‘Kenakalan-Kenalakan’ JPMorgan di Dunia Global (1)

0
109

Nusantara.news, Jakarta – Setelah JPMorgan dipecat Sri Mulyani gara-gara menurunkan rating investasi Indonesia dari positif ke  posisi stabil, kini Indonesia bisa bernapas lega lagi dengan adanya beberapa lembaga pemeringkat yang turut meningkatkan rating Indonesia dari  level stabil menjadi  positif. Beberapa lembaga pemeringkat rating tersebut di antaranya Moody’s Investor Service, Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR)  dan Fitch Rating.

Moody’s Investor Service meningkatkan Outlook Sovereign Credit Rating Indonesia dari stabil menjadi positif, sekaligus mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade). Sedangkan Japan Credit rating Agency, Ltd (JCR) dan Fitch Rating, masing-masing mengafirmasi rating pada BBB-.

Selain itu lembaga ini juga memberikan catatan kepada Indonesia untuk berkomitmen menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB. Dengan anggaran yang terjaga, diharapkan Indonesia menjaga utang dibandingkan dengan negara lainnya. Sebaliknya, dengan adanya keputusan Moody’s ini, pemerintah memandang risiko kredit sudah berkurang. Di samping itu, pemerintah mengklaim tidak lagi menghadapi masalah fundamental ekonomi.

Dengan adanya catatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, tidak ada persoalan lagi mengenai fundamental ekonomi Indonesia tahun ini, termasuk dari sisi penerimaan. Sebab, pemerintah sudah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang lebih kredibel.

Sementara itu menteri Keuangan Sri Mulyani yang  mencermati sejumlah catatan dari lembaga pemeringkat internasional itu mengatakan, “Pokoknya kami usahakan terus-menerus melakukan perbaikan. Kalau yang dilihat dari APBN, ya kami perkuat penerimaan perpajakan, di mana akan lakukan perbaikan, berapa lama perbaikan, apa yang akan dicapai, sehingga informasi itu diperoleh dan dipercaya mereka yang melakukan assessment,” kata Sri.

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menekankan tentang arah kebijakan ekonomi Indonesia melalui perbaikan informasi. Ia tidak ingin lembaga internasional memberikan rating negatif lantaran kurangnya informasi terkait perbaikan yang dilakukan pemerintah.

Sebelumnya, Sri Mulyani sempat geram dengan keputusan JPMorgan Chase Bank yang memberikan peringkat kepada investasi Indonesia dari level positif menjadi stabil. Keputusan JPMorgan yang dianggap Sri Mulyani tidak fair, membuat ia memutuskan dengan bank yang berasal dari AS yang selama ini sebagai bank persepsi.

Sebagaimana diketahui, sejak 2006 JPMorgan bekerja sama dengan Indonesia sebagai agen penjual Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia. Sejak putus hubungan itu JP Morgan pun tak lagi menjadi salah satu bank persepsi yang dapat menampung aliran dana tax amnesty.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemutusan hubungan kerja sama investment bank ini salah satunya karena tak ada keuntungan yang didapat Indonesia dari hasil riset yang mereka lakukan. Padahal, tujuan dari sebuah hubungan kerja sama adalah saling menguntungkan semua pihak.

Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, harus ada upaya yang dilakukan secara simetris, yakni berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, bertanggung jawab, berkualitas, dan memiliki kredibilitas. Apalagi, kata Sri Mulyani, JP Morgan merupakan lembaga besar yang tentunya memiliki tanggung jawab lebih besar dari sisi kualitas maupun kemampuan untuk menciptakan kepercayaan.

Keputusan Sri Mulyani tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satu dukungan itu datang dari Ketua Umum BPP Hipmi  Bahlil Lahadalia. Dia menilai, JP Morgan Chase Bank berbahaya, karena berusaha menciptakan opini destruktif untuk menggoyang perekonomian beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahlil bahkan menuduh jika stabilitas keuangan Indonesia terganggu, ujung-ujungnya, JPMorgan dan kawan-kawan ingin ambil untung besar.

Sejak awal, kata Bahlil, semestinya JPMorgan tidak perlu dilibatkan dalam program tax amnesty sebagai bank persepsi. Pasalnya, bank ini secara sistematis telah berupaya melemahkan Indonesia. Contohnya, pada Agustus  2016 lalu, JPMorgan minta investor asing mengurangi kepemilikan obligasi Indonesia. Dia juga menciptakan opini bahwa prospek perekonomian di Asia, termasuk Indonesia, cenderung negatif, karena ada kekhawatiran kenaikan rate suku bunga di AS dengan akibat dollar akan ‘pulang kandang’.

Di sisi lain, opini negatif itu juga dibayangi oleh devaluasi Yuan China yang memperburuk prospek mata uang Asia serta rencana kenaikan pinjaman utang pemerintah. Lucunya lagi, JP Morgan mensejajarkan situasi Indonesia dengan kondisi pasar di Brasil.

JP Morgan menurunkan Brazil dari Overweight ke netral, dan menurunkan Indonesia dari overweight ke underweight, begitu pula dengan Turki yang turun dari netral ke underweight.

Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kemenkeu Scenaider Siahaan mengatakan, selain memberikan perspektif keliru yang merugikan nilai surat berharga negara (SBN), JP Morgan kerap memborong SBN dengan harga murah. Bukan sekali dua manuver JPMorgan membuat investor memiliki persepsi minus terhadap fundamen ekonomi Indonesia. Kita jadi mainan dia saja,” kata Scenaider.

Pemerintah sudah berulangkali mengingatkan JPMorgan untuk tidak berbuat hal yang sama, namun nyatanya lembaga ini membandel. Unsur conflict of interest antara penilai dan pemain terkesan kuat pada JPMorgan. Lembaga ini merupakan primary dealer yang harus mencari pembeli SBN, namun malah memberi rekomendasi jual. Akibatnya, investor enggan membeli SBN. Indonesia jelas dirugikan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here