Kemesraan PKB-PDIP Pecah di Sidoarjo

0
240

Nusantara.news, Sidoarjo – Idiom politik bahwa tak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi, terlihat  dalam dinamika di DPRD Sidoarjo. Kocok ulang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2,5 tahun kedua, seolah berbalut balas dendam hasil penyusunan periode pertama. Fraksi PDI Perjuangan akhirnya melepas diri dengan dukungan F-PAN dan F-PKS-Nasdem. Risikonya, mereka terlempar dari komposisi AKD.

Sedangkan kubu utama yang dimotori F-PKB, F-Demokrat dan F-Gerindra, setelah ditinggal PDIP  mendapat tenaga pengganti dengan bergabungnya Fraksi Golkar Bintang Pembangunan (Partai Golkar, PBB, PPP). Komposisi kursi pun berubah menjadi 29:24 untuk koalisi yang dibangun PKB.

Kekhawatiran mencuat terkait dinamika ini, terutama tentang fungsi kontrol, anggaran dan legislasi. Apalagi sudah ada indikasi dengan abstainnya anggota dewan dari PDIP, PAN, PKS dan Nasdem dalam sidang paripurna pembahasan AKD, 6 Maret 2017. Kendati pembentukan AKD seperti Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda), Badan Kehormatan (BK) sudah digodok, bukan berarti persoalan ini tuntas.

Anggota F-PKS Mulyono menegaskan Tata Tertib (Tatib) Dewan harus jadi dasar penetapan.. “Jika tidak sesuai dengan Tatib Dewan, tidak sah keputusan pembentukan AKD itu,” tegasnya, Selasa (7/3/2017). Dengan hanya selisih 6 kursi, ditambah jika hasil lobi-lobi antaranggota fraksi, berhasil menggaet wakil dari PBB dan PPP bergabung, kubu outsider punya posisi tawar tinggi.

Terkait kemungkinan ini, Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan tidak mau berpolemik. Urusan lobi, kata politisi PKB tersebut, merupakan ranah internal fraksi dan partai. “Kewenangan saya adalah memimpin dan memutuskan rapat paripurna sesuai aturan. Aturan dalam arti sudah quorum, tidak ada alasan hasilnya dibatalkan,” jawabnya ketika dikonfirmasi wartawan. Namun untuk memastikan hasil paripurna AKD, pihaknya masih menunggu hasil konsultasi dengan Gubernur Jawa Timur.

Konsultasi ke gubernur juga jadi harapan Fraksi PDIP. Ketua Fraksi PDIP Tarkit Erdianto menegaskan hasil konsultasi nanti bisa saja mengubah sikap fraksinya. Namun sebelum keluar hasilnya, langkah boikot mekanisme tetap dilangsungkan. “Partai sudah memerintahkan kami untuk tidak ikut rapat sebelum ada kejelasan,” tegasnya. Selain itu, ada wacana menempuh jalur hukum dengan melayangkan tuntutan ke PTUN jika komposisi AKD periode kedua tetap berjalan.

Pada periode 2,5 tahun pertama AKD, nuansa rivalitas pada Pemilihan Presiden (Pilpres) masih hangat sebelum Partai Gerindra balik arah bergabung dengan PDIP  dan PKB. Sikap Gerindra kala itu bahkan dinilai sebagai PAN sebagai langkah yang tak bisa dimaafkan dan jadi catatan hitam pada kesepakatan partai-partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP).

Sumber internal salah satu partai yang abstain di paripurna AKD, kepada Nusantara.News  menyebutkan, polemik ini merupakan dampak dari kebijakan elit partai di DPP. Selain untuk strategi hadapi Pilkada dan Pileg 2019, juga untuk merebut suara besar dari massa Nahdliyin di Sidoarjo.

“Kendati sudah ada PKB, namun banyak juga yang masih ngambang dan cair. Dinamika di dewan saat ini tak lepas dari itu. Apalagi Bupati Saiful Ilah akan habis periodenya. Dengan membangun koalisi baru, itu bisa jadi gambaran pertarungan berebut kursi di pilkada nanti,” terangnya. []

Komposisi Kubu di DPRD Sidoarjo

Pendukung AKD Periode Kedua

PKB                            13

Gerindra                      7

Golkar                         5

Demokrat                    4

Penentang AKD Periode Kedua

PDI Perjuangan           8

PKS                            3

PAN                            7

Golkar                        5

Nasdem, PPP, PBB masing-masing 1

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here