Keluhan Jokowi Bak Menepuk Air di Dulang

0
448
Ekspresi Presiden Joko Widodo saat menyinggung perdebatan yang tidak produktif, dalam pidatonya pada Pembukaan Rakernas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Kamis (18/5).

Nusantara.news, Jakarta – Ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Kamis (18/5/017) siang, Presiden Joko Widodo menyampaikan hal yang mendasar. Dia berbicara tentang Bangsa Indonesia yang masih meributkan hal-hal kecil, sementara bangsa lain sudah berlari jauh.

Jokowi mengatakan, dunia berubah sedemikian cepatnya akibat perkembangan teknologi, tapi Indonesia selalu tertinggal. “Baru kita belajar internet, sudah ganti ke mobile internet. Mobile internet kita baru ‘apa sih ini?’ ganti lagi artificial intelegence,” kata Presiden.

“Kita belum rampung belajar satu, sudah berubah ke yang lain. Inilah yang sering saya katakan, perubahan sangat cepat sekali karena teknologi,” lanjut dia.

Jokowi lalu menyebut tokoh industrialis Amerika Serikat, Elon Musk. “Elon Musk sudah mengembangkan mobil masa depan, teknologi hyperloop serta pemanfaatan ruang angkasa bagi manusia. Sementara kita masih berkutat pada hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif,” tambah Jokowi.

“Nelayan, misalnya, bagaimana kita membawa mereka ke off shore. Aqua culture, misalnya. Petani juga kita bawa ke modern. Kita hanya terus menerus mengurus masalah irigasi masih enggak rampung-rampung. Masalah benih enggak rampung-rampung. Nelayan masalah cantrang enggak rampung-rampung. Kita mau ke mana?” ujar Jokowi.

Jokowi menyerukan kebangkitan disiplin nasional serta etos kerja, baik di birokrasi pemerintah atau masyarakat.

“Inilah yang harus kita bangkitkan. Disiplin nasional. Etos kerja. Harus kita ubah. Mindset kita juga harus kita ubah. Enggak bisa kita seperti yang kemarin-kemarin. Saya sudah gregeten betul dengan masalah-masalah yang tidak produktif itu,” ujar Jokowi.

Keluhan Presiden ini menyangkut kualitas wacana yang berkembang di masyarakat sangat tidak bermutu. Pertanyaannya, mengapa wacana seperti itu hidup?

Wacana atau diskursus adalah persepsi dan interpretasi terhadap realitas yang berkembang yang dipresentasikan dengan berbagai cara komunikasi, baik lisan maupun tulisan.

Biasanya wacana diproduksi oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kemampuan otoritatif untuk melakukan interpretasi terhadap realitas, seperti cendekiawan, filsuf, atau perguruan tinggi. Ketika teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas, wacana dilakukan melalui penerbitan atau media penyiaran konvensional, seperti radio atau televisi. Sehingga untuk mengkomunikasikan sebuah wacana memerlukan biaya dan otoritas akses ke media tersebut.

Namun ketika teknologi informasi berkembang seperti sekarang, komunikasi menjadi sangat mudah dan murah. Cukup dengan mengakses internet, komunikasi wacana bisa dilakukan siapa saja melalui media sosial. Di tahap ini, otoritas akses dan kemampuan interpretasi yang otoritatif tidak lagi menentukan. Siapa saja bisa men-cuit di berbagai akun, kapan saja dan tentang apa saja.

Karena siapa saja bisa melakukan interpretasi terhadap realitas, maka masuk akal jika kualitas wacana jatuh ke tingkat bawah.

Fenomena ini berkait dengan banyak hal. Misalnya, kualitas pendidikan masyarakat. Coba simak laporan UNESCO tentang Global Education Monitoring (GEM) Report 2016. Jumlah partisipasi pendidikan di Indonesia dalam laporan itu memang tercatat terus meningkat. Misalnya jumlah partisipasi pendidikan dasar hingga menengah yang mencapai 100 persen. Tapi, kendala pemerintah Indonesia saat ini adalah kualitas pendidikan. Menurut laporan tersebut, pemerintah Indonesia masih terfokus pada angka kelulusan siswa, namun belum memprioritaskan mutu pendidikan.

Mutu pendidikan Indonesia berada di posisi 108 di dunia dengan skor 0,603. Secara umum kualitas pendidikan di tanah air berada di bawah Palestina, Samoa dan Mongolia. Hanya sebanyak 44% penduduk menuntaskan pendidikan menengah. Sementara 11% murid gagal menuntaskan pendidikan alias keluar dari sekolah.

Masalah lain, ketika masyarakat bebas memproduksi isu dalam berbagai wacana, pemerintah tidak melahirkan isu-isu berbobot untuk menstimulasi lahirnya wacana produktif. Simak saja, isu-isu dari kebijakan pemerintah yang jarang sekali memasuki wilayah paradigmatis.

Beberapa kebijakan pemerintah adakalanya justru menjadi bulan-bulanan dalam diskursus publik. Misalnya, keputusan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Apalagi jika benar pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk pembubaran ormas itu, seperti terungkap dari keterangan Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (16/5/2017).

“Di UU Ormas memang ada tahapannya lewat proses hukum, itu butuh waktu lebih kurang 4-5 bulan. Tapi usul Jaksa Agung, memungkinkan dengan Perppu,” kata Tjahjo.

Kontroversi soal ini bisa jadi membesar di perbincangan publik. Karena akan menjadi pertanyaan, apakah ada  “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dan lain-lain sebagai persyaratan terbitnya Perppu.

Ketidakmampuan pemerintah melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum seperti ini, memang mudah di-bully dalam wacana publik. Jika kebijakan pemerintah saja masih jadi sasaran empuk diskursus negatif, tentu melahirkan isu yang bisa menstimulasi wacana produktif masih jauh panggang dari api.

Jika dibandingkan dengan era-era pemerintahan terdahulu, harus diakui kualitas wacana pemerintah pascareformasi tidak menyentuh masalah-masalah besar. Bandingkan saja misalnya dengan Presiden Sukarno yang melahirkan gagasan besar, seperti Konferensi Asia Afrika, Gerakan Nonblok, New Emerging Forces, dan sebagainya yang sangat paradigmatis. Atau Presiden Soeharto yang sangat konsepsional dengan politik pembangunannya yang menargetkan Indonesia tinggal landas.

Jadi, kalau Presiden menyampaikan keluhan seperti di atas, mestinya harus diimbangi juga dengan kemampuan pemerintah memproduksi isu-isu besar agar masyarakat terangsang mewacanakan hal-hal yang tidak remeh. Prakarsa ini mesti diawali Presiden sendiri, sebab keteladanan selalu datang dari atas, dan tidak pernah dari bawah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here