Kekeringan Mengancam 2.726 Desa dan 3,9 Juta Jiwa, Ini Penyebabnya

0
120
Warga mengambil air dari mata air sumur buatan, di bantaran Sungai Cipamingkis, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (7/9). ANTARA FOTO/Risky Andrianto/ama/17

Nusantara.news, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengumumkan curah hujan baru akan terjadi pada akhir Oktober hingga akhir November 2017 di wilayah Pulau Jawad an Nusatenggara. Bencana kekeringan pun mengintai penduduk di 2.726 Kelurahan/Desa,  715 Kecamatan dan 105 Kabupaten/Kota. Diperkirakan sekitar 3,9 juta penduduk di wilayah Pulau Jawa dan Nusatenggara terdampak bencana kekeringan itu.

Presiden Joko Widodo pun meminta seluruh jajarannya segera turun ke lapangan dan mencari solusi menanggulangi permasalahan di atas. “Saya minta seluruh menteri dan lembaga terkait serta para gubernur untuk betul-betul melihat kondisi yang ada di lapangan dan segera melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana kekeringan ini,” ucap Presiden Joko Widodo, Selasa (12/9) kemarin lusa.

Padahal, lanjut Presiden, dalam dua tahun terakhir pemerintah telah membangun sejumlah embung, waduk, hingga bendungan. Namun Presiden tetap meminta jajarannya tetap mengecek persediaan air.  “Saya juga minta dicek untuk supply air untuk irigasi pertanian sangat dibutuhkan terutama untuk mengairi lahan-lahan pertanian di daerah-daerah yang terdampak,” tandasnya.

Mengutip keterangan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, kekeringan akan melanda 56.334 hektar lahan dan mengancam 18.516 hektar gagal panen.

Tentang sebaran wilayah kekeringan, Provinsi Jawa Tengah paling parah. Tercatat 1.254 desa yang tersebar di 275 kecamatan dan 30 kabupaten/kota Jawa terancam bencana kekeringan yang mengancam sekitar 1,41 juta penduduk atau 404.212 keluarga. Sejauh ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga Oktober 2017.

Sedangkan di Provinsi Jawa Barat, kekeringan diperkirakan melanda 496 desa di 176 kecamatan dan 27 kabupaten/kota yang berdampak kepada 936.328 jiwa penduduk. Delapan Kepala Daerah di Jawa Barat, meliputi Kabupaten Ciamis, Cianjur, Indramayu, Karawang, Kuningan, Sukabumi, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya telah menetapkan status siaga darurat kekeringan..

Begitu pula di Jawa Timur, kekeringan melanda 588 desa di 171 kecamatan dan 23 kabupaten/kota. Sejumlah kepala daerah di Jawa Timur seperti Trenggalek, Tuban dan lainnya telah menetapkan sejumlah desa dan kecamatannya dalam status darurat kekeringan.

Ada pun di Nusa Tenggara Barat kekeringan mengancam 318 desa di 71 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Tercatat 640.048 jiwa atau 127.940 KK yang diperkirakan terdampak kekeringan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri telah melaporkan ada 9 Kabupaten yang sudah menetapkan daerahnya dengan status darurat kekeringan. Kesembilan Kabupaten itu meliputi Flores Timur, Rote Ndao, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sabu Raijua.

Kekeringan juga mengancam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kulonprogo sendiri tercatat 32 desa di 10 Kecamatan terancam bencana kekeringan. “Ada 12.721 Jiwa atau 7.621 kepala keluarga yang terdampak kekeringan di musim kemarau ini,” kata Sutopo.

Sedangkan di Provinsi Bali dan Provinsi Banten, lanjut Sutopo, masih dalam tahap pendataan. Namun sebagian besar daerah yang terancam kekeringan tahun-tahun sebelumnya mengalami kekeringan. Tingginya kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai diduga sebagai pemicu terjadinya bencana kekeringan yang berulang sepanjang tahun. Kekeringan paling parah terjadi pada tahun 2015 lalu.

