Kementerian PUPR Segera Perbaiki 300 Km Jalan Rusak di Jatim

0
125

Nusantara.news, Surabaya – Akhirnya ada jalan keluar. Kerusakan jalan nasional di Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat akan diperbaiki, seiring dengan persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI yang akan memperbaiki jalan nasional sepanjang 300 km.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan bahwa perbaikan jalan nasional yang mengalami kerusakan parah bisa segera dilakukan penambalan sembari menunggu tender perbaikan jalan.

“Dana nanti akan diambilkan dari perbaikan jembatan yang dibatalkan. Serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2016 yang akan digunakan,” ujar Pakde Karwo kepada wartawan, Sabtu (11/2/2017).

Sebelumnya, Soekarwo terus berteriak kepada Menteri PUPR terkait keluhan masyarakat akibat parahnya kondisi jalan nasional di Jatim. Selain membahaykan, kerusakan jalan nasional di Jatim dinilai sudah menggangu kondisi ekonomi Jatim itu sendiri.

Bahkan, Pakde Karwo telah mengusulkan kepada Menteri PUPR agar mencopot Kepala BBPJN VIII. Begitu juga dengan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf tak henti-hentinya melakukan sidak jalan nasional yang rusak, mulai Jalan Kalianak Surabaya, Jalan Daendels Manyar-Gresik dan Jalan Raya Kraton Pasuruan.

Akhirnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melakukan diskresi kebijakan. Hasilnya, dalam satu bulan ke depan penambalan seluruh jalan nasional rusak yang ada di Jatim sekitar 300 km akan segera dilakukan.

Hal tersebut telah sesuai seperti yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahwa yang boleh mengajukan diskresi adalah pemilik kewenangan pengelola. Dalam hal ini yaitu Kementerian PUPR melalui BBPJN VIII, selaku pengelola jalan nasional.

Pakde Karwo juga menjelaskan bahwa perhitungan biaya penambalan jalan nasional yang rusaj sudah selesai dihitung akhir pekan ini. Sehingga dalam beberapa minggu ke depan perbaikan jalan nasional akan dilakukan serentak.

Sayang, Karwo tidak menyebut berapa besar nominal anggaran untuk perbaikan jalan nasional di Jatim. “Tender perbaikan jalan tetap berlangsung,” ungkapnya.

Kendati telah disetujui diskresi jalan oleh Kementerian PUPR, Karwo juga menyentil  serta menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII. “Meski begitu, rasa ketidak puasan terhadap BBPJN VIII tidak akan saya cabut,” tegasnya.

Tak hanya itu saja, Karwo juga menyatakan ketidakpuasannya atas sistem perbaikan jalan nasional yang selama ini menggunakan longsegment. Menurutnya, sistem tersebut semakin memperparah perbaikan jalan nasional yang ada.

“Semua itu sudah saya sampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR pada Rabu (8/2/2017) lalu. Semua yang rusak parah akan menjadi prioritas,” urainya.

Sementara itu, mengenai saluran irigasi yang ada di sepanjang jalan nasional. Pakde Karwo menegaskan, hal itu tidak menjadi tanggung jawab BBPJN. Oleh karenanya, dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan mengumpulkan SKPD terkait untuk membahas masalah pematusan tersebut.

“Karena salah satu penyebab kerusakan jalan, yakni masalah genangan air yang seringkali menutup aspal. Kami akan cari ini kewenangan siapa. Akan saya kumpulkan semuanya, tugasnya siapa. Ini masih saya searching,” pungkasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here