Kenapa Takut Otopsi KPPS yang Gugur?

0
180

MISTERI kematian lima ratusan orang petugas KPPS, panwaslu dan petugas kepolisian dalam Pemilu 2019 kemarin tak bisa dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Sebab, kematian sekian ratus orang yang melakukan pekerjaan yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan, jelas sebuah kejanggalan.

Adalah Dokter Ani Hasibuan yang menyebut kematian serempak itu sebagai kejanggalan. Dia jelas punya kapasitas untuk mempertanyakan hal itu. Ani adalah dokter spesialis syaraf lulusan FKUI yang bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Predikat itu tentu lebih dari cukup untuk membuktikan kapasitas keilmuannya.

Ani mengatakan, dia merasa janggal  dengan banyaknya korban petugas KPPS yang meninggal dunia. Apalagi KPU berkali-kali mengatakan, para petugas KPPS yang dijuluki “pahlawan demokrasi” itu meninggal karena faktor kelelahan. Penjelasan KPU tersebut, menurut Ani, tidak masuk akal. Sebab kondisi fisik, psikologis dan beban kerja tidak akan menjadi COD (Cause of Death) atau penyebab kematian seseorang berdasarkan asumsi medis.

Berdasarkan pengalaman menjadi dokter selama 22 tahun, Ani mengatakan belum pernah menemukan kasus kematian yang disebabkan kelelahan. Kondisi terburuk yang akan menimpa seseorang yang mengalami kelelahan melewati batas adalah pingsan, namun bukan kematian. Kelelahan hanya bisa menjadi faktor pemicu terhadap penyakit kronis yang diderita korban.

Penjelasan Dokter Ani ini semakin menambah ramai desakan agar dilakukan otopsi terhadap korban yang meninggal. Berbagai pihak sudah meminta agar ada investigasi yang tuntas terhadap ratusan kasus kematian yang menimpa petugas dalam “Pemilu Maut” ini.

Ngawurnya, KPU justru menjawab sembarangan. Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, investigasi itu tidak relevan. Sebab, katanya, KPU sudah melakukan audit medis terhadap petugas KPPS yang meninggal dunia. Audit medis itu bahkan sudah dilakukan sejak awal di saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Dia juga mengklaim bahwa KPU sudah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Menurut Viryan, proses rekam medis bisa menunjukkan sebab petugas KPPS meninggal. "Jadi lewat jajaran Kemenkes di rumah sakit, di layanan kesahatan sudah bisa juga mendapatkan informasi sebab-sebab dari jajaran kami yang meninggal dunia," kata dia.

Ini jelas jawaban yang sangat ngawur. Viryan, yang sarjana ekonomi manajemen ini, tidak bisa membedakan antara audit medis dan rekam medis. Dia mencampur-adukkan dua istilah berbeda ini dalam satu konteks.

Audit medis, menurut Penjelasan pasal 49 ayat 2 UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis. Jadi yang diaudit itu adalah pelayanannya, bukan pasiennya.

Sedangkan rekam medis, berdasarkan Permenkes Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis, adalah berkas atau dokumen yang berisikan catatan mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Jadi kedua terminologi ini sama-sama tidak mencari penyebab kematian seseorang.

Dalam dunia medis, satu-satunya cara untuk mengetahui penyebab pasti kematian yang terjadi secara tidak wajar hanyalah otopsi, baik otopsi klinis maupun otopsi forensik. Dalam kasus kematian ratusan petugas pemilu ini prosedurnya adalah otopsi klinis, karena otopsi forensik dilakukan untuk korban tindak kejahatan. Kecuali nanti kasus ini berujung di pengadilan.

“Kengