Potensi KonflikTahun Politik (2)

Kembalinya Habib Rizieq?

0
169
Ilustrasi. Foto: Antarafoto

Nusantara.newsPower Threat Theory atau “Teori Ancaman Kekuatan” (1967) oleh Hubert Blalock menjelaskan bahwa ‘kelompok mayoritas akan selalu berupaya memproteksi status dominannya dengan berlaku diskriminatif terhadap kelompok minoritas’. Kelompok minoritas akan dianggap sebagai ancaman, khususnya mengenai politik dan ekonomi. Teori Hubert tidak sepenuhnya benar karena menghitung mayoritas dari jumlah suatu kelompok. Padahal dalam masyarakat kapitalisme, modal bisa menguasai mayoritas penduduk, karena pengaruh atau kekayaannya, yang berdampak pada pengaruh politik.

Dalam ukuran politik, kekuasaan secara general diukur melalui pengaruhnya, karena jabatan hanyalah formalitas dan tidak selamanya yang mempunyai jabatan adalah yang paling berpengaruh di suatu komunitas. Tidak heran, jika berbagai lembaga dunia memilih kategori ‘pemimpin dunia’ dari variable pengaruhnya. Jika tidak, maka pemimpin negara adikuasa seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Jerman tidak selalu terpilih sebagai yang paling berpengaruh di dunia.

Gerakan 212 (2 Desember 2016) dan Habib Rizieq

Gerakan 212 adalah contoh paling baik untuk mengkaji masalah konflik, karena variabelnya lengkap dan skalanya besar, serta hingga saat ini tetap berdampak. Yakni, dengan menguatnya sentimen Islam, dan berpikir ulangnya minoritas (taipan) untuk mendominasi posisinya di Indonesia. Spekulasi pembangunan reklamasi pantai utara Jakarta yang didukung penuh oleh Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (dan sempat didukung pula oleh Joko Widodo) adalah terkait rencana taipan, didukung oleh China’s Overseas yang ingin menjadikan Jakarta sebagai Singapura kedua.

Spekulasi politik itu kemudian menjadi pertikaian antara mayoritas (Islam/pribumi) dengan minoritas Cina (non muslim/non pribumi). Kasus ini awalnya disulut oleh “ambisi” Ahok (didukung kelompoknya tersebut) untuk menjadi Presiden RI masa depan, setelah UUD 1945 Pasal 6 diamandemen pada era reformasi, dimana telah memungkinkan WNI non pribumi menjadi Kepala Negara.

Arogransi Ahok dalam menjalankan pemerintahan sebagai orang nomor satu di ibukota Jakarta, mendukung penuh reklamasi dan menggusur warga miskin di pesisir Jakarta. Hal ini kemudian menyulut spekulasi bahwa “taipan” ingin mewujudkan Jakarta sebagai Singapura kedua. Konflik pun kemudian mengarah pada masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) karena Ahok memicu dengan hal sensitif, yaitu menafsir al-Qur`an surat Al-Maidah: 51, dimana dalam ayat tersebut ‘orang Islam diperintahkan memilih pemimpin dari kalangan Islam’ yang justru ditentang oleh Ahok. Saat itu, sebagian besar umat Islam kecewa, lalu muncul nama tokoh Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq bin Shihab berada di garda terdepan menentang Ahok. Sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ketuanya Prof. K.H. Ma’aruf Amin mengeluarkan fatwa bahwa Ahok melakukan penistaan agama dengan pernyataannya yang kontroversial terkait al-Maidah: 51 tersebut.

Ahok dan pendukunganya melakukan perlawanan. Namun Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia ketika itu termasuk yang membela Ahok, sehingga kalangan kelompok Islam dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab mendirikan Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF-MUI), lalu terpilihlah Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) sebagai koordinator.

Seperti kita ketahui, kemudian munculah sejumlah demonstrasi dari kelompok Islam yang memuncak pada tanggal 4-11-2016 (hampir 2 juta orang) dan 2-12-2016 (mencapai 6-7 juta orang), yang melejitkan nama Habib Rizieq sebagai orang yang saat itu paling “ditakuti” pemerintah.

Secara objektif, saat itu Pemerintah melalui POLRI, terkesan kurang bijak dan kurang berlaku adil sebab pengaruh Ahok yang didukung oleh taipan, masih sangatlah besar.

