Kemana SKL Sjamsul Nursalim Akan Mengarah?

0
130
Surat Keterangan Lunas (SKL) Sjamsul Nursalim ditengarai Komisi Pemberantasan Korupsi merugikan negara sampai Rp4,58 triliun

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memunculkan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Kerugian negara akibat kasus ini membengkak menjadi Rp4,58 triliun.

Adakah kasus ini mencapai titik jenuh? Atau masih mencari sasaran antara? Ataukah akan ada sasaran akhir yang ingin dicapai?

Hal itu diketahui dari hasil audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah diterima KPK pada 25 Agustus 2017. Sebelumnya, kerugian negara dalam kasus ini ditaksir Rp3,7 triliun.

“Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara naik menjadi Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/10).

Dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim ini, KPK telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka. Tindakan Syafruddin itu yang dinilai telah merugikan keuangan negara.

Febri menyatakan, berdasarkan hasil audit investigatif BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL kepada BDNI, yakni surat tersebut tetap diberikan meski Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajiban utangnya secara menyeluruh.

“SKL diduga diterbitkan, sementara masih ada kewajiban yang harus diselesaikan. Itu lah yang dibahas secara rinci dalam audit investigatif tersebut,” ujarnya.

Dalam audit investigatif BPK disebutkan nilai kewajiban yang masih harus diselesaikan Sjamsul Nursalim, sebesar Rp4,8 triliun atas kucuran dana BLBI pada kurun waktu 1998, saat Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Total tagihan itu terdiri dari Rp 1,1 triliun yang ditagihkan kepada petani tambak, sementara sisanya Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi oleh BPPN, dan tak ditagihkan kepada bos PT Gajah Tunggal Tbk tersebut.

Namun, kata Febri, setelah dilelang oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA), aset sebesar Rp1,1 triliun yang dibebankan pada petani tambak hanya bernilai Rp220 miliar. Sisanya Rp4,58 triliun menjadi kerugian negara.

Bantahan Sjamsul

Klaim dan aksi hukum KPK ini ternyata tidak didiamkan begitu saja. Lewat pengacaranya Maqdir Ismail dan Otto Hasibuan, Sjamsul membantah semua tuduhan KPK.

Maqdir dalam iklan tertulisnya di harian Rakyat Merdeka, 31 Mei 2017, mengatakan terkait sisa utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp3,7 triliun sudah dinyatakan lunas.

“Klien kami sudah menandatangani MSAA, menerima surat Release and Discharge (R&D), akta Letter of Settlement, dan dipertegas dengan Surat Keterangan Lunas (SKL), serta hasil pemeriksaan terakhir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan SKL layak diberikan kepada klien kami,” ungkap Maqdir dalam iklannya.

Dengan demikian, lanjut Maqdir, Sjamsul Nursalim telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dengan tuntas secara tuntas dan bertindak sesuai dengan seluruh peraturan maupun kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan BLBI-BDNI.

Dia menguraikan ihwal utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp3,7 triliun. Sebelum krisis BDNI mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dengan memberikan kredit kepada lebih dari 11.000 petambak plasma. Sebagian besar kredit diberikan dalam mata uang dolar AS, karena hasil ekspor udang yang diterima petambak dalam mata uang dolar AS, plus suku bunga dalam dolar AS yang lebih rendah dari suku bunga rupiah.

Adapun jumlah utang petambak tersebut, lanjutnya, sebelum krisis nilainya sekitar Rp1,3 triliun. Setelah krisis jumlah itu melonjak menjadi Rp4,8 triliun, selisih itu timbul akibat kenaikan nilai dolar AS terhadap rupiah secara drastis ditambah dengan suku bunga dan denda.

Dalam perjanjian penyerahan aset pemegang saham bank yang niliainya dinyatakan mencukupi (Master Settlement and Acquisition Agreement—MSAA), utang petambak telah disepakati dan diperhitungkan sebagai bagian dari aset BDNI. Aset itu telah dialihkan ke BPPN pada 1999.

Pada 2004, Maqdir menambahkan, berdasarkan keputusa Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) No. KEP.02/K.KKSK/02/2004 butir 3 (a), utang petambak direstrukturisasi dan ditetapkan setinggi-tingginya Rp100 juta per petambak. Atau secara total menjadi Rp1,1 triliun, dan sisanya Rp3,7 triliun dihapuskan.

“Mengingat utang petambak telah dimiliki BPPN sejak 1999 dan telah direstrukturisasi berdasarkan keputusan KKSK pada 2004, jumlah yang dihapuskan tersebut merupakan hasil dari keputusan pemerintah, sehingga jelas bukan merupakan kewajiban klien kami,” demikian Maqdir.

Beda valuasi

Kalau kita masuk ke dalam kasus BLBI Sjamsul Nursalim, banyak sekali ditemukan kesimpangsiuran, baik dalam hal kelengkapan data, penguasaan BPPN akan kasus tersebut, sikap Sjamsul Nursalim, dan hasil audit yang menyertainya. Tapi kalau ditelisik secara mendalam, muara kesimpang siuran itu terletak pada data-data pendukung BLBI itu sendiri.

Seperti juga PT Bank Central Asia Tbk (BCA) saat dimiliki Salim Group, Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tampak tidak memperlihatkan persoalan ketika sempat mencatat pertumbuhan laba yang mengesankan hingga kuartal ketiga 1997. Tetapi semuanya berubah begitu cepat. Pada 3 April 1998, Ernst & Young (EY) yang melakukan due diligence terhadap BDNI melaporkan defisit modal pemegang saham bank itu Rp43,93 triliun.

Transaksi yang terkait afiliasi pemegang saham BDNI mencapai 75,6%, yang berarti pelanggaran yang sangat berat terhadap tindak pidana perbankan, terutama regulasi soal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dari Bank Indonesia. Temuan lain adalah sebagian besar kredit ke pihak terkait masuk kategori rugi, sedangkan sisanya masuk kategori ‘diragukan’.

Apa saja temuan akuntan asing Ernst & Young (EY) saat itu? Pertama, kebijakan kredit dan dokumentasinya tidak konsisten. Kedua, pinjaman umumnya diberikan tanpa atau sedikit jaminan. Ketiga, penggunaan kredit yang disalurkan tidak sesuai proposal. Keempat, pinjaman ke kelompok sendiri sangat besar. Dalam banyak hal, pinjaman seperti itu tidak dilaporkan dan peminjamnya tidak diidentifikasi sebagai pihak terkait.

Pemilik BDNI beberapa saat kemudian membantah dan menyatakan audit EY itu salah. Tetapi sehari setelah itu, pada 4 April 1998, BDNI pun dijadikan Bank Dalam Pengawasan (BDP) di BPPN.

Temuan EY itu tentu saja bertentangan dengan pernyataan Sjamsul pada 11 April 1998 bahwa CAR BDNI masih di atas 9%. Setelah gagal diobati selama beberapa bulan, bank penyakitan ini pun dibekukan operasinya pada 21 Agustus 1998. Pada saat itu, jumlah BLBI yang disalurkan ke BDNI mencapai Rp30,9 triliun.

Akibat keterbatasan waktu, BPPN tidak sempat melakukan audit ulang terhadap bank itu untuk menentukan berapa sebenarnya kewajiban pemegang saham BDNI. Angka-angka yang tercantum di Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) pun akhirnya hanyalah pernyataan (representasi) dari pemegang saham berdasarkan data in-house dari BDNI. Representasi inilah yang disesuaikan dan disetujui BPPN.

Satu bulan kemudian, pada 21 September 1998, pemilik BDNI (Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim) menandatangani MSAA. Struktur hukum MSAA Nursalim pada prinsipnya sama dengan MSAA Salim Group. Yang berbeda hanyalah besaran kewajiban dan cara pembayarannya.

MSAA Sjamsul Nursalim menyepakati nilai kewajiban BDNI sebesar Rp47,25 triliun, sementara aset (kas dan setara kas, pinjaman kepada petambak udang, pinjaman di luar grup dan aset lain) disepakati sebesar Rp18,85 triliun. Sehingga sisa kewajiban yang mesti diselesaikan Nursalim sesuai MSAA adalah Rp27,49 triliun.

Apakah perburuan SKL Sjamsul Nursalim oleh KPK ini akan berhenti pada Syafruddin Arsjad Temenggung? Ataukah naik ke level Menteri Keuangan saat itu yakni Boediono? Atau terus ke Presiden Megawati Soekarnoputri?

Sebab biar bagaimana rumors yang berkembang saat ini remote KPK dipegang oleh dua pihak, yakni Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Budi Gunawan (BG). Dimana keduanya saling bersaing dan memburu lawan politiknya. Kalau melihat arah perburuan SKL Sjamsul Nursalim, maka remote yang sedang bekerja tampaknya remote LBP.

Berbeda pada kasus korupsi e-KTP Setya Novanto, remote yang bekerja adalah remote BG, dimana berusaha menjerat kubu seberang.

Tinggal sekarang bagaimana KPK dengan kekuatan datanya, melakukan cek ulang orisinalitas penyelesaian BLBI Sjamsul Nursalim. Dari sanalah kita akan dapat mengetahui, apakah benar Sjamsul Nursalim telah melunasi utangnya, atau pelunasan utang tersebut hasil bantuan downgrade nilai maupun settlement-nya.

Dari sanalah kasus BLBI Sjamsul Nursalim dapat digali di pengadilan…![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here