Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Justru Subur di Era Neoliberal

2
107
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kiri). ANTARA FOTO

Nusantara.news – Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, angka kemiskinan bisa ditekan di bawah 10%. Fakta atau hoax (berita bohong)? Secara angka, versi BPS adalah fakta tapi jika dianalisa menurut versi global (Bank Dunia) tentu saja hoax. Kenapa? Angka kemiskinan versi BPS menggunakan standar angka kemiskinan Rp 11.000 atau USD 0,95 per orang per hari.

Masih logiskah nilai Rp 11.000 menjadi patokan biaya hidup seseorang untuk baru dikatakan miskin? Secara realistis tentu angka tersebut tidak logis dan manipulatif karena dengan nilai tersebut untuk makan 3 kali sehari saja tentu orang tidak akan mampu memenuhi kebutuhan mendasarnya, yakni makan dan minum. Bagaimana lagi dengan sandang, pangan, dan biaya hidup lainnya, sehingga terlalu naif jika ini dikatakan sebagai prestasi pemerintahan Joko Widodo. Standar angka kemiskinan global menentukan kebutuhan hidup sebesar USD 2 per orang per hari. Jika angka ini yang menjadi parameter, tentu angka rakyat miskin melonjak pesat dari 9,8% (klaim Joko Widodo) menjadi 39,8% (di atas 100 juta orang miskin di Indonesia). Tidak heran, jika 4 orang terkaya di Indonesia saat ini kekayaannya setara dengan 100 juta orang miskin.

Kemiskinan yang tidak teratasi sejak awal kemerdekaan sampai saat ini menjadi momok bagi pengelola negara. Jadi, amat disayangkan jika pemerintahan Joko Widodo mengklaim ini sebagai suatu keberhasilan, namun ternyata tidak lebih baik angka penurunan kemiskinan dibanding pemerintahan sebelumnya.

Tren Penurunan Angka Kemiskinan dari Orde Baru s/d Orde Reformasi

NO. Era Pemerintahan Tren Penurunan Kemiskinan % Periode Pemerintahan Lama Berkuasa
1 Orde Baru

Soeharto

Mewariskan 24,43% 1966 – 1998 32 tahun
2 B.J. Habibie Dari 24,43% menjadi 23,42% 1,01% 1998 – 1999 1 tahun
3 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Dari 23,42% menjadi 18,41% 5,1% 1999 – 2001 2 tahun
4 Megawati Soekarnoputri Dari 18,41% menjadi 17,42% 0,9% 2001 – 2004 3 tahun
5 Susilo Bambang Yudhoyono Dari 17,42% menjadi 10,96% 6,4% 2004 – 2014 10 tahun
6 Joko Widodo Dari 10,96% menjadi 9,86% 1,1% 2014 – 2018 4 tahun

 

Jika melihat prestasi di atas, tentu klaim berhasil menurunkan angka kemiskinan Joko Widodo biasa saja, hanya 1,1% selama 4 tahun berkuasa, dibandingkan dengan era presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang tidak sampai 2 tahun berkuasa di era krisis moneter, bisa menurunkan angka kemiskinan 5,1%. Jadi, apa yang dapat dibanggakan?

Pilihan prioritas pada infrastruktur sebagai fokus pembangunan Joko Widodo dipahami bahwa akan lama dampaknya terhadap perekonomian, dan tidak signifikan dampaknya pada penyediaan lapangan kerja. Apalagi ada tenaga kerja asing (TKA) pada proyek dari investor asal Cina meruak dan pesat jumlahnya.

Persoalan ini memperkeruh angka kemiskinan itu sendiri di saat resesi akibat twin defisit (APBN dan Neraca Perdagangan), pelemahan nilai rupiah dan gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga produk impor dan produk yang berbahan baku impor.

Orde Baru Lebih Berhasil Memerangi Kemiskinan

Soeharto diwarisi angka kemiskinan di atas 50% oleh Orde Lama, Presiden Soekarno. Dengan tim ekonomi yang handal (geng Berkeley) dipimpin oleh Prof. Widjojo Nitisastro, Prof. Ali Wardhana, Prof. Emil Salim, Prof. Sadli, mereka menjadi “dream team” dalam Kabinet Soeharto. Dengan strategi subsidi untuk pemenuhan kebutuhan dasar: sembako, BBM, listrik, dan produk-produk pertanian mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan. Selain itu, program pemberdayaan, khususnya pertanian telah mampu mewujudkan swasembada pangan di tahun 1994, dan memperoleh penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO). Soeharto “ngotot” untuk memperbesar biaya sektor pertanian pada APBN. Tidak heran, petani bisa keluar dari kemiskinan karena infrastruktur (waduk dan pengairan), pupuk, bibit disubsidi, serta penyuluhan yang gencar. Soeharto adalah satu-satunya Presiden yang memahami bahwa pertanian adalah sokoguru ekonomi rakyat Indonesia, dan desa adalah berbasis pertanian. Desa adalah basis kemiskinan, dan mayoritas adalah petani, sehingga sejak tahun 1971-1992 pertanian difokuskan sebagai prioritas pembangunan. Kebijakan ini sering berbenturan dengan geng Berkeley (Prof. Widjojo Nitisastro, dkk.), tapi Soeharto “ngotot”, karena ia memahami dan mempunyai visi yang kuat.

