Indonesia Berharap (3)

Kemandirian Bangsa adalah Soal Politik Anggaran

0
222
Ilustrasi: Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti Sidang Paripurna di DPRI tentang APBN 2017, ANTARA FOTO

Nusantara.news – Saat ini politik anggaran Pemerintah adalah anggaran defisit, yakni suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah realisasi pengeluaran negara. Hal ini memang sudah direncanakan, Pemerintah menerapkan anggaran defisit ini sejak tahun 2000.

Politik Anggaran Berimbang

Di masa Orde Baru, Pemerintah menerapkan politik anggaran berimbang, yakni suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara sama dengan jumlah realisasi pengeluaran negara. Keadaan seperti ini terbukti dapat menstabilkan perekonomian dan anggaran.

Anggaran berimbang bisa terjadi jika kebijakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ditetapkan pengeluaran akan sama besarnya dengan pendapatan, atau dengan kata lain, bukan defisit seperti selama ini.

Kita tahu, anggaran defisit itu memang dikehendaki IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia, dan ADB (Asian Development Bank) agar kita tetap tergantung dengan utang luar negeri yang saat ini mencapai Rp 3.400 triliun atau 30% dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia.

Seharusnya utang luar negeri ditetapkan dengan Undang-Undang/APBN, bukan atas dasar inisiatif Pemerintah semata. Utang dijadikan alat kontrol untuk kebijakan strategis negara pengutang. Hampir tidak mungkin kebijakan pro-rakyat yang akan menjadi prioritas apabila diadu dengan kebijakan pro-pasar.

Lihat saja setelah era Soeharto (kebijakan swasembada pangan dan mensubsidi sembako melalui Bulog), Amerika Serikat (AS) dan IMF begitu bersemangat untuk menekan kebijakan APBN anti-subsidi pangan maupun BBM. Bahkan lebih menyarankan safety net pola charity (BLSM/Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Dari segi cash flow versi korporasi memang itu tidak sehat, tapi dari segi keuangan negara, subsidi adalah sarana menyejahterakan rakyat, namun harus tepat sasaran.

Dengan potensi pemasukan Negara tahun 2017 yang mencapai Rp 1.750 triliun, seyogyanya Negara sudah harus memberlakukan anggaran berimbang alias tidak defisit. Karena dengan anggaran berimbang akan berimplikasi terhadap banyak hal:

  • Sangat mungkin skema ekonomi kerakyatan diaplikasikan karena pajak dari rakyat dan dikembalikan untuk rakyat Indonesia;
  • Utang diputus secara bertahap, dilakukan negosiasi agar utang pokok dan cicilan, serta bunga utang yang mencapai 10% APBN (2017) mencapai Rp 208 triliun, bisa sangat meringankan APBN;
  • Menjadi alasan kuat untuk lebih menggiatkan kembali gerakan anti-korupsi secara nasional, agar pembangunan lebih optimal. Dengan asumsi Soemitro Djojohadikoesoemo bahwa korupsi mencapai 30%, berarti di APBN 2017 mencapai sekitar Rp 625 triliun. Selain efisiensi, juga mampu mempercepat akselerasi pembangunan. Dalam lima tahun diberlakukan pengurangan secara bertahap dengan berbagai langkah strategis oleh aparat penegak

Ekonomi dunia melambat

Perlambatan ekonomi dunia dikuatkan oleh sikap Donald Trump sebagai Presiden negara adidaya (AS), sehingga ketidakpastian mendominasi perekonomian dunia. Indonesia berlutut soal defisit APBN (2017) yang mencapai Rp 330 triliun karena rating investasi baru saja dinaikkan oleh Standard & Poor (Investment Grade) kembali sebagai negara layak investasi. Sebelumnya, diturunkan oleh lembaga pemeringkat JP Morgan yang sangat berpengaruh bagi investor global.

Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan telah bekerja keras memperbaiki angka-angka rating ekonomi untuk Indonesia, hanya saja kebijakan politik tidak kondusif, yang seharusnya bisa dikendalikan dengan baik oleh Pemerintah. SMI dan jajaran Kabinet Kerja di Bidang Ekonomi sudah berupaya memberikan stimulus fiskal untuk kegiatan-kegiatan ekonomi strategis.

Kualitas belanja dengan fokus infrastruktur, hal ini dilakukan untuk peningkatan kapasitas produksi agar ekonomi kompetitif. Adapun pembiayaan diatur agar utang hanya untuk kegiatan produktif.

Daya tahan sebagai buffer (penahan) meningkatkan fleksibilitas anggaran dan mengendalikan kerentanan fiskal keseluruhan agar berkelanjutan mengendalikan keseimbangan primer, mengendalikan rasio utang, dan menjaga defisit agar ekonomi tetap berkelanjutan.

Sering kali sinyal pada sektor keuangan makro menyesatkan, karena sektor keuangan mempunyai karakter berbeda dengan sektor riil.

Sinyal perlambatan ekonomi dunia, akhirnya berdampak pada perlambatan ekonomi Cina. Investasi yang dilakukan Cina besar-besaran, sementara sejak tahun 2008 ekonomi dunia melambat, ekonomi mereka akhirnya kelebihan kapasitas sehingga tekanan deflasi membesar, menaikkan risiko kebangkrutan, karena rata-rata produk mereka masif dan berharga murah.

Indonesia harus mewaspadainya, karena dengan skema turnkey management akan menjadi ancaman di kemudian hari seperti investasi Cina di Afrika. Kita mengetahui bahwa tiga bank pemerintah saat ini sedang menjadi jaminan pinjaman dari Cina. Tentunya kita tidak berharap bahwa “tidak bisa membayar”, tapi kondisi itu sangat memungkinkan terjadi, karena ekonomi sedang tidak pasti (uncertainty). Prudential value management khusus di pengelolaan keuangan negara menjadi dasar bagi sehatnya dan mandirinya ekonomi Negara dan bebas dari beban utang yang sudah tergolong besar saat ini. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here