Keluarga dalam Jejaring Korupsi

0
477
Korupsi Suami-Istri. Atas (ki-ka): Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari, Walikota Palembang Romi Herton dan Masyitoh, Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna. Bawah: Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan Lucianty, Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho dan Evy Susanti, Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Dok: ZCA/nusantara.news)

Nusantara.news, Jakarta – Bencana besar korupsi yang menerjang negeri ini, dari pusat hingga pinggiran kuasa, dari mitra kerja hingga melibatkan satu keluarga, menimbulkan enigma yang menggedor kesadaran: “Sudah separah itukah moral bangsa ini?”

Korupsi memang pertanda rusaknya moral. Pembusukan moral negara terjadi ketika lembaga kepolisian dan kejaksaan yang mestinya menegakkan hukum justru menjadi manipulator hukum; lembaga parlemen yang mestinya mengontrol pemerintah justru menjadi makelar proyek; birokrasi yang mestinya melayani rakyat justru menjadi pemungut rente; kepala negara yang mestinya menegakkan ‘kebajikan dan keadilan tertinggi’ (summon bonum) di atas formalitas hukum, justru mengalah pada kerangkeng prosedural dalam kerangka keseimbangan kekuasaan.

Begitupun dengan ulama dan kaum cerdik pandai, yang sejatinya menjadi pusat-pusat teladan dan pencerah negeri, sebagian bahkan melacurkan diri demi segenggam fulus dan sekeping kedudukan. Dan, pembusukan itu kian sempurna manakala anggota keluarga yang sejatinya menjadi benteng pertama dan utama penanaman moral, serta padanya kita masih merasa malu berbuat cela, justru turut menjadi aktor yang mencicipi “kue” korupsi.

Deretan Keluarga di Pusaran Korupsi

Dalam sejumlah kasus, korupsi tak cuma dilakukan suami, tapi juga oleh sang istri—yang akhirnya pun menjadi tersangka. Tak jarang pula, pelaku korupsi menggunakan anak atau kerabatnya untuk menyembunyikan harta hasil korupsi. Di luar itu, ada banyak lagi kasus suap, sogok-menyogok, tindak pidana pencucian uang hasil korupsi, serta aksi lancung lain yang dilakukan kolaborasi anggota keluarga, seperti ayah-anak, adik-kakak, dan ayah-menantu.

Berikut ini daftar keluarga yang terjerat dalam pusaran korupsi:

Pertama, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari, terlibat korupsi karena menerima suap terkait dengan proyek pembangunan jalan tahun anggaran 2017 di Provinsi Bengkulu.

“Gubernur Bengkulu melalui istrinya meminta fee (proyek) ke pengusaha-pengusaha dan itu diserahkan ke Rico (Bendahara Partai Golkar Bengkulu). Dari Rico baru diserahkan ke istri gubernur,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2017).

Walikota Cimahi Atty Suharti dan suaminya yang juga mantan Walikota Cimahi, Itoc Tochija, terjerat korupsi proyek pembangunan pasar

Kedua, Walikota Cimahi, Atty Suharti Tochija beserta suaminya Mochamad Itoc Tochija. Pasangan suami istri (pasutri) ini telah menguasai Cimahi sejak 2002. Itoc Tochija memimpin Kota Cimahi selama dua periode sebelum dilanjutkan ke tangan sang istri. Atty diduga menerima suap dari dua pengusaha, Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi untuk melancarkan proyek pembangunan tahap II Pasar Atas Baru, Cimahi tahun 2017. Atty dan Tochija dijanjikan jatah Rp6 miliar dari Rp57 milar total proyek tersebut.

Anggota DPR Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetya menghadapi vonis korupsi Al-Qur’an

Ketiga, mantan anggota DPR Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendy Prasetya yang terlibat kasus korupsi pengadaan Al-Qur’an di Kementerian Agama. Zulkarnaen yang juga anggota DPR dari Fraksi Golkar ini diduga oleh telah menerima uang suap terkait dengan pembahasan proyek Alquran dan laboratorium komputer di Komisi VIII. Uang panas yang diduga mengalir ke kocek Zulkarnaen sampai Rp4 miliar. Sedangkan anaknya, Dendy Prasetya ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap terlibat aktif dalam praktik kongkalikong yang disinyalir dilakukan antara legislator, rekanan dan pejabat Kemenag.

Keempat, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chairi Wardhana yang terlibat kasus suap Pilkada terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah Chasan dan adiknya yang merupakan Komisaris PT Bali Pasific Pragama (BPP) juga diduga berkongkalikong menggasak uang negara lewat proyek pengadaan alat kesehatan di Banten tahun anggaran 2011-2013.

Kelima, Walikota Palembang Romi Herton dan istrinya yang terlibat kasus suap Pilkada Kota Pelambang terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Keenam, Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, dalam kasus suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Nazaruddin dan Istri Neneng Sri Wahyuni terlibat korupsi pembangunan Wisma Atlet dan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya

Ketujuh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, M. Nazaruddin, dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni. Mereka terlibat kasus suap pembangunan Wisma Atlet Palembang dan korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kedelapan, Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah, yang terlibat pemerasan perusahaan terhadap PT Tatar Kertabumi anak usaha PT Agung Podomoro Land sebesar 5 milyar dalam mengajukan izin pemanfaatan ruang. Mereka juga melakukan tindak korupsi pencucian uang.

Kesembilan, Walikota Palembang Romi Herton dan istrinya, Masyito, dijerat hukum karena menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan memberikan keterangan palsu dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kesepuluh, Bupati Empat Lawang (Sumatera Selatan) Budi Antoni Aljufri, dan istrinya, Suzanna, terlibat penyuapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Kesebelas, Bupati Musi Banyuasin (Muba) Pahri Azhari dan istrinya yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Lucianty, dijebloskan ke tahanan setelah disidik dalam perkara suap persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muba tahun anggaran 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Muba tahun anggaran 2015.

Kedua belas, Bupati nonaktif Kendal, Hendy Boedoro, dan saudaranya yang menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko terlibat kasus penyelewangan dana APBD Kendal pada 2003-2004. Saat itu Hendy masih menjadi bupati, sementara Murdoko jadi anggota DPRD.

Ketiga belas, Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron menerima suap sekaligus memeras saat menjadi Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan. Modusnya, ia menyamarkan harta atas nama istrinya, Siti Masnuri, dan mengalirkan uang ke rekening anaknya, Makmun Ibnu Fuad, serta sejumlah kerabatnya.

Keempat belas, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, menerima suap sekaligus memeras kepala daerah dan tindak pencucian uang. Modus: Mentransfer uang suap ke rekening istrinya, Ratu Rita.

Kelima belas, mantan Bupati Tanah Laut Adriansyah, terbukti menerima suap dari Direktur PT Mitra Maju Sukses, Andrew Hidayat terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Adriansyah pun mewariskan dinasti politiknya kepada sang anak Bambang Alamsyah sebagai Bupati Tanah Laut 2014-2019. Nama Bambang pun pernah disebut-sebut dalam sidang pernah turut menerima uang dari perantara suap sang ayah, seorang polisi bernama Agung Krisdiyanto.

Keenam belas, Anggoro Widjojo dan Anggodo Widjojo terlibat korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan oleh KPK pada Juni 2009. Anggoro menyuap anggota Komisi IV DPR kala itu, Yusuf E Faishal. Sementara, adiknya, Anggodo, divonis bersalah karena berupaya menghalangi penyidikan KPK terkait kasus kakaknya.

Ketujuh belas, Kasus dugaan korupsi seleksi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), melibatkan satu keluarga. Hasil penyelidikan Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, mereka yang telah dijadikan tersangka adalah bapak, istri dan anak. Sang bapak, Ridwan adalah mantan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bombana periode 2012-2014.

Motif Korupsi Keluarga

Melihat fakta di atas, korupsi yang melibatkan keluarga seolah menjadi tren baru dalam beberapa tahun terakhir. Kasus keluarga dalam jejaring korupsi ini kemungkinan masih akan bertambah. Dan, tentu saja kita miris. Keluarga sebagai sistem sosial terkecil semestinya berfungsi sebagai agen sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan penegakan hukum. Kenyataannya, sejumlah keluarga justru terjangkit virus korupsi. Batas etis, rasa malu, dan harga diri, terkoyak sebab jebolnya moral keluarga.

Lantas, apa sebenanrnya yang mendorong mereka (anggota keluarga) melakukan tindakan hina tersebut? Sederhana. Mata rantai korupsi yang melibatkan keluarga seperti suami-istri, orang tua-anak, adik-kakak, dan hubungan kerabat lainnya, mereka lakukan lantaran rumah tangga dibangun semata-mata dengan fondasi materialisme. Ajang penumpukan harta, meski sedianya para pelaku korupsi keluarga ini sudah bergelimang materi, menemukan jalur pintasnya melalui praktik korupsi.

Sementara Pakar hukum Universitas Sebelas Maret Solo Jamal Wiwoho menilai, bergesernya tren korupsi dengan melibatkan keluarga tidak terlepas dari munculnya politik dinasti. Setelah era Reformasi, menurutnya, sistem pemerintahan daerah di Indonesia berubah dari sentralistik menjadi desentralistik.

Diskusi perihal politik dinasti

Kran otonomi daerah memunculkan kran baru bagi kelompok orang untuk ikut berkuasa di daerah. Pemilihan kepala daerah pun dilakukan secara langsung. Menurut dia, pilkada langsung melahirkan hukum ekonomi pasar. Karena itu, setiap pemilihan dipastikan menggunakan modal besar. Modal ini membuat kepala daerah terpilih harus mengembalikan ongkos yang mereka keluarkan itu.

”Ada return of investment (ROI) yang harus dikembalikan oleh kepala daerah selama berkuasa. Periode pertama mereka menancapkan pengaruh dan kekuasaan dan periode kedua mengembalikan modal,” ungkapnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here