Soeharto meyakini bahwa 65% rakyatnya tergantung dari sektor pertanian, mengatasi kemiskinan adalah membangun sektor pertanian, walau disadari ia “otoriter” dan sangat bertentangan dengan demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya.

Sangat berbeda dengan kebijakan infrastruktur yang lama dampaknya secara ekonomi, mengutamakan kepentingan pengusaha dalam konteks niaga, karena mengurangi biaya logistik. Apalagi disinyalir atas pesanan Cina dalam skema OBOR (One Belt One Road). Contoh ekstrem atas desakan Cina adalah pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dengan biaya lebih dari USD 5 miliar. Padahal transportasi menuju Bandung tidak ada masalah, uang USD 5 miliar seharusnya bisa untuk memerangi kemiskinan.

Jelas, Orde Baru berorientasi ekonomi kerakyatan, berbasis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara, pemerintahan Orde Reformasi, khususnya pemerintahan Joko Widodo berorientasi rezim neolib, dalam komando Sri Mulyani Indrawati (SMI).

Dengan 50 butir LoI (Letter of Intent) dari IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional)/Bank Dunia sarat anti subsidi (neo-liberal) yang menghancurkan ekonomi rakyat, dan kita tergelincir pada kesulitan ekonomi yang tidak teratasi di era reformasi, dan mengalami titik kulminasi di era Joko Widodo. Kementerian Desa (dahulu Menteri Negara), dengan anggaran desa mencapai di atas Rp 100 triliun di APBN, tidak berhasil mengentaskan kemiskinan di desa, malah membawa industri korupsi pada aparat dan perangkat desa. Semua karena tidak terkonsep dan perubahan nomenklatur dilakukan dengan gegabah, dan menterinya dari partai politik yang tidak mempunyai orientasi ekonomi kerakyatan. Terkesan hanya sebagai “ATM” partai politiknya.

Pemberantasan Kemiskinan Harus Berbasis Pasal 33 UUD 1945

Pendekatan sosialisme pada Pasal 33 UUD 1945 menuntut tanggung jawab negara untuk berlaku adil, dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pendekatan harus berlandaskan moral dan evaluatif, bukan ala neolib yang subjektif dan komparatif yang cenderung anti subsidi. Padahal pada negara berkembang, proteksi adalah subsidi sebagai wujud peran negara menyejahterakan rakyatnya. Bukan ala neolib dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai), KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang cenderung melembagakan kemiskinan, karena tidak mengajarkan kemandirian.

Kemiskinan adalah persoalan utama negara Indonesia, fungsi negara harus hadir mengatasinya. Jika tidak, kemiskinan dekat dengan hal-hal mudarat, seperti perilaku menyimpang, malas, mengemis, berjudi, pelacuran, dan kriminalitas, serta menjadikan rakyat sensitif terhadap ketimpangan sosial tersebut. Kita menyebutnya kaum intoleran, karena benci terhadap orang kaya. Orang miskin mengakibatkan seseorang rela melakukan apa saja untuk mengatasi persoalan hidupnya. Budaya money politic (transaksional) pada sistem one man one vote tumbuh subur, konon kemiskinan adalah salah satu faktor penyebabnya. Ketika suara bisa diuangkan menjadi budaya politik yang menjurus pada demokrasi berbasis kapitalisme, hal tersebut menyuburkan demokrasi kriminal.

Akar masalah kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, etos kerja (malas), keterbatasan alam, keterbatasan lapangan pekerjaan, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), terisolir karena bencana alam. Seringkali program pengentasan kemiskinan menjadi tidak mendidik kemandirian dan berekses melestarikan kemiskinan itu sendiri.

Membiarkan rakyat miskin adalah bentuk ketidakadilan Negara, dan bisa sebagai faktor pemicu untuk kerusuhan sosial. Kemiskinan, ketimpangan sosial bisa sebagai momentum dan potensi yang bisa diolah sebagai sarana menimbulkan destabilisasi politik. Ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan kemiskinan bisa memicu politik identitas yang sangat dibenci dalam demokrasi berbasis kapitalisme yang terjadi di Indonesia seperti saat ini. Tekanan sosial tentang biaya hidup menimbulkan situasi sosial yang mengakibatkan prasangka kebencian.

Kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah bagian dari sejarah kemanusiaan, di mana Negara sering absen dan tidak menjalankan perannya di Indonesia. Klaim pemerintahan Joko Widodo tentang program BBM satu harga di Papua, niatnya baik. Namun menjadi masalah ketika Negara tidak mampu mensubsidi, apalagi di saat Pertamina di ambang kebangkrutan. Ironi Papua dengan sumber daya alam yang kaya raya menjadi objek pencitraan, padahal rakyatnya terjerat kemiskinan di lumbung padi. PT Freeport sebagai tambang emas terbesar di dunia ternyata tidak membawa dampak perubahan pada rakyat Papua. Bahkan divestasi saham PT Freeport dieksploitasi oleh pemerintahan Joko Widodo sebagai prestasi, karena rakyat Papua memiliki saham 10% nantinya. Fakta atau hoax? Akan menjadi hoax jika rencana divestasi ditolak oleh PT Freeport (jika tidak diperoleh kesepakatan), karena ini baru bersifat rencana, masih dalam proses negosiasi, tapi sudah diklaim sebagai suatu keberhasilan. Ini bentuk pemiskinan dan pembodohan terhadap rakyat Indonesia.

Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial adalah Akar Kebencian Sosial

Kita sudah terbiasa dijajah, VOC dengan jumlah 16 ribu orang ditahun 1900 menguasai 35 juta penduduk pribumi. Di tahun 1930 berjumlah 0,4% dari 60 juta orang penduduk Indonesia menguasai 60 juta orang rakyat Indonesia. Hal ini memicu lahirnya Sumpah Pemuda, dan keinginan Indonesia merdeka. Di era kemerdekaan kembali kita dijajah secara ekonomi oleh etnis Cina yang hanya merupakan 5% penduduk Indonesia. Namun keberadaannya menguasai 80% perekonomian. Dari 10 orang terkaya, 8 orang di antaranya dari etnis Cina yang menguasai 75% perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta 90% dari 50 orang terkaya di Indonesia.

Hal ini memicu ketimpangan sosial yang dalam, menimbulkan kebencian sosial sehingga rentan dengan kerusuhan sosial berbau SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) seperti yang terjadi pada tahun 1998. Kebencian berlanjut karena 87% lahan dikuasai oleh 29 taipan yang menguasai 5,1 juta hektare perkebunan kelapa sawit, 80% perusahaan farmasi dan rumah sakit swasta kelas atas, dan sederet penguasaan ekonomi lainnya.

Ratio Gini (0,39%) menunjukan ketimpangan sosial yang dalam, menempatkan negara kita pada posisi keempat tertimpang di dunia. Hal ini akan lebih buruk jika BPS menjadikan pendapatan sebagai parameternya. Mungkin Ratio Gini bisa dua kali lebih buruk, dan kita akan menjadi negara paling timpang di dunia.

Isu pribumi dan non-pribumi kembali merebak yang mengarah pada politik identitas (sektarianisme politik) karena Pilkada DKI Jakarta 2017, dengan munculnya Gerakan 212 (2 Desember 2016) dalam skema Pribumi-Non Pribumi, dan Islam-Non Islam yang berbau rasis. Keunggulan ras yang ditunjukkan etnis Cina seperti Hitler dengan Bangsa Arya, dan elite keuangan global (Rothschild, dkk.) sementara dengan Yahudi adalah faktor pemicu sentimen pribumi dan non pribumi di banyak negara.

Kebencian terhadap ras Cina bak api dalam sekam, jika ada operator yang memicu bisa terjadi seperti tahun 1965 meledaknya PKI (Partai Komunis Indonesia), sehingga etnis Cina menjadi sasaran amuk. Pada tahun 1998 juga terjadi hal yang sama, dan yang berskala lokal seperti di Bandung (1960-an) dan Solo (1980-an), akarnya adalah kebencian. Sosial media saat ini menjadi sarana ampuh dalam cipta kondisi oleh momentum dalam kerusuhan berbau SARA.

Kebencian itu adalah ‘rasa’, pemerintah sebagai stabilisator dan katalisator, bukan memihak seperti pada kasus Ahok (2017). Politik adalah subyektifitas, ketika tahun politik (2019) tentu rentan aparat pemerintah, TNI, dan POLRI memihak pada petahana. Ambisi menjadi capres adalah sah, tapi ketika menggunakan kekuasaan untuk memenangkan Pilpres 2019, ini masalah bagi demokrasi Indonesia.

Kemiskinan memicu ketimpangan sosial yang lebih dalam, peran negara harus hadir mempersempit agar tidak terjadi hal yang fatal di tahun politik. Momentum kondisi objektif ekonomi yang “parah” rentan dicipta kondisi menjadi kerusuhan sosial. []

2 KOMENTAR

  1. Pemilihan Umum
    Bukan Turunkan Maling Lama
    Lalu Pilih Maling Baru

    Nestapa Negri ku

    AyooO sUBURkan Bhumi Pertiwi
    Jaga setiap jengkal
    Jangan sAMPAi diRampas MaNuBiLis

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here