Kenaikan TDL Nyaris Tak Terbendung

1
78
Kenaikan harga batu bara internasional memaksa PLN berpikir keras agar tidak berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik. Persoalannya pada 2017, karena tak ada kenaikan TDL, PLN harus menanggung kerugian Rp15 triliun karena penugasan pemerintah. Akan kah akhirnya TDL naik?

Nusantara.news, Jakarta – Kemarin Dirut PT Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir menyambangi Presiden Jokowi di Istana Negara. Mission impossible yang dibawa adalah agar Presiden bisa mengatur harga batu bara domestik. Jika gagal, maka mau tak mau harga tarif dasar listrik (TDL) harus naik. Mungkin kah?

Kedatangan Sofyan Basir ke Jokowi saja sebenarnya sudah merupakan isyarat yang kuat bahwa PLN sudah keberatan beban, sehingga satu-satunya cara untuk menguranginya dengan menaikan TDL. Dilemanya adalah, ini tahun politik, bahkan tahun depan sudah masuk tahun Pemilu dan Pilpres, sehingga bak buah simalakama.

Kedatangan Sofyan secara tegas meminta Presiden Jokowi untuk mengatur bara domestik sebagai bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Tujuannya, untuk menekan beban keuangan PLN yang sedang morat-marit karena pemerintah terus menahan kenaikan tarif listrik.

Pada 2017, PLN harus menanggung kenaikan harga batu bara yang membengkak hingga Rp15 triliun. Karena itu, kalau pemerintah tidak mengatur harga batu bara, biaya pokok produksi PLN berisiko semakin membengkak. Mengingat awal 2018 harga batu bara acuan (HBA) sudah tembus US$95 per metrik ton atau naik 10% dibandingkan tahun lalu.

Nah, kehadiran Sofyan Basir ke presiden untuk memastikan tidak perlu ada kenaikan TDL dengan megnatur ulang HBA. Presiden dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setuju agar tarif listrik tidak naik.

Namun Sofyan minta syarat kalau memang TDL tidak harus dinaikkan, yakni pemerintah harus menurunkan harga batu bara dalam negeri (domestic market obligation—DMO) hingga US$60 per metrik ton. Tujuannya, ya untuk mencegah kenaikan TDL.

“Baru bara harus dijual dengan harga keekonomian yang cukup agar tarif bisa dipertahankan dengan baik,” demikian kata Sofyan Basir kepada pers.

Fluktuasi harga batu bara akan sangat berpengaruh terhadap kinerja PLN, mengingat perseroan pelat merah itu masih memiliki tugas untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di kawasan timur Indonesia.

Target peningkatan rasio elektrifikasi pada 2019 di kisaran 97%. saat ini baru pada kisaran 93%. Namun diharapkan target elektrifikasi 97% dapat dicapai pada 2018. Jika DMO batu bara dapat diturunkan di kisaran US$60 per metrik ton, maka PLN bisa fokus menggenjot investasi ketenagalistrikan nasional.

Sinyal kuat TDL naik

Persoalannya–ini yang juga menjadi sinyal paling kuat bahwa TDL akan dinaikkan—Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Someng menyatakan akan mengeluarkan formula baru tarif listrik, yang berujung pada kenaikan tarif dasar listrik.

Dalam formula tarif baru tersebut, pemerintah memasukkan faktor harga batu bara sebagai komponen perhitungan tarif selain inflasi dan nilai tukar dolar AS serta harga minyak Indonesia.

“Pasti naik. Ya, harus cari formula baru lagi kalau memang ada faktor yang perlu disesuaikan,” kata Andy.

Hanya saja, Badan Pusat Statitistik (BPS) mengingatkan, sepanjang 2017 penyumbang terbesar inflasi adalah kenaikan tarif listrik. Kebijakan reformasi subsidi yang dijalankan pemerintah tahun lalu ikut mempengaruhi besaran inflasi. Pada 2018, pemerintah menargetkan inflasi sebesar 3,5%, sedikit lebih rendah dibandingkan pencapaian inflasi pada 2017 sebesar 3,61%.

TNI dan Polri sendiri sudah mengikat nota kesepahaman (memorandum of understandiing–MoU) untuk perbantuan TNI atas Polri untuk menjaga keamanan, ketertiban, nasional (Kamtibnas). MoU itu tertuang dalam nota kesepahaman No. B/2/1/2018 tertanggal 23 Januar 2018.

Selain menghadapi tahun politik, MoU itu salah satunya untuk menghadapi demonstrasi kalau-kalau terjadi kenaikan TDL maupun BBM.

Pembatasan penjualan ke luar negeri

Konsekuensi lanjutan yang diminta Dirut PLN adalah, menurut anggota DPR Komisi VII Eni Maulani mendukung usulan PLN tersebut. Mau tidak mau pengusaha batu bara harus membatasi penjualan ke luar negeri untuk memastikan pasok ke dalam negeri.

Ini tentu menjadi dilema tersendiri karena pengusaha juga baru-baru ini merasakan harga batu bara naik. Oleh karena itu, ide untuk membatasi ekspor batu bara ke luar negeri akan menjadi solusi yang masuk akal, memang tidak harus menghentikan sama sekeli, cukup dibatasi.

Dalam konsep DMO, selain mewajibkan penjualan produksi batu bara 25% ke PLN, pemerintah juga perlu menetapkan harga BMO lebih murah dari harga pasar. Ada beberapa opsi untuk maksud tersebut, diantaranya adalah dengan menggunakan formula harga pokok plus marjin dan skema penetapan batas atas dan bawah.

Melihat gejala tersebut di atas, sepertinya memang pemerintah dihadapkan pada dilema. Disatu sisi harus memastikan TDL tidak naik, di sisi lain HBA juga harus mengacu pada harga keekonomian. Sebaliknya jika ingin HBA turun, maka pasok batu bara ke luar negeri harus dibatasi, sehingga pasok domestik terjamin.

Persoalan lainnya, volume ekspor batu bara ke luar negeri sudah diikat kontrak dengan buyer di luar negeri beberapa tahun sebelumnya, sehingga mau tidak mau merevisi kontrak adalah solusinya. Namun demikian, merevisi kontrak belum tentu bisa diterima oleh para buyer di luar negeri, dan kalaupun disetujui biasanya diikuti dengan beberapa pinalti.

Soal TDL memang menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan, pemerintah dan PLN selalu dihadapkan pada situasi dilematis. Dilema paling besar jika pemerintah terpaksa harus menaikan TDL, maka mau tidak mau harus berhadapan dengan para mahasiswa di seluruh Indonesia.

Opsi mana yang akan diambil pemerintah? Sepertinya memang kenaikan TDL tak terbendung lagi…[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here