Kementerian PUPR Rancang Infrastruktur Strategis Terintegrasi 8 Provinsi di Surabaya

0
181

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggodok perencanaan pembangunan infrastruktur strategis yang jadi prioritas di Jawa Timur. Proyek itu bahkan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Karenanya, perencanaan pun dibuat dengan sistematis agar terintegrasi dengan proyek serupa di 7 provinsi lain di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat melalui Pra Konsultasi Regionel (Konreg) selama 3 hari di Surabaya, 13-16 Maret 2017. Hasil acara ini nanti akan masuk prioritas anggaran pada 2018.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan kepada wartawan mengatakan, pola pengembangan infrastruktur yang diprioritaskan, berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah Indonesia dikelompokkan dalam 35 WPS.

“Pengelompokan ini untuk memudahkan analisis kebutuhan infrastruktur. Di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pusat pertumbuhan. Setelah dianalisis kebutuhan infrastrukturnya baru dirumuskan dalam waktu panjang berbentuk master plan periode 10 tahun,” kata Rido kepada wartawan, Rabu (15/3/2017).

Proses selanjutnya, master plan akan dirinci menjadi development plan yang terbagi dalam pola pembangunan 5 tahunan, 3 tahunan hingga tahunan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati dalam pembukaan Pra Konreg yang hanya dihadiri Wakil Gubernur Jatim, Saifulah Yusuf, berharap agar setiap daerah turut mengidentifikasi awal isu-isu strategis bidang PUPR 2018. “Termasuk mengidentifikasi awal rencana aksi pencapaian output atau pekerjaan strategis dalam RPJMN,” terangnya.

Harapan ini juga yang diapungkan Gus Ipul. Apalagi di Jawa Timur, masih ada disparitas kesejahteraan antara kawasan utara dengan selatan. Salah satu penyebabnya adalah infrastruktur yang tidak sebanyak di sepanjang garis pantai utara. “Infrastruktur menjadi isu yang sangat penting. Kini catatannya, bagaimana caranya ini tak hanya fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan di semua wilayah,” harap Gus Ipul.

Selain wakil tuan rumah, Pra Konreg juga diikuti wakil dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali dan NTB. Masing-masing mengusung empat sektor utama di bidang PUPR, yakni sumber daya air, jalan, infrastruktur permukiman dan perumahan.

Beberapa proyek infrastruktur strategis di Jawa Timur sebenarnya sudah digarap sejak tahun anggaran 2016 hingga kini. Seperti ruas tol Pasuruan-Probolinggo. Namun kondisi berbeda terjadi di proyek yang masih berjalan di kawasan selatan. Seperti pembentukan kawasan ekonomi khusus di pantura Pulau Madura dan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang hingga kini masih berkutat pada beberapa masalah, di antaranya pembebasan lahan.

Selain membahas pengembangan infrastruktur strategis yang masuk RPJMN, Kementerian PUPR terang Anita, juga memastikan penanganan lumpur Sidoarjo akan diambilalih dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan membentuk Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS). “Presiden Joko Widodo memang membubarkan BPLS, namun bukan berarti tidak ada yang menangani karena dilakukan oleh PPLS,” terangnya.

Seluruh tugas penanganan dan pengawasan terhadap lumpur Sidoarjo, kata dia, kini di bawah naungan PPLS yang strukturisasinya di bawah Kementerian PUPR langsung. “Yang pasti tugasnya tak ada pengurangan sama sekali, termasuk kewajiban PT Minarak Lapindo yang tetap dan melakukan tanggung jawabnya sesuai kesepakatan,” ucap Anita, pejabat kelahiran Pasuruan tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Jatim, Zainul Lutfi mengatakan pada prinsipnya pihaknya mendukung upaya pembubaran BPLS, namun yang harus dipikirkan adalah saat proses transisi tersebut. “Dalam aturan disebutkan kalau masa transisinya setahun. Jadi yang harus dipikirkan bagaimana dan langkah apa yang diambil dalam penanganan lumpur Sidoarjo selama setahun itu,” kata politisi PAN tersebut.

Pembubaran BPLS secara resmi dilakukan Presiden RI Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran BPLS yang ditandatangani 2 Maret 2017. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here