Namun kekhawatiran Presiden tentang kemungkinan terjadinya bencana kekeringan tidak tersirat pada wajah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. “Aman, karena standing crop kita 4,6 juta hektar, irigasi kita naik 7,4 juta hektar, jadi kekeringan ada yang namanya kekeringan meteorologis dan kekeringan agronomis. Biar ada kekeringan kalau ada irigasi, aman kan. Jadi aman dari kekeringan,” ujar Amran usai rapat penanggulangan bencana kekeringan di Istana Presiden, Selasa (12/9) kemarin.

Amran bahkan menjelaskan, dampak kekeringan khususnya di Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang melanda 100 ribu hektar lahan dan tahun ini hanya 3000 hektar lahan saja. Hal itu disebut Amran karena telah berfungsinya Bendungan Jatigede di Jawa Barat.

“Kita juga membangun embung yang luar biasa, kemudian ada alat mesin pertanian dan seterusnya. Sehingga standing crop sekarang ada 4,6 juta ha seluruh Indonesia. Dan itu aman sampai 4 bulan,” ungkapnya.

Tapi Amran lupa, sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Bekasi juga dilanda kekeringan sebagaimana terlihat pada gambar. Padahal mestinya daerah itu berada di hilir waduk Jatigede. Begitu juga dengan sejumlah Kabupaten di Cirebon. Sebab Jawa Barat adalah wilayah yang dilanda kekerangan terparah kedua setelah Jawa Tengah.

Kini sejumlah kepala daerah dan Badan Penanggulangan Banjir Daerah (BPBD) yang terancam kekeringan sedang menghitung biaya yang diperlukan untuk penanggulangan kekeringan, termasuk pasokan air bersih. Berdasarkan pantauan nusantara.news ke sejumlah daerah, rata-rata anggaran penanggulangan kekeringan yang tersedia di setiap Kabupaten/Kota rawan kekeringan hanya berkisar Rp600 juta.

Terlepas dari kesibukan Kepala Daerah, BNPB dan BPBD yang setiap tahun sibuk menanggulangi bencana kekeringan dan setelah itu disibukkan oleh bencana banjir memang, selain disebabkan perubahan cuaca ekstrim juga disebabkan semakin rusaknya tata kelola lingkungan yang selalu tunduk kepada kepentingan pemodal.

Akhirnya, hutan, daerah aliran sungai, pegunungan dan kawasan resapan air banyak yang menghilang. Berubah pemukiman, pabrik-pabrik, pertambangan, dan lainnya yang berujung tidak terkendalinya air. Saat curah hujan datang banjir. Sebaliknya, saat kemarau tiba, tidak ada air yang bisa dialirkan karena punahnya situ, rawa dan sebagainya.

Kondisi hutan kita, dari 120 juta hektar yang sudah gundul mencapai 59 juta hektar. Sedangkan waktu untuk rehabilitasi hutan rusak diperlukan waktu 60 tahun, dengan catatan 1 juta hutan direhabilitasi setiap tahun. Akibat hancurnya hutan itu, selain tidak mampu lagi menahan dana tau menyimpan debit air juga menyebabkan 762 titik rawan longsor di Pulau Jawa yang tersebar di 5.075 desa di 69 Kabupaten.

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak di daerah Bengkulu akibat pertambangan Foto Mongabay

Di Indonesia terdapat 458 daerah aliran sungai (DAS) yang perlu mendapatkan prioritas penanganan, dengan rincian 62 DAS prioritas I, 222 DAS prioritas II dan 176 DAS prioritas III.  Akibat hancurnya lingkungan kini ada 410 Kabupaten di Indonesia yang rawan bencana banjir. Ironisnya, diantara 90 satuan wilayah sungai, hanya Sungai Brantas di Jawa Timur dan Jatiluhur di Jawa Barat yang memiliki prasarana waduk memadahi.

DAS adalah satu kesatuan hidrologi yang sangat terkait dengan kawasan hutan. Maka hancurnya hutan-hutan di Indonesia, baik karena alih fungsi atau penebangan liar, lambat laun menggerus daya dukung lingkungan sehingga memunculkan erosi. Akibatnya di saat kemarau sungai mengering dan cadangan air tanah menipis dan sebaliknya di musim hujan cadangan air melimpah dan tidak terserap oleh pori-pori tanah.

Itulah mengapa di saat kemarau memanjang terancam bencana kekeringan dan sebaliknya di saat musim penghujan terjadi bencana banjir yang keduanya sama-sama memilukan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here