Kemiskinan Akar Terorisme di Filipina, Bukan Soal Agama

0
324
Tentara pemerintah meraih anak-anak yang dibawa turun dari sebuah truk setelah diselamatkan dari rumah mereka, sementara pasukan pemerintah melanjutkan serangan mereka memukul mundur pemberontak yang disebut kelompok Maute, yang telah mengambil alih sebagian besar wilayah kota, di desa Papandayan, Kota Marawi, Filipina, Rabu (31/5). ANTARA FOTO/REUTERS

Nusantara.news – Sebagaimana terjadi di banyak tempat, kemiskinan selalu menyisakan banyak persoalan diantaranya berkembangnya ekstremisme dan terorisme. Di Filipina Selatan, khususnya kepulauan Mindanao, kelompok milisi bersenjata tumbuh dan berkembang seiring dengan kemiskinan yang tak mau beranjak dari wilayah tersebut. Tidak peduli agamanya apa, ketika kemiskinan tumbuh subur, kelompok kekerasan juga tumbuh. Di Mindanao dengan mayoritas penduduknya Muslim, kejahatan bisa juga dilakukan oleh kelompok Kristen, dan itulah yang terjadi.

Mindanao terletak di ujung selatan kepulauan Filipina, dekat dengan Indonesia dan Malaysia, merupakan kepulauan besar dengan penduduk sekitar 18 juta jiwa. Orang-orang Indonesia beberapa abad silam termasuk yang ikut menyebarkan Islam ke Sulu dan Maguindanao, bagian barat pulau Mindanao.

Menurut catatan Joachim Von Amsberg, Direktur Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, konflik di Mindanao tergolong endemik, telah berlangsung selama beberapa abad, setidaknya 5 abad. Bisa dikatakan, konflik yang tertua kedua di bumi setelah konflik Sudan Utara dan Selatan yang telah berlangsung dari abad ke-10 atau sebelumnya.

Gerilyawan Tentara Rakyat Baru menunjukkan senjata saat mereka menyanyikan himne komunis “Ang Internasyunal” pada awal ulang tahun pendirian CPP ke-47 di Agusan del Norte bulan Desember 2015. Foto: Kodao Productions.
Kelompok Abu Sayyaf berbaiat kepada pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Sumber: Pusat Internasional untuk Penelitian Kekerasan dan Terorisme Politik.

Apa yang menyebabkan konflik dan teror itu tak berkesudahan? Salah satu jawabanya: kemiskinan.

Pasalnya, menurut data Survei Penghasilan dan Pengeluaran Keluarga tahun 2015 (FIES) yang dikeluarkan oleh Otoritas Statistik Filipina (PSA), empat dari 5 wilayah termiskin di Filipina berada di Mindanao.

Beberapa wilayah termiskin itu adalah: Wilayah IX (Semenanjung Zamboanga), Wilayah X (Wilayah Utara Mindanao), Kawasan XII (Soccsksargen), Wilayah XIII (Caraga) dan Daerah Otonomi dalam Mindanao Muslim (ARMM), tercatat, kemiskinan di wilayah-wilayah ini mencapai di atas 39% pada tahun 2015.

Sementara itu, Wilayah XI (Region Davao) memiliki angka kemiskinan sebesar 26,7%. Angka kemiskinan di daerah ini pada tahun 2015 berada di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 26,3%.

Wilayah ARMM, dimana Lanao del Sur berada, yang didalamnya ada kota yang sekarang menjadi sorotan karena bentrokan bersenjata pihak pemerintah dan milisi bersenjata Maute: kota Marawi, adalah wilayah termiskin, dengan setidaknya sekitar 59% dari 3.781.387 penduduknya yang hidup di bawah ambang kemiskinan.

Kemiskinan sebagai faktor yang menyebabkan gejolak konflik tak berkesudahan di Filipina Selatan terlihat jelas, bahwa 8 dari 10 provinsi termiskin di Filipina pada tahun 2015 berada di Mindanao. Dari tahun 2006 hingga 2015, provinsi Mindanao memiliki tingkat kemiskinan tertinggi.

Sementara wilayah Zamboanga del Norte berhasil memperbaiki diri dari jerat kemiskinan, lain halnya dengan Lanao del Sur dimana kota Marawi berada, tidak ada ada peningkatan, bahkan mungkin hingga sekarang.

