Proxy War (1)

Kelompok Toleran dan Intoleran

1
439

Nusantara.news – Dalam konteks proxy war, Cina dan Amerika Serikat (AS) mengincar negara-negara berkembang di Asia yang ekonominya terus bertumbuh, seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, dan tentunya Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia memproyeksikan, jika Indonesia tumbuh stabil dengan GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto) di tahun 2025 menjadi ranking keempat atau kelima dunia, menjadi negara maju.

AS dengan TPP (Trans Pacific Partnership/Kemitraan Trans Pasifik), Cina dengan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dan skema OBOR (One Belt One Road), mengincar Indonesia dengan jebakan dalam konteks proxy war.

Perang Asimetris

Dalam proxy war bersifat asimetris, lawan menggunakan pihak ketiga sebagai proxy (boneka), bisa suatu negara, kelompok, atau birokrasi yang akan dijadikan komprador. Kadangkala juga digunakan Non-State Actor (Aktor Non-Negara), misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik (parpol), seperti gerakan intoleran dan separatis. Bisa juga dengan narkoba, seperti Cina yang memperbolehkan negaranya mengekspor narkoba bahkan memproduksinya, asal tidak diedarkan di dalam negeri.

Dalam proxy war, ada dua isu utama:

  1. Energy Security, yaitu kelangkaan energi sehingga membuat negara besar berupaya menumpuk energi yang diperkirakan bakal langka pada tahun 2030. AS menumpuk energi fosil dan punya energi terbarukan (Shale Gas). Sedangkan Cina menumpuk batu bara terbesar di dunia. Cina juga dengan skema OBOR bekerja sama dengan Inggris (yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, karena Inggris sekutu utama AS dalam skema Yahudi global) dengan membuat pipa BBM dari Cina sampai Timur Tengah. Semuanya demi energy security (ketahanan energi) sehingga banyak hal dapat terjadi, termasuk “Arab Springs”. Begitu juga dengan aksi pornografi, pedofilia, dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), tak lepas dari isu proxy war.
  2. Food Security adalah isu lain dalam konteks proxy war. Pertumbuhan penduduk dunia seperti deret hitung, sementara ketersediaan pangan seperti deret ukur. Diproyeksikan bakal terjadi kelangkaan pangan di tahun 2030. Negara asing akan berinvestasi penuh pada migas, mineral, listrik, komunikasi, satelit, alutsista, dan saham-saham blue chip untuk dengan mudah menguasai ekonomi suatu negara. Kerusakan satelit Telkom 1 yang berdampak buruk terhadap sistem perbankan adalah indikator bahwa kita harus hati-hati dalam banyak hal. Isu radikalisme dan terorisme juga patut dicurigai sebagai bagian dari proxy war, karena kehadiran mereka di jazirah Arab, seperti kita ketahui, juga hasil rekayasa Yahudi, misalnya ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria/Negara Islam rak dan Syam).

Dalam konteks lebih canggih, kejahatan cyber, moneter (currency war), dan hackers menyerang suatu negara atau korporasi besar sehingga melumpuhkan sistem IT, baik dengan virus maupun merusak server.

Bentuk perang asimetris lainnya bisa melalui cultural warfare (perang budaya), media warfare, legal warfare (perang hukum), dan event-event regional dan internasional. Istilah jawanya, “nabok nyilih tangan” (lempar batu sembunyi tangan). Jadi, tidak perlu besaran kekuatan tempur atau luasnya daerah tempur. Sebagai misal, Yahudi (Israel dan AS) untuk menghancurkan kekuatan Iran (Syiah) di Suriah dan Irak, diciptakanlah ISIS yang memang sudah pernah ada sehingga kedua negara terjebak dengan pertempuran, dan seperti yang kita lihat bahwa Suriah dan Irak hancur secara fisik dan mental.

Di Turki, Yahudi menciptakan kelompok oposisi yang kudeta, namun bisa dilumpuhkan Recep Tayyip Erdogan (pemimpin Islam dunia saat ini), sehingga oposisi dibersihkan dari elemen strategis masyarakat di negara yang dahulunya pernah berkuasa selama 600 tahun dengan nama Ottoman itu.

