Tarif Tol JORR

Kenaikan Tarif Tol JORR Rasa Sosialis

0
65
Tol JORR Jatiasih, Bekasi, siap menerima perintah menaikkan tol JORR dari Rp9.000 menjadi Rp15.000.

Nusantara.news, Jakarta – Rencana integrasi tarif tol Jakarta Outing Ring Rod (JORR) dengan menyamaratakan tarif jauh dekat menjadi Rp15.000. Apakah ini akan efektif untuk pengguna atau pengelola? Mengapa tarif tol dipaksakan sama rata-sama rasa?

Sebelumnya, Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPJT-Kementerian PUPR) bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pengelola ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) sepakat menunda pemberlakuan integrasi JORR, yang sebelumnya direncanakan pada 13 Juni 2018, berubah menjadi 20 Juni 2018 mendatang.

Tarif tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) atau Tol Lingkar Luar Jakarta yang akan diseragamkan 20 Juni nanti merupakan upaya Pemerintah dan Jasa Marga untuk menambah waktu sosialisasi dalam rangka integrasi JORR.

Efisiensi pembayaran ini telah disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum an Perumahan Rakyat (PUPR) melalui daftar tarif baru bagi pengguna jalan tol. Perincian tarif Jalan Tol JORR pasca-integrasi adalah kendaraan golongan 1 Rp15.000. Lalu kendaraan golongan 2 dan 3 Rp22.500. Terakhir, golongan 4 dan 5 sebesar Rp30.000.

Dirjen Bina Marga PUPR Arie Setiadi Moerwanto menuturkan keberadaan jalan tol seharusnya diperuntukkan bagi pengguna jarak jauh dan angkutan logistik. Pengguna jarak dekat bisa melintas di jalan arteri yang akan terus ditingkatkan kualitasnya.

Selain itu, kata Arie, integrasi Jalan Tol JORR tidak dilakukan untuk menggenjot pendapatan pengelola jalan tol atau Badan Urusan Jalan Tol (BUJT). Terlebih, pendapatan dari BUJT tetap rutin dilaporkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai transparansi bagi masyarakat. “Integrasi ini untuk meningkatkan pelayanan pengguna jalan,” ujarnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan rencana kebijakan penerapan integrasi tarif yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sebetulnya tidak menjadi masalah. Mengingat integrasi tersebut masih di batas wajar, terkecuali adanya kenaikan pada tol nasional.

“Ya, enggak masalah lah memang sudah pasti akan ada yang keberatan. Karena apa? Karena aku enggak mau pake semuanya. Aku pake dikit saja, bayarnya nanti jadi lebih mahal. Itu normal. Tetapi bagi mereka yang pakainya panjang dia akan senang. Jadi ada yang untung dan ada yang rugi. Kalau naik tol secara nasional itu lain lagi,” demikian Darmin menjelaskan beberapa waktu lalu.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno, keputusan itu sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi kemacetan. Apalagi tahun depan, DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan electronic road pricing (ERP).

Sehingga diharapkan dengan adanya jalan berbayar dan tarif parkir tinggi masyarakat dapat beralih menggunakan transportasi umum dan mengurangi kemacetan Jakarta. Mungkin ini bisa sejalan untuk memastikan masyarakat bisa pindah menjadi pengguna kendaraan umum.

Pro dan kontra

Tentu saja rencana kebijakan kenaikan tarif tol dari Rp9.500 menjadi Rp15.000 jauh dekat, walau dibungkus dengan bahasa integrasi tarif tol, telah menimbulkan pro dan konrta. Yang pro tentu saja akan mendukung karena berada dipihak yang diuntungkan, terutama para pengusaha jalan tol dan industri logistik.

Alasan lain yang dibangun adalah dengan integrasi tarif tol JORR maka terjadi subsidi silang dari pengendara berjarak pendek ke pengendara berjarak jauh. Pada bagian lain argumentasi bahwa integrasi tarif ini tetap memastikan laba pengelola tol tetap terjaga, kalaupun ada kenaikan laba, tapi tetap memperhatikan besaran inflasi. Kalau laba pengelola jalan tol di atas target, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada pengguna.

Argumentasi-argumentasi di atas memang agak konyol karena bagaiimana mungkin pengendara berjarak pendek itu pengendara yang kurang mampu, dan pengendara berjarak jauh itu adalah orang mampu. Maka terjadi subsidi silang dari yang kurang mampu ke yang mampu.

Termasuk argumentasi pengembalian kelebihan laba ke pengguna tol, agak aneh dan lucu. Bagaimana mekanisme mengembalikan kelebihan laba itu kepada konsumen, sementara konsumennya tidak terdeteksi dengan jelas siapa saja.