‘Militansi Islam’ dalam peristiwa itu dicap sebagai kelompok intoleran, sehingga konflik mayoritas (Islam) dan minoritas (non pribumi/non Islam) pun merebak. Terjadilah politik sektarian yang puncaknya terjadi pada Pilkada DKI Jakarta, 2017. Ahok yang didukung PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, dan Hanura bertemu dengan Anies Baswedan yang didukung oleh Gerindra, PKS, dan PAN, serta Partai Demokrat (diam-diam) karena calonnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersingkir pada putaran pertama. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu adalah salah satu Pilkada yang menguras energi dan membawa kekhawatiran seantero negeri.

Kekuatan 212 dengan sokoguru Gerindra, PAN, dan PKS kemudian berlanjut pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Kita lihat, apakah sentimen sektarian masih mampu mengkonsolidasi suara atau tidak, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur, serta di beberapa daerah dengan skema yang sama. Buah Gerakan 212 adalah membesarkan nama Habib Rizieq (FPI) dan Ustaz Bachtiar Nasir, serta membuat Anies Baswedan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Rangkaian peristiwa sosial dan politik ini tentu berdampak positif pada figur Prabowo Subianto sebagai kandidat utama Presiden selain petahana, Joko Widodo.

Masalah utama adalah keadilan ekonomi

Seharusnya kita belajar mengingat bahwa konflik Mei 1998 bukan sekadar penggulingan Soeharto yang dianggap otoriter, tapi konflik yang dipicu masalah ekonomi. Maslah SARA yang dibungkus rapi pada era Orde Baru nyatanya bagaikan api dalam sekam, khususnya terkait dominasi Cina dalam bidang ekonomi. Data OxFam secara ekstrem menyatakan bahwa aset 1% non pribumi sama dengan 55% aset nasional, dan 10% orang terkaya menguasai 70% aset nasional.

Puncaknya adalah ketika kerusuhan Mei 1998, ibarat bisul yang pecah, etnis Cina menjadi sasaran pada saat terjadi kerusuhan, dan eksesnya ekonomi negeri morat-marit, perbankan Indonesia runtuh sehingga harus disuntik Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang nilainya hampir Rp 700 triliun. Namun etnis Cina sebagai mayoritas pemilik bank, pada umumnya melarikan diri ketika krisis terjadi dan sebagian malah masih buron hingga saat ini karena terlibat kasus BLBI.

Ketidakadilan ekonomi adalah faktor utama pemicu konflik di berbagai negara, kemudian SARA yang berikutnya. Sebagian besar rakyat Indonesia yang Muslim sejatinya sudah menerima bahwa etnis Cina sebagai penguasa di bidang ekonomi. Buruknya, di Indonesia era kapitalisme meruak menjadi liberalisme yang ditunjang oleh International Monetary Fund (IMF)/Dana Moneter Internasional)/Bank Dunia sebagai lembaga donor, penetrasinya bahkan sampai ke sistem politik dan sistem Pemilu.

Eksesnya yang kita rasakan saat ini adalah “money talk atau uanglah yang berbicara”, pragmatisme politik dengan budaya transaksional dimana uang menjadi penentu dalam sistem elektoral (Pilkada, Pileg, dan Pilpres 2019), biaya politik menjadi sangat mahal. Korupsi telah menjadi hal biasa dan sudah hampir 400 orang Kepala Daerah menjadi penghuni penjara. Tentunya, pendana atau bohir politik adalah para taipan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kita melihat bagaimana para taipan menyandera Joko Widodo dalam pembangunan reklamasi yang sejatinya ditentang oleh rakyat Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.

Etnis Cina (minoritas) dituntut lebih bijak sebagai pengusaha; penting mempertanyakan pada diri sendiri, sebagai mayoritas di bidang ekonomi apakah sudah adil dan jujur selama ini, tidak diskriminatif dalam memilih eksekutif di perusahaan, pihak ketiga (supplier) bagi perusahaan binaannya, karena secara ekonomi kalangan Muslim adalah minoritas. Jadi, perlu saling introspeksi, jangan sekadar mempertajam istilah intoleransi lalu sinis terhadap Muslim, karena hubungan sosial itu adalah soal “rasa” dan ada rekam jejaknya.

