‘Kenakalan-Kenalakan’ JPMorgan di Dunia Global (2)

0
112

Nusantara.news, Jakarta – Sebenarnya pada 2008, ketika menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, Sri Mulyani sudah memberi teguran serupa atas hasil riset JPMorgan yang merekomendasikan para investor untuk menghindari pembelian obligasi yang diterbitkan oleh Indonesia. Saat itu, pasar keuangan global memang tengah terguncang akibat krisis ekonomi yang melanda AS. Teguran serupa pun pernah dilontarkan oleh mantan Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro pada 2015, karena hasil risetnya lagi-lagi dinilai merugikan Indonesia.

Dalam riset yang dirilis 20 Agustus 2015, JPMorgan merekomendasikan agar investor mengurangi kepemilikan surat utang Indonesia. Sebab, dalam pandangan lembaga ini, penilaian risiko aset portofolio Indonesia semakin meningkat. Mestinya, dengan pemutusan hubungan kerja sama itu, JPMorgan bisa membaca sinyal bahwa analisa terhadap ekonomi Indonesia tidak saja harus dilakukan secara obyektif, tetapi juga ikut mendorong perbaikan kinerja ekonomi Indonesia. Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo bahkan meminta seluruh riset harus sesuai fakta, mengingat respon pelaku pasar dunia terhadap ekonomi Indonesia masih cukup positif.

Bila dilihat dari arus capital inflow modal asing yang masuk sejak 1-9 Januari tampak bahwa pandangan luar negeri masih menunjukkan market confident yang masih tinggi.  Bahkan, nilainya hampir mencapai Rp9 triliun atau setara dengan USD700 juta. Kondisi itu telah berkontribusi pada stabilitas kurs. Tidak mengherankan jika rupiah bergerak relatif baik. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa penilaian JPMorgan kurang mencerminkan fakta.

Mungkin setelah melihat posisinya yang tidak menguntungkan atas pemutusan hubungan kerja samanya dengan pemerintah Indonesia, tak lama berselang (16/1) JPMorgan segera mengeluarkan laporan riset terbarunya dengan mencantumkan kenaikan peringkat ekuitas Indonesia menjadi neutral dari underweight. JPMorgan menjelaskan, kenaikan peringkat tersebut berdasarkan kondisi pasar modal di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang dapat bertahan setelah volatilitas pasar obligasi pasca-terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden AS. Dalam laporan risetnya, JPMorgan mengatakan, fundamental makro Indonesia kuat, dengan potensi pertumbuhan ekonomi tinggi dan rasio rendah dari utang terhadap PDB, termasuk reformasi di sektor keuangan.

JPMorgan agaknya perlu menyadari bahwa penilaian terhadap peringkat Indonesia tidak bisa lain kecuali harus didasarkan pada kondisi riil perekonomian Indonesia yang kini terbukti stabil. Bahkan, devisa Indonesia mencapai US$116 miliar dan neraca perdagangan yang positif.

Bertindak curang dan mau untung besar sepertinya memang sudah menjadi kebiasan JPMorgan. Bukan hanya pada Indonesia, JP Morgan Chase & Co. pernah pula dikabarkan tiga tahun lalu, harus  membayar denda  sebesar 13 miliar dollar AS  atau sekitar Rp143 triliun, sehubungan dengan penjualan portofolio investasi yang merugikan investor (toxic securities). Kesepakatan JPMorgan membayar ganti rugi tersebut merupakan penyelesaian denda sebesar 4 miliar dollar AS (sekitar 44 triliun) atas gugatan Agen Pembiayaan Perumahan Federal (Federal Housing Finance Agency) pada 2011. Kesepakatan tersebut sekaligus mengakhiri negosiasi yang dilakukan oleh penegak hukum AS dengan bank tersebut selama 2 bulan.

JPMorgan Chase & Co setuju membayar 13 miliar dollar AS atau hampir Rp 150 triliun untuk informasi yang menyesatkan kepada para investor tentang kualitas sekuritas berbasis mortgage menjelang krisis keuangan pada 2008. Kesepakatan itu dibayarkan kepada investor sampai pemilik rumah yang terjerat utang karena penilaian JPMorgan pada 2008.

JPMorgan dan bank lain menjual sekuritas berjaminan hipotek yang menjerumuskan nilainya saat pasar perumahan di Amerika runtuh pada 2006 dan 2007. Inilah bagian dari skandal subprime mortgage yang kemudian memicu krisis keuangan terburuk setelah “Depresi Hebat” pada 1930 itu.

Kata Jaksa Agung AS Eric Holder, tanpa diragukan lagi, perilaku yang terungkap dalam investigasi ini adalah penabur benih krisis perumahan. “JPMorgan bukan satu-satunya lembaga keuangan selama periode tersebut yang sengaja menawarkan pinjaman beracun dan menjualnya kepada investor yang tidak curiga. Tidak ada alasan untuk membenarkan perilaku perusahaan itu,” papar Holder.

Lebih dari itu, JPMorgan juga harus membayar denda 2 miliar dollar atau sekitar Rp23 triliun untuk pemerintah Federal, dan 1 miliar dollar AS atau Rp11 triliun untuk negara bagian New York. Sebanyak 6 miliar dollar yang lain, atau hampir Rp 70 triliun harus dibayarkan sebagai kompensasi untuk para investor yang telah dirugikannya. Dalam sebuah pernyataan, CEO JPMorgan Jamie Dimon mengatakan bahwa kesepakatan itu mencakup “porsi yang sangat signifikan” untuk bank-bank yang tersandung sekuritas berbasis jaminan hipotek dan para pewaris pembeli produk dari bank investasi Bear Stearns dan Washington Mutual pada 2008

Pada saat yang sama, Departemen Kehakiman masih melakukan penyelidikan terhadap JPMorgan  terkait dengan praktik bisnis yang dilakukan bank tersebut di kawasan Asia, yang mencakup perdagangan komoditas energi, serta investasi dengan skema Ponzi yang dijalankan Bernard Madoff.

Menurut mantan Komisioner Securities and Exchange Commission (SCC) Jacob Frenkel,
masih banyak kasus yang dilakukan JPMorgan yang belum terungkap, dan terbuka kemungkinan untuk penyelidikan.

JPMorgan juga pernah merekomendasikan investor asing untuk sell atas obligasi di Indonesia, melakukan koreksi. Menurut barron.com, dalam koreksinya, JPMorgan hanya melakukan down grade menjadi underweight dari sebelumnya overweight dan tidak melakukan rekomendasi jual. Dia membantah dan menyampaikan bahwa riset adalah bagian yang “independen” di global bank seperti JPMorgan. Dalam riset tersebut, ada beberapa hal yang mendasari JP Morgan merekomendasikan underweight atas obligasi Indonesia.

Pertama, langkah Tiongkok melakukan devaluasi atas Yuan memperburuk outlook mata uang negara-negara di Asia. Kedua, investor asing juga mulai beramai-ramai melepas obligasi dari emerging market, dengan dana yang telah keluar mencapai 2 miliar dollar AS. Ketiga, kebijakan Pemerintah Indonesia dinilai juga tidak terlalu banyak membantu. Alih-alih melakukan reformasi fiskal, pemerintah Indonesia justru menjalankan kebijakan defisit anggaran. “Sebelumnya, kenaikan pinjaman sebesar 10 persen telah diumumkan dalam RAPBN tahun depan,” tulis analis JP Morgan tersebut. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here