Kenaikan Harga BBM Inkonsistensi Pemerintah

0
72

Nusantara.news, Jakarta – Sejak Minggu 1 Juli 2018 PT Pertamina (Persero) menaikkan ‘diam-diam’ harga harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Kenaikan harga BBM jenis tersebut menyusul penguatan harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik.

BBM nonsubsidi yang dimaksud adalah harga research octane number (RON) 92 atau Pertamax naik Rp 600 menjadi Rp 9.500 per liter. Kemudian harga Pertamax Turbo naik Rp 600 menjadi Rp 10.700 per liter. Sedangkan harga Pertamina Dex naik Rp 500 menjadi Rp 10.500 per liter dan harga Dexlite naik Rp 900 menjadi Rp 9.000 per liter.

Namun kenaikan harga BBM tidak berlaku pada BBM jenis Premium, Solar, dan Pertalite. Harga Premium ditetapkan Rp 6.450 per liter. Premium tidak disubsidi, tetapi pemerintah mengatur harga jual BBM dengan kandungan oktan atau RON 88 tersebut. Harga BBM Solar tercatat Rp 5.150 per liter dengan subsidi Rp 500 dan RON 90 atau Pertalite tidak disubsidi pemerintah dengan harga jual Rp 7.800 per liter.

Penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex dilakukan Pertamina sebagai badan usaha, dengan mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 34/2018 Perubahan Kelima Atas Permen ESDM Nomor 39/2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

Masalahnya kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi heboh lantaran masyarakat kini sudah beralih menggunakan BBM nonsubsidi. Sejak diteken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, Pemerintah telah menglasifikasikan BBM menjadi tiga jenis kategori, yaitu BBM Tertentu, BBM Khusus Penugasan dan BBM Umum.

Nah, bensin RON minimum 88 atau premium yang didistribusikan di luar Jawa, Madura dan Bali (Jamali) disebut sebagai BBM Khusus Penugasan, yang harganya ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM bersamaan dengan jenis BBM Tertentu (minyak tanah dan solar) dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.500 per liter untuk minyak tanah, Rp 5.150 per liter untuk solar, dan Rp 6.450 per liter untuk jenis BBM Khusus Penugasan.

Harga tersebut adalah harga berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 3448 K/12/MEM/2017 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2017 pukul 00.00 WIB, atau tidak mengalami kenaikan sejak 1 April 2016.

Sementara, di wilayah Jamali, harga eceran untuk BBM Premium di SPBU Pertamina sebesar Rp 6.550 per liter, bukan Rp. 6.450 per liter sebagaimana ditetapkan Pemerintah. Hal tersebut karena, Premium yang diecerkan di wilayah Jamali juga bukanlah merupakan BBM Khusus Penugasan, namun masuk kategori BBM Umum yang harganya ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan tetap berpedoman kepada kebijakan Pemerintah dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sayangnya, keberadaan premium di wilayah Jamali sangat minim. Banyak masyarakat yang mengeluh hilangnya pasokan BBM premium di wilayah Jamali, meski masuk kategori BBM nonsubsidi. Masyarakat kemudian seperti ‘dipaksa’ untuk menggunakan RON 90 atau Pertalite. BBM jenis Pertalite sejak dikenalkan Pertamina tidaklah cocok dengan teknologi kendaraan saat ini dan tak sesuai dengan regulasi Kementerian yang menerapkan standar Euro 2 saat itu.

Toh, meski berbeda dari aturan Kementerian, Pertamina telah mendistribusikan Pertalite ke pelosok negeri. Berdasarkan data Pertamina, sampai sekarang sedikitnya ada 4.646 SPBU yang menjual Pertalite di seluruh Indonesia.

Bahkan bila mengacu standar Euro 4, bahan bakar premium dengan RON 88 (Premium), RON 90(Pertalite), dan RON 92 (Pertamax) pun tidak boleh lagi dijual di SPBU. Artinya, pemerintah dan Pertamina harus siap menyediakan BBM yang memenuhi standar tersebut di seluruh Indonesia.

Sejak 2007, berbagai varian kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, memiliki rasio kompresi minimal 9:1. Dengan rasio kompresi 9,2:1, maka masyarakat memilih menggunakan bensin dengan RON minimal 92 atau Pertamax dibanding menggunakan Pertalite yang harganya tidak selisih jauh.

Harga Pertalite di SPBU Pertamina tidak semuanya sama dan tergantung dari wilayah masing-masing. Data Pertamina menunjukkan bahwa harga BBM dengan RON 90 tersebut termahal di Kodya Batam dan Kepulauan Riau, yakni mencapai Rp 8.150/liter. Kemudian di beberapa wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan sebagian Sumatera, harga Pertalite dipatok Rp 8.000/liter. Sementara di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta beberapa wilayah di Sumatera, BBM dengan oktan 90 tersebut dijual dengan harga Rp 7.800/liter.

Maka, sangatlah wajar jika kini harga BBM nonsubsidi naik kemudian diikuti reaksi dari masyarakat. Karena harga BBM apapun yang naik (terutama di wilayah Jamali), masyarakat sejak awal sudah ‘dipaksa’ menggunakan BBM nonsubsidi.

Kendati pada akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 soal kebijakan Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM jenis Premium di wilayah Jamali, keinginan pemerintah untuk kembali menyediakan BBM jenis Premium di seluruh SPBU wilayah Jamali masih terkendala teknis.

Pemerintah memutuskan merevisi Perpres lantaran ada kelangkaan Premium di sejumlah daerah. Kebijakan itu juga memungkinkan untuk menjaga harga BBM dan daya beli masyarakat di tengah tren harga minyak mentah dunia yang meningkat. Inkonsistensi kebijakan pemerintah ini mengacu pada realisasi Premium 2017, dimana pemerintah menyalurkan 5,1 juta liter. Saat ini masih ada sekitar 1.926 SPBU di Jamali yang belum menyediakan Premium.

Sehingga wajar saja inkonsistensi Jokowi merevisi Perpres 191/2014 yang salah satunya kembali mengharuskan Pertamina mendistribusikan BBM jenis Premium di wilayah Jamali, dibaca sebagai kepentingan politik semata.

‘Cuci tangan’ Pemerintah  

Kenaikan harga BBM nonsubsidi sangat disesalkan banyak pihak. Masyarakat sudah terlanjur menggunakan BBM nonsubsidi. Sepertinya revisi Perpres 191/2014 tidak berpengaruh banyak, khususnya untuk saat ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) terkesan irit bicara soal kenaikan harga BBM berjenis Pertamax. Menurut Sri, kebijakan tersebut merupakan ranah Pertamina dan bukan kebijakan pemerintah. “Kenaikan BBM Itu kan corporate ya, yang dilakukan Pertamina,” katanya usai rapat dengan komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7/2018) malam.

Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Sri yang menyatakan bahwa harga BBM tidak akan mengalami kenaikan sepanjang 2018 karena didasari oleh asumsi APBN. Ia juga pernah mensinyalir bahwa kenaikan BBM terjadi pada 2019 dengan mempertimbangkan kenaikan harga berbagai komoditas terutama harga minyak mentah dunia. Tapi faktanya sekarang BBM naik berkali-kali. Pemerintah sendiri selalu beralasan kenaikan dipicu faktor eksternal. Tapi sebenarnya alasan tersebut menunjukkan seolah pemerintah ‘cuci tangan’.

Bukti pemerintah ‘cuci tangan’ terkait perubahan harga BBM nonsubsidi, karena aturan baru tidak perlu mendapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2018 tentang perhitungan harga jual eceran BBM, yang merevisi aturan sebelumnya yakni Permen 21 tahun 2018.

Dalam aturan baru itu, badan usaha hanya wajib melaporkan kepada Menteri mengenai harga jual eceran BBM nonsubsidi. Ini berlaku sejak aturan diundangkan 22 Juni 2018. Disebutkan pasal 4 ayat 3, harga jual eceran jenis BBM Umum ditetapkan badan usaha dan wajib dilaporkan kepada Menteri ESDM.

Laporan tersebut disampaikan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas). Nantinya, Dirjen Migas yang mengevaluasi laporan itu. Dirjen Migas juga akan menetapkan tata cara penyampaian laporan dan pedoman evaluasi.

Ketentuan itu berbeda dengan aturan lama. Di aturan lama, harga BBM Umum di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Bahan Bakar Nelayan (SPBN) ditetapkan badan usaha setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Di pasal berikutnya, Menteri dapat memberikan persetujuan dengan pertimbangan situasi perekonomian, kemampuan daya beli masyarakat, ekonomi riil dan sosial masyarakat. Namun, pasal tersebut dihapus di aturan baru.

Keputusan menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi sebenarnya sudah diatur dalam putusan MK No. 002/PUU-I/2003 hasil uji materi UU Migas No. 22 Tahun 2001, disebutkan sebagai akibat diserahkannya harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang a quo, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang, dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara dimana Pemerinah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap negara.

MK berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang a quo mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah.

Menurut MK, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Namun kini Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM malah seperti dikendalikan oleh badan usaha yang menaikkan harga BBM dengan mengikuti mekanisme pasar, meski yang ditetapkan adalah harga BBM nonsubsidi. Pasalnya di aturan lama Permen 21 tahun 2018, BBM jenis umum yang tidak dijual di SPBU dan SPBN harganya ditetapkan badan usaha dan wajib dilaporkan kepada Menteri ESDM. Laporan itu dievaluasi secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Kini ketentuan tersebut dihapus dengan diterbitkannya Permen ESDM Nomor 34 tahun 2018 tentang perhitungan harga jual eceran BBM yang merevisi aturan sebelumnya.

Sebaliknya di aturan baru Menteri dapat menganulir kenaikan harga BBM nonsubsidi yang sudah ditentukan badan usaha, syaratnya jika harga tersebut melebihi yang sudah dipatok pemerintah. Maksimal margin yang diperoleh badan usaha dari menjual BBM nonsubsidi tidak boleh lebih dari 10%. Batasan itu mengacu  Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 tahun 2018. Pasal 4 ayat 1 aturan itu menyebutkan perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan badan usaha dengan harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% dari harga dasar.

Selain Pertamina, tiga badan usaha sudah menaikkan harga BBM nonsubsidi, yakni Shell Indonesia, Total Oil Indonesia dan AKR Corporindo. Badan usaha ini bisa menaikkan terlebih dulu tanpa menunggu hasil evaluasi. Pertimbangan kenaikan adalah meningkatnya harga minyak dunia. Ya, selama harga BBM masih mengacu pada harga keekonomian minyak mentah dunia, maka selama itu pula BBM akan terus berfluktuasi.

Bagaimana pun, menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi akan selalu memberikan multi player effect yang negatif terhadap masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi rendah. Harga BBM yang tinggi secara langsung menaikkan biaya transportasi dan distribusi logistik, sehingga kebutuhan pokok menjadi mahal. Cukup beralasan juga bila diartikan kenaikan BBM karena ada kepentingan lebih besar, yakni menjaga daya beli rakyat dan mengendalikan inflasi di tahun politik ini.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here