Itu sebabnya rakyat kebanyakan yang menggunakan kendaraan pribadi jalur pendek, menolak penerapan tarif baru JORR.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita menilai kebijakan integrasi tarif Jakarta Outer Ring Road (JORR) sangat baik untuk angkutan logistik. Ia berharap dengan penerapan kebijakan itu bisa mengurangi jumlah kendaraan pribadi di sana.

Fungsi utama JORR, menurutnya sebagai jalur utama logistik agar truk tidak melintas di dalam kota Jakarta, kita malah mengharapkan tarif golongan I untuk mobil pribadi seharusnya lebih mahal dari golongan IV.

Menurut Zaldy, JORR saat ini sudah terlampau macet dan tidak sesuai dengan fungsi utamanya sebagai jalur logistik. Sebab, saat ini jalan bebas hambatan itu malah dipadati oleh kendaraan pribadi. Kemacetan itu menyebabkan ongkos logistik membengkak lantaran jumlah trip per harinya berkurang.

“Kalau macet, jumlah trip dari truk akan berkurang, selain dari pemakaian bahan bakar dan perawatan yang lebih banyak biayanya,” tutur Zaldy.

Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truck Indonesia (Apterindo) Gemilang Tarigan berharap dengan adanya penambahan tarif tol bagi kendaraan pribadi dapat mengurangi jumlah mobil di JORR. Sehingga, lalu lintas di sana menjadi lebih lancar ketimbang saat ini. “itu yang kami tunggu-tunggu saat ini, kelancaran tol,” keluh Tarigan.

Ia memperhitungkan pengenaan tarif Rp15.000 untuk kendaraan pribadi yang masuk ke JORR akan membuat pengemudi jarak dekat lebih memilih jalan arteri yang tidak dikenakan biaya.

Sebagai contoh tol Becakayu saja yang tarifnya Rp14.000 minim dimasuki kendaraan pribadi, pengusaha truk berharap seperti itu. Selain itu, penerapan kebijakan itu bisa memangkas biaya tol angkutan truk hampir separuhnya.

Saat ini, tarif akses jalan tol Tanjung Priok dikenakan sebesar Rp45.000 per truk trailer. Belum lagi, setelah 12 kilometer alias saat mengakses tol ke arah Cikampek, pengemudi kembali dikenai biaya sebesar Rp23.000.

Sehingga, untuk sekali jalan, ongkos bayar tol setiap truk adalah sekitar Rp68.000. Minimal, truk beroperasi dua kali jalan, yaitu saat berangkat dan kembali. Dengan demikian, setiap harinya pangusaha truk setidaknya perlu merogoh Rp136.000 per truk. Karena itu, banyak truk yang memilih melalui jalan arteri ketimbang jalan tol akses Tanjung Priok.

Ketua Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi memberikan catatan bahwa integrasi tarif dari sisi pelayanan harus menjadi target untuk meningkatkan pelayanan, khususnya aspek standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol.

Sebab diatas kertas, integrasi akan memangkas keberadaan beberapa gate, sehingga memangkas lamanya transaksi antrian. Banyaknya transaksi diakui bisa menghambat lajunya kendaraan.

Hanya saja ia mmeinta integrasi tarif ini jangan menjadi kenaikan tarif secara terselubung. Sebab kenaikan tarif tol sudah diatur setiap dua tahun sekali. Oleh karenanya, pengelola jalan tol harus bisa membuktikan hal itu. Membuktikan bahwa revenue pengelola tol tidak naik pasca integrasi. Jika revenue tambah berarti ada kenaikan tarif secara terselubung, sepihak, dan pelanggaran terhadap PP tentang Jalan Tol.

Kebijakan ini dinilai bakal memberatkan pengguna tol untuk jarak pendek. Sebab jumlah biaya tol menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Integrasi tarif tersebut akan memberatkan untuk pengguna tol jarak pendek, khususnya kendaraan pribadi. Dan akan menguntungkan untuk pengguna tol jarak jauh. Sebagai contoh, untuk jarak terpendek biasanya Rp3.500 akan menjadi Rp15.000,” katanya.

Sebaliknya mendatangkan keuntungan bagi para pengguna tol untuk jarak panjang. Sedangkan untuk jarak terjauh, melewati tiga gate yang biasanya Rp22.000 akan terpangkas menjadi Rp15.000 saja,” tambahnya.

Integrasi tarif tol ini akan berdampak pada turunyan tarif tol golongan angkutan logistik di tol JORR. Dengan adanya kebijakan penurunan tarif tol kendaraan logistik ini dapat menurunkan logistic fee dan bahkan memicu turunnya harga di sisi end user.

“Tol JORR memang by design adalah untuk angkutan logistik. Jadi kalau integrasi lebih menguntungkan angkutan logistik adalah hal yang wajar, bahkan positif,” tandasnya.

Meski demikian, diperlukan sebuah kebijakan tarif tol yang tak melulu menguntungkan pengusaha, tapi juga memperhatikan rasa keadilan buat konsumen.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here