Kemenkes Libatkan KPK Usut Kecurangan Klaim JKN

0
210

Nusantara.news, Surabaya –  Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terancam defisit. Kekhawatiran ini mencuat menyusul pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F Moeloek ketika jadi pembicara dalam Semiloka Nasional pendidikan Dokter Spesialis dan Sub-Spesialis di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Kamis (23/2/2017).

Menkes mengatakan jika biaya JKN saat ini sudah terkuras Rp16,9 triliun atau sekitar 29,67 persen dari total alokasi yang dipersiapkan untuk 2017. Padahal Kementerian Kesehatan merupakan salah satu lembaga yang mendapat porsi terbesar dalam Rancangan Anggaran Penerimaaan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Yakni mencapai Rp58,3 triliun.

Potensi kecurangan dalam klaim JKN pun mencuat dan dibenarkan menkes. Karena itu, Kemenkes, terang Moeloek sudah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan kajian ini. “Indikasi itu pasti ada, tapi kita tak bicara masa lalu tapi ke depannya. Jadi ini yang perlu kita atur. Evaluasinya tentu ada di rumah sakit. Salah satu bahasan ketika saya bertemu KPK (22/2/2017) adalah mengenai pencegahan dan keamanan JKN,” paparnya.

Ia mengaku Kemenkes akan mengatur “fraud”. “Misalkan, kita tak memeriksa pakai alat sesuatu untuk menagih, itu fraud. Kalau kita tak melakukan tapi tetap memberikan tagihan itu fraud. Dan, pertemuan dengan pimpinan KPK kemarin, lebih pada upaya pengaturan fraud tersebut, sekaligus mengatur keamanan untuk pihak rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya. “Ini yang kita evaluasi bersama,” urainya.

Pemakaian Rp16,9 triliun itu menurut menkes, berasal dari klaim penyakit katastropik. Kendati tidak menular, penyakit yang salah satunya disebabkan kelebihan gizi ini berkolerasi dengan meningkatnya jumlah penderita setiap tahun. Penyakit katastropik di antaranya penyakit jantung dan kardiovaskular, stroke, kanker, gagal ginjal, dan hipertensi.

Berdasarkan data Kemenkes, jumlah pengidap penyakit hipertensi saja sudah lebih dari seperempat penduduk Indonesia, tepatnya 25,8 persen. Di satu sisi, sebagian warga Indonesia masih mengalami kekurangan gizi yang jumlahnya mencapai 27,5 persen jumlah penduduk.

Jika ini dialami anak usai produktif, tentu akan berpengaruh pada tumbuh kembang yang nantinya justru menjadi beban. Padahal tahun ini, sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019 Kemenkes, ada 103,4 juta jiwa yang masuk target JKN. Jumlah ini naik 11,9 persen dari target tahun 2016. Peningkatan ini yang memicu defisit anggaran akan kian besar pada 2017. Sehingga pemerintah harus membuat terobosan agar JKN benar-benar bisa mengcover target warga negara penerima.

Cukai Rokok Jadi Alternatif Menutup Defisit

Sebelumnya, Tim Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Universitas Indonesia (UI) mengusulkan, defisit anggaran program JKN 2016 yang mencapai Rp6 triliun, bisa diselesaikan cepat dengan mengambil dari penerimaan cukai rokok. “Defisit anggaran program JKN bisa ditutup dari cukai rokok. Hal itu, sebagai kompensasi karena rokok telah merusak kesehatan masyarakat,” kata Tim PKEKK UI, Hasbullah Thabrany kepada wartawan di akhir 2016 lalu.

Hasbullah menilai program JKN saat ini telah menjadi tumpuan masyarakat dalam jaminan kesehatannya. Secara nominal, Hasbullah menambahkan, program JKN mampu memobilisasi dana untuk program kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Dananya diperkirakan mencapai Rp60 triliun. “Namun, kenyataannya tak seperti. Jumlah pengguna kartu JKN melebihi dari yang diperkirakan. Sehingga terjadi defisit anggaran di tubuh BPJS Kesehatan,” tuturnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here