dan kehormatan anggota DPR tetapi juga masyarakat luas.

Kekokohan Benteng Senayan melindungi anggotanya juga terlihat dari pasal 245 yang mensyaratkan harus adanya izin tertulis presiden untuk pemanggilan anggota DPR yang terkait tindak pidana. Arah dari pasal ini jelas sangat terang benderang: Agar anggota DPR tidak bisa sewaktu-waktu dipanggil KPK. Sebab, selama ini sudah banyak yang menjadi “korban” lembaga antirasuah tersebut.

Semangat indepensi yang bergelora ini menjangkiti hampir semua institusi negara. Atas nama independensi, institusi ini membuat aneka rupa aturan yang tidak saja mengatur dirinya tapi juga mengatur orang lain.

Contoh terbaru adalah kisruh akibat KPU mengeluarkan PKPU pelarangan mantan terpidana kasus korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg). Ini karena KPU melarang sesuatu yang tak dilarang oleh UU. Bagaimana mungkin lembaga teknis semacam KPU mengatur sesuatu yang berakibat pada hilangnya hak warganegara –satu hal yang hanya berhak dilakukan oleh pengadilan.

Tetapi pemerintah menyatakan tak bisa menengahi kekisruhan ini dengan dalih KPU independen. Kekacauan logika terjadi di sini.

Penyelenggara pemilu memang KPU. Dan KPU independen dalam melaksanakan tugasnya. Namun independensi KPU itu berbeda independensi lembaga tinggi negara seperti DPR, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. KPU adalah lembaga yang oleh Undang-Undang mendapat mandat melaksanakan sebagian tugas pemerintahan, yakni menyelenggarakan pemilu.

Itu berarti independensi yang diberikan kepada KPU adalah independensi dalam aspek teknis. Definisi independensi KPU harus diartikan sebagai kemandian dalam tata kelola lembaganya saja. Kemandirian tata kelola itulah yang memberi ruang dan keleluasaan kepada KPU agar dapat bekerja secara profesional sebagai penyelenggara pemilu, sehingga pemilu memenuhi prinsip Luber dan Jurdil. Independensi KPU bukan menjadikannya sebagai negara dalam negara, melainkan penegasan untuk tidak berafiliasi atau memihak kepada kelompok politik tertentu.

Terlepas dari perdebatan dari sudut pandang hukum tata negara, apakah KPU adalah lembaga yang bersifat  independen (independent regulatory agencies) atau hanya sekadar lembaga negara sampiran (state auxiliary agencies), namun terlalu sederhana menyerahkan sukses pemilu hanya kepada KPU, kecuali dalam hal teknis penyelenggaraan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here