Kenapa Pemilu Inggris Penting bagi Dunia?

0
106
PM Inggris Theresa May, kandidat terkuat dari Partai Konservatif

Nusantara.news, London – Inggris dianggap menjadi salah satu penanda perubahan sistem globalisasi dunia dalam tahun-tahun belakangan ini. Nama Inggris kerap digandengkan dengan peristiwa Brexit (British Exit) tahun 2016 yang menandai keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Selain Brexit, penanda lain adalah terpilihnya populis Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat juga di tahun 2016. Brexit dan Presiden Trump kerap disebut-sebut sebagai dua fenomena perubahan dunia, dari globalisme mengarah ke nasionalisme sempit. Oleh sebab itulah, hasil pemilu Inggris 8 Juni, dianggap penting tidak saja bagi bangsa Inggris sendiri, tetapi juga bagi dunia.

Meski masih berkutat dengan masalah ekonomi yang tak juga membaik akibat proses Brexit, apapun Inggris masih menjadi bagian dari negara-negara kuat atau yang dikenal dengan Kelompok 7 (G-7). Biasanya, pemilu di negara ekonomi G-7 akan mempengaruhi investor, mitra dagang dan sekutunya.

Saat ini Inggris akan mengadakan apa yang oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May disebut sebagai pemilihan paling penting dalam hidupnya yang pernah dihadapi oleh negaranya.

Brexit

Theresa May adalah sosok yang meminta pemilu Inggris dipercepat dari yang seharusnya diselenggarakan tahun 2020. Hal ini merupakan langkah untuk memperkuat pemerintahannya dalam menegosiasikan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), May membutuhkan tambahan kursi di parlemen untuk mendukungnya dalam negosiasi tersebut.

Brexit merupakan tugas terbesar yang bakal dihadapi pemerintah Inggris berikutnya, siapa pun nanti yang terpilih. Tapi, selain itu ada banyak hal yang harus dilakukan pemerintah Inggris di atas negosiasi dengan Brussels (Uni Eropa). Di antaranya, menyusun kembali hubungan dagang dengan negara-negara lain di dunia, dimana selama empat dekade terakhir ini telah dikelola melalui UE.

Kemudian, Inggris juga harus mengubah begitu banyak undang-undang sebagai ekses dari Brexit. Tugas yang tidak mudah, dan digambarkan sebagai “tantangan terbesa  yang pernah dihadapi parlemen Inggris”, demikian kata Hansard Society, sebuah lembaga non-partisan di Inggris, sebagaimana dilansir Financial Times, Rabu (7/6).

Pemerintah Inggris juga selanjutnya harus menyiapkan sistem administrasi, misalnya untuk wilayah perbatasan, mengingat status Inggris nanti sudah bukan lagi bagian dari blok Uni Eropa. Semua itu tentu meningkatkan beban kerja yang besar bagi pemerintah Inggris pasca-pemilu ini.

Sementara itu, baik Partai Buruh maupun Konservatif dua partai politik terkuat di Inggris yang sekarang bertarung dalam pemilu menyatakan berkomitmen terhadap Brexit sebagai hasil suara mayoritas rakyat Inggris dalam referendum 2016 lalu.

Namun kedua haluan politik ini, berbeda cara pandang dalam menjalankan amanat Brexit. Theresa May dari Konservatif cenderung “hard Brexit” ditandai dengan keluar dari pasar tunggal Eropa, sementatra lawannya, Jeremy Corbyn, dari Partai Buruh lebih cocok dengan cara yang lebih soft dengan tidak meninggalkan pasar tunggal. Dua pandangan inilah yang tampaknya juga akan menentukan dalam pemilu, selain pandangan keduanya tentang ekonomi, anggaran, tenaga kerja imigran, dan sebagainya.

Pada dasarnya, Inggris dan UE hingga saat ini belum memutuskan apa-apa terkait Brexit, apakah Inggris akan lebih proteksionis setelah keluar dari UE, misalnya, atau justru peran negara membuat Inggris lebih tumbuh bersama globalisasi. Ini yang masih menjadi tanda tanya besar sejumlah kalangan baik di Inggris maupun Uni Eropa.