Kerusuhan etnis tidak pernah berdiri sendiri, seperti yang terjadi pada kerusuhan di Sampit Kalimantan Tengah antara pendatang yang minoritas (Madura) dengan mayoritas Suku Dayak yang dikenal penyabar. Suku Dayak menjadi brutal dan sadis karena ada latar belakang, tidak sekonyong-konyong kerusuhan itu terjadi.

Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945

Sentimen Islam terhadap Ahok pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dipicu oleh visi dan persepsi yang menjadi keyakinan sebagian besar kelompok umat Islam bahwa “tidak boleh memilih pemimpin dari kalangan non Muslim”, sehingga Ahok pun meradang lalu terjadilah peristiwa dianggap sebagai penistaan agama yang membuat mantan gubernur itu mendekam di balik jeruji penjara. Ahok dan sebagian etnis Cina yang berkarir di politik sebagai kepala daerah, legislator, dan jabatan strategis lainnya menjadi percaya diri  karena Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 6 ayat (1) setelah diamandemen mendukung hal tersebut.

Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (perubahan ketiga) berbunyi:

“Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen):

“Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden”.

Kondusivitas potensi konflik dalam tahun politik sangat berbahaya jika tidak dikelola oleh Pemerintah dengan baik seperti masalah SARA, ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan) sosial, sektarian politik, konflik elite terkait dengan pencapaian atas sengketa Pilkada, Pileg, dan Pilpres nanti. Sebagai sub sistem sosial, politik berkaitan erat dengan problem sosial lainnya. Konflik sosial jika tidak terkelola dengan baik dapat berbuntut pada konflik politik.

Konflik adalah realitas sosial dan pada skala tertentu juga menjadi realitas politik. Hanya saja, fenomena konflik bukanlah untuk diterima apa adanya dan kemudian dibiarkan menurut kemauannya sendiri. Konflik sejauh itu pertentangan atau persaingan yang mendorong dinamika sosial secara sehat dan sportif, tentu sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tapi manakala konflik melewati batas kewajaran dan mengarah pada anarkis akan menimbulkan masalah jika tidak dikelola.

Salah satu fungsi pemerintah adalah mengelola konflik di masyarakat tidak menjadi faktor yang destruktif dan harus menjadi wasit yang adil dalam fungsi fasilitator, katalisator, dan regulator agar tetap menjadi bagian dari proses demokrasi tanpa berujung kekerasan. Penyelesaian konflik dengan memenangkan mayoritas dengan tidak merugikan minoritas alias keputusan bisa diterima dan bersifat “win-win solution”.

Bangsa Indonesia bersifat heterogen beranekaragam suku, agama, ras, dan golongan. Perbedaan tersebut membuat berbeda latar belakang budaya, norma, dan sudut pandang, sehingga diperlukan konsensus nilai-nilai sosial.

Namun konsensus tentang toleransi kehidupan beragama seringkali disalahtafsirkan karena jarang dibicarakan secara terbuka, karena pada era Orde Baru tabu mendiskusikan hal tersebut. Bahkan terjadi eufemisme atau penghalusan bahasa Tionghoa untuk pengganti istilah Cina, ‘warga keturunan’ sebagai pengganti dari kata ‘non pribumi’, sehingga perbedaan itu seolah dipendam di dalam hati karena tidak pernah ada keterbukaan.

Konflik, potensi destabilisasi di tahun politik adalah ancaman nyata, karena berbagai kemungkinan bisa terjadi.

Sulitnya keadaan Pemilu kini, karena petahana maju sebagai calon presiden, selain pula karena waktunya yang panjang, mulai dari proses pendaftaran pada awal Agustus 2018, sampai dengan pencoblosan pada bulan April 2019. Relatif Wakil Presiden akan menjadi pelaksana fungsi Presiden Republik Indonesia selama 8 bulan, dan 6 bulan setelah pencoblosan, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 baru akan dilantik.

Soliditas TNI-POLRI, serta kearifan dan kebijaksanaan sikap pengelola Pilkada, Pileg, dan Pilpres serta tidak memihaknya birokrasi akan menjadi kunci kondusivitas tidaknya Indonesia menjalani tahun politik kali ini. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here