Kementerian ATR Bentuk Bank Tanah untuk Program Sejuta Rumah

0
113
Foto: Nusantara.news/ Iskandar Bakri

Nusantara.news, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)  akan membentuk Badan Pengelola Bank Tanah (BPBT) untuk menyediakan lahan bagi proyek-proyek pemerintah termasuk penyediaan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pembentukan BPBT dilatarbelakangi mahalnya harga rumah di kota-kota besar yang berdampak pada mahalnya harga tanah.

Mahalnya harga tanah menjadi salah satu kendala program pemerintah untuk mewujudkan program satu juta rumah. Padahal, pembangunan rumah murah penting untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Menurut Tenaga Ahli Menteri ATR, Himawan Arif Sugoto, penyebab sulitnya membangun apartemen di sebuah kota dengan harga terjangkau adalah karena makin lama harga tanah makin mahal. “Selama ini, meningkatnya harga tanah karena dilepaskan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Naiknya harga tanah juga menyebabkan harga rumah kian mahal. Karena itu, backlog (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan) selalu tidak teratasi,” ujar Himawan, ketika hadir dalam acara Property & Mortgage Summit 2017 di Jakarta, Selasa (16/5).

Rencana dibentuknya BPBT, jelas Himawan,  dimaksudkan sebagai jawaban atas semakin sulitnya penyediaan tanah bagi proyek-proyek pemerintah karena harga tanah semakin tinggi.

Untuk memuluskan rencana tersebut, Kementerian ATR sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) dan akan dipresentasikan keapda Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dua pekan ke depan.

“Harapan kami, tiga bulan setelah ke Menko, bisa diterbitkan Pepres BPBT yang berfungsi sebagai land keeper, land purchaser, dan land distributor. Tata kelolanya berbentuk layanan umum,” kata Himawan.

Menurut Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Lana Winayanti, saat ini pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam penyediaan rumah murah. Penyediaan rumah murah yang dapat difasilitasi langsung hanya 10%-15% dari target sejuta rumah dan bantuan pembiayaan hanya 35%-40% dari total target sejuta rumah per tahunnya.

“Agar program sejuta rumah bisa mencapai target, maka sangat diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemda, pengembang dan perbankan,” kata Lana.

Ia menambahkan, agar masyarakat dapat menjangkau kepemilikan rumah, juga penting memberikan kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Lina menjelaskan, FLPP sudah diimplementasikan. Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah penerima skema FLPP sudah juga sudah dirumuskan yakni masyarakat yang berpendapatan di bawah Rp4 juta per bulan.

Hingga Kuartal 1-2017 sudah ada 3.800 unit rumah di seluruh Indonesia. “Target kami, 120 ribu unit tahun ini. target tersebut tidak jauh berbeda dengan realitas tahun lalu. Hal ini karena disesuaikan dengan anggaran pemerintah. “Untuk itu, kami berharap sektor swasta dapat menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan misi ini. Apalagi, pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan perizinan,” papar Lina.

Sulitnya mengontrol harga tanah yang semakin membumbung tinggi dari tahun ke tahun diakui oleh Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata.

Akibatnya, pengembang mencari lokasi yang semakin jauh agar harga jual rumah sesuai dengan yang ditentukan pemerintah. Soelaeman berharap, agar pemerintah turun tangan langsung menyediakan lahan dan mengendalikan harga tanah.

Hingga kini, pemerintah belum menjelaskan bagaimana bentuk BPBT yang dimaksudkan. “Sebab, kendati masih banyak lahan yang kosong dan nganggur, kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Kepemilikan lahan swasta ini jumlahnya memang tergolong besar dan kebanyakan malah dijadikan investasi yang akan dilepas lagi jika harga lahannya semakin membumbung tinggi,” katanya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here