Isu toleransi dan intoleransi

Jika kita lihat di setiap negara investasi Cina, isu toleransi dan intoleransi menjadi isu utama yang memecah belah struktur sosial masyarakat. Demi pengamanan dan keberhasilan investasinya, Cina memojokkan kelompok yang menolak bentuk dan skema investasi Turnkey Project Management yang ditawarkan. Investasi dengan memborong dari hulu hingga hilir sehingga negara yang relatif miskin seperti Zimbabwe dan Angola di Afrika, Srilanka dan Pakistan di Asia, terseret dengan jebakan investasi berujung utang yang tak terbayar. Buruknya lagi, terjadi konflik horizontal antara kelompok toleran (yang menerima investasi Cina) dengan kelompok intoleran yang menolak investasi Cina.

Lepasnya Timor Timur dan adu domba di Papua mengenai HAM (Hak Azasi Manusia), kesetaraan (equality) menjadi isu utama dalam proxy war. Jika di Timor Timur tidak ada Celah Timor, cadangan minyak yang diduga besar oleh Australia dan AS, tidak mungkin mereka bisa merdeka. Begitu juga di Papua, jika di Freeport emas tidak berlimpah, dan konon ada uranium di bumi Papua itu, tidak mungkin AS mengirim wakil presidennya ke Indonesia.

Proxy war bukan barang baru, namun menjadi bagian dari perang dingin. Belanda mengadu domba dengan politik “devide et impera terhadap sesama anak bangsa ketika menjajah Indonesia, bekerja sama dengan pengkhianat negeri dengan iming-iming kekuasaan dan harta, sebagai komprador.

Negara pelaku perang tetap namanya bersih dan seringkali menggunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membenarkan apa yang terjadi. Semuanya agar namanya tetap bersih dan tidak memperoleh resistensi dari dunia internasional. Selain itu, biaya lebih murah dalam hal SDM (pasukan perang), logistik, dan kebutuhan perang fisik lainnya.

Proxy war berbahaya karena penetrasinya tidak disadari oleh suatu bangsa. Seperti yang terjadi saat Pilkada DKI Jakarta 2017, seolah-olah yang menolak Ahok adalah kaum intoleran, bahkan lebih jauh lagi dicap kaum radikal. Oleh karena itu, dianggap perlu sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas untuk menghilangkan kaum intoleran yang menolak Cina dengan reklamasinya itu.

Pertanyaan besarnya, apakah Meikarta yang saat dijual dan dipromosikan oleh Grup Lippo ditentang oleh wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, sebagai bentuk sikap intoleransi atau anti-pertumbuhan?

Dengan pemikiran dan siasat menguasai suatu negeri, diikuti dengan deregulasi untuk memudahkan investasi (baca: invasi ekonomi). Perang proxy selain penjajahan ekonomi, juga sangat berbahaya untuk persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bangsa kita yang sangat toleran terhadap isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) sejak awal kemerdekaan, kemudian muncul secara terbuka isu tersebut saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Sayangnya, pemerintah malah menyalahkan kelompok masyarakat yang memperkarakan Ahok dalam kasus penghinaan Surat al-Maida: 51 sebagai kaum intoleran dan radikal. Sikap ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat, dan ini yang disebut perang proxy.

Sikap orang-orang yang gemar bertengkar diperlihatkan di televisi sehingga terkesan Indonesia mengalami disharmoni dan disorientasi sehingga perlu membuat lembaga kembali khusus mengenai ideologi. Apa yang salah dengan Pancasila? Debat tidak lagi bermutu sebagai gagasan. Jika tidak sesuai, diejek dan diteriaki. Begitulah debat yang ditonton di televisi dewasa ini.

Ketika ada kasus e-KTP yang konon melibatkan anggota DPR RI, bahkan pemimpin tertingginya, DPR lalu membalasnya dengan membuat Pansus yang tidak jelas pekerjaannya selain mencari kelemahan KPK dan tega mengorbankan karir bintang satu Polri demi kepentingan suatu kelompok, lalu kita harus bertoleransi dengan situasi seperti ini?

Proxy berupa deregulasi

Dana AS konon digunakan 4 tahun (1998-2002) untuk mengamandemen UUD 1945 hingga empat kali yang dilakukan agar lemah secara substansi dan hasil utamanya adalah Presiden RI tidak perlu ‘orang Indonesia asli’.