Tingkat kemiskinan di provinsi yang berpenduduk sekitar 1,05 juta jiwa ini, bahkan tercatat meningkat drastis dalam satu dekade terakhir. Dari semula hanya 44% di tahun 2006, 74,3% penduduk di Lanao del Sur hidup di bawah ambang kemiskinan pada tahun 2015, menjadikannya yang paling miskin di antara semua provinsi di Filipina, menurut survei badan statistik Filipina, PSA.

Mantan presiden Filipina yang sekarang menjadi Walikota Manila, Joseph Estrada pernah mendesak presiden Duterte untuk melakukan perang habis-habisan melawan teroris di Mindanao. Estrada menganggap bahwa perundingan perdamaian selama ini tidak berjalan dengan baik. Sesuatu yang ironis, karena Estrada sendiri adalah orang yang mendeklarasikan perlawanan terhadap  Front Pembebasan Islam Moro (MILF) pada tahun 2000 yang dampaknya semakin memperburuk tingkat kemiskinan di Mindanao.

Menurut data PSA, selama masa itu 20 dari 40 provinsi termiskin di Filiphina berada di Mindanao, termasuk semua provinsi di ARMM dimana konflik bersenjata terkonsentrasi. Kemiskinan mencapai 57% di ARMM, meningkat 7% ketimbang tahun 1997 yang sudah sebesar 50%.

Sementara itu, data dari World Food Programme (WFP) menunjukkan bahwa lebih dari 40% keluarga di Mindanao Tengah terlantar, setidaknya terjadi satu kali antara tahun 2000 dan 2010.

Pekerjaan dan sumber mata pencaharian warga Mindanao juga minim. Seringnya terjadi bentrokan kerap kali menghancurkan peternakan dan perikanan yang menjadi gantungan hidup banyak banyak keluarga di daerah itu. Di tambah dengan konflik yang tak berkesudahan, keluarga miskin menjadi semakin miskin.

Beberapa hari lalu kita saksikan bentrokan bersenjata antara pasukan pemerintah dan anggota Kelompok Maute di kota Marawi, yang memaksa ribuan keluarga untuk melarikan diri dari Kota di Lanao del Sur itu.

Mereka meninggalkan rumah dan mata pencaharian mereka dengan hanya membawa sejumlah barang atau pakaian di punggung mereka, untuk menghindari dari terjebak dalam baku tembak.

Inilah krisis terbaru di Mindanao, wilayah yang telah mengalami konflik bersenjata selama puluhan tahun. Konflik dan pertempuran di saerah termiskin di Filipina telah membuat masyarakat terdampak dalam kondisi memprihatinkan. Mereka akan semakin miskin, karena rumah-rumah mereka hancur dan kehilangan mata pencaharian. Maka dari kondisi itu lah sebetulnya, terorisme tumbuh subur.

Presiden Rodrigo Duterte telah mengeluarkan darurat militetr sejak tanggal 23 Mei lalu untuk seluruh Mindanao selama 60 hari, dan bisa direvisi. Sebagai penyelesaian sementara, mungkin itu yang bisa dilakukan pemerintah Filipina, tapi bagaimanapun solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah terorisme di Filipina, yang disebabkan oleh kelindan masalah antara kemiskinan dan sejarah separatisme yang panjang.

Menurut pakar anti-pemberontakan Filipina, Justin Richmond, sebagaimana dikutip dari Philstar, pemerintah Filipina harus fokus pada peningkatan taraf hidup di daerah tertinggal di Mindanao untuk menghentikan mencegah timbulnya radikalisasi.

Akan halnya Filipina, Indonesia memiliki situasi yang hampir sama terkait terorisme. Dimana gerakan semacam ini juga lahir dari daerah-daerah yang memiliki akar separatisme dan sekaligus miskin, seperti di Aceh, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Solusi jangka panjang bagi pemerintah tentu saja adalah pemerataan ekonomi, sehingga tidak ada lagi daerah-daerah di Indonesia yang berkubang kemiskinan. Niscaya, gerakan kekerasan seperti terorisme atau separatisme pun mereda dengan sendirinya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here