Inggris mungkin saat ini memang memiliki masalah, tapi bagaimanapun negara tersebut masih merupakan anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto, sebuah negara dengan kepemilikan senjata nuklir dengan salah satu militer yang memiliki keunggulan di NATO dan memiliki ikatan penting dengan AS dan benua Eropa. Inggris adalah negara ekonomi G7 yang jalurnya sangat penting bagi para investor, mitra dagang dan sekutunya di berbagai belahan dunia. Sebab itu, menjadi penting siapa yang akan memimpin Inggris berikutnya setelah pemilu.

Kandidat utama dalam pemilu Inggris

Pemilu Inggris akan didominasi oleh dua kandidat utama, yaitu Theresa May, PM Inggris sekarang, pemimpin Partai Konservatif dan Jeremy Corbyn dari Partai Buruh.

Theresa May mengambil alih jabatan David Cameron setelah dia mengundurkan diri setelah rakyat Inggris memutuskan Brexit tahun lalu. Dalam kampanye, May menyampaikan bahwa hanya pemerintahan Konservatif yang “kuat dan stabil” yang dapat berhasil menegosiasikan keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Sementara Jeremy Corbyn, telah menjabat sebagai pemimpin Partai Buruh berhaluan kiri-tengah sejak September 2015 setelah menghabiskan waktu 30 tahun aktif di partai tersebut. Corbyn merupakan seorang sosialis yang sangat populer di kalangan pemilih muda, tapi kurang populer di partainya sendiri. Tokoh partai senior berusaha menggulingkannya melalui pemilihan pemimpin kedua pada bulan September lalu, namun Corbyn menang dengan 61,8% suara. Sepanjang karir politiknya, Corbyn telah mengabdikan diri dalam upaya pelucutan senjata nuklir, solidaritas untuk Palestina, hak-hak binatang, hak gay dan republik Irlandia, yang menjadi kontroversi di internal partainya sendiri.

Meski dalam survei May masih masih memimpin di atas Corbyn, tapi secara angka pemimpin Partai Buruh ini mengalami kenaikan dukungan selama beberapa hari terakhir. Corbyn baru saja mendapat dukungan dari sejumlah selebriti Inggris.

Kandidat lainnya adalah Tim Farron dari Demokrat Liberal, Caroline Lucas dan Jonathan Bartley dari  Partai Hijau; Paul Nuttall, Partai Kemerdekaan Inggris (UKIP); dan Nicola Sturgeon, Partai Nasionalis Skotlandia (SNP).

Jajak pendapat

Sesuai perhitungan jajak pendapat, Konservatif tampaknya mendapat peluang lebih besar untuk memenangi pemilu. Namun demikian, pada jajak pendapat minggu-minggu terakhir persaingan antara kedua partai utama tersebut semakin ketat, perbedaan elektablitas semakin tipis karena Parta Konservatif mengalami tren penurunan, diduga karena pengaruh isu keamanan Inggris yang belakangan ini makin sering dilanda serangan teror.

PM May juga saat ini tengah dipertanyaan soal kebijakannya memotong anggaran kemanan Inggris sehingga membuat kepolisian Inggris menutup sejumlah divisi karena ketiadaan anggaran. Tidak terdeteksi dininya pelaku teroris London Bridge oleh polisi malam minggu lalu, juga salah satunya diduga karena kurangnya anggaran yang mengurangi kinerja kepolisian.

Sebagaimana dilansir BBC, statistik menunjukkan bahwa jumlah polisi Inggris sekarang lebih rendah ketimbang tahun 2010, saat May masih menjadi menteri dalam negeri. Saat ini isu tersebut diangkat terus menerus oleh Corbyn, rivalnya dari Partai Buruh, juga oleh walikota London Sadiq Khan yang juga berasal dari Partai Buruh. Corbyn benjanji untuk memulihkan kembali anggaran kemanan Inggris. Tapi apakah dia mampu memanfaatkan momentum ini untuk merebut hati rakyat Inggris, tunggu saja, banyak negara di dunia juga menunggu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here