Dengan gelontoran USD 35 juta melalui NDI (National Democratic Institute) dan NRI (National Republic Institute), serta Jimmy Carter Center bekerja sama dengan lembaga dunia, mereka melakukan deregulasi agar pintu asing dibuka dan digelar paket investasi dengan berbagai undang-undang dan produk turunannya.

Ini jelas proxy war, setelah itu (pasca-reformasi) kehidupan sosial, politik, dan ekonomi kacau balau sebagai buah dari kebijakan tersebut.

Apakah AS, IMF, dan Bank Dunia peduli? Mungkin mereka hanya tertawa-tawa karena kebodohan pemimpin kita saat itu.

Kita patut menduga kebijakan deregulasi era pemerintahan Joko Widodo adalah pengaruh asing, khususnya Cina. Kemesraan Indonesia-Cina terlihat dengan beberapa kebijakannya, seperti: 1) Kebijakan bebas visa 169 negara; 2) Warga asing boleh memiliki properti di Indonesia; 3) BUMN boleh menjual aset tanpa persetujuan DPR; 4) Asing boleh memiliki 70-100% atas 35 bidang usaha, mulai dari jalan tol, bandara, pelabuhan, bioskop, gula, karet, restoran, 7 jenis usaha pariwisata, modal ventura, pembangkit listrik, dan lain-lain.

Pada saat AS dengan Donald Trump sebagai presidennya mengutamakan kepentingan nasional dengan America First, sementara kita membuka seluas-luasnya investasi, seolah kita negara paling liberal sejagat bumi. Pemerintah tidak memiliki “rasa melindungi produsen lokal” dengan memperbolehkan asing masuk di segala sektor.

Terkait kepemilikan saham, ada 18 bidang usaha dimana empat bidang usaha memperbolehkan 70 persen saham dimiliki asing, dan 14 bidang usaha memperbolehkan 67 persen saham dimiliki asing. Pemerintah Indonesia, bagaikan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang yang mempromosikan dagangannya kepada asing: “dipilih..dipilih sesukanya, ayo..ayo…”

Kebijakan bebas visa oleh pemerintah Indonesia juga tidak memprioritaskan keamanan, karena ternyata tidak ada mekanisme kontrol terhadap orang asing yang masuk. Ditjen Imigrasi mencatat di tahun 2016 ada sekitar 1,6 juta orang asing masuk ke Indonesia setelah diberlakukan kebijakan bebas visa bagi sejumlah negara, namun lembaga ini tidak mengetahui dari jumlah tersebut apakah mereka sudah kembali ke negaranya atau belum.

Dalam lalu lintas barang, tercatat 245 ton narkoba dari Cina yang membuat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Budi Waseso gusar dan menyatakan Negara Darurat Narkoba. Diperkirakan putaran uang dalam bisnis ini mencapai Rp 75-100 triliun per tahun.

Proxy war lebih menyeramkan akibatnya untuk generasi mendatang, karena negara musuh tidak peduli dengan akibatnya. Semua ini sebagai bagian dari pemimpin kita yang bodoh, mau diperalat orang lain dari luar.

Teknokrasi logika tidak lagi menjadi acuan karena logika bisa dibalik sesuai orderan. Kebijakan tidak lagi berlandaskan logika dan tidak peduli akibatnya, senang menjalankan misi yang diberikan si pemberi order.

Menyedihkan jika demokrasi dibajak oleh si pemilik modal, menjajah logika dan peradaban bangsa. Kita sudah terlalu jauh memenjarakan logika dan perasaan rakyat yang sudah muak melihat kebodohan menjadi sarapan setiap pagi.

Jangan salahkan, jika bangsa ini menjadi tidak toleran karena pemikiran rakyatnya sudah dipenjarakan dengan berbagai kebijakan dan deregulasi. []

1 KOMENTAR

  1. Ini sangat menjurus . Info ga akurat . Trump bawa US keluar TPP. WTO sejak 1996 buka global economic opening. Pinjem duit yg punya cuma cina. OEDC semua bokek. judul sptnya ok isi menyudutkan pemerintah. Kasian yg percaya sama kibulan yg jagoan nulisnya. Do not trust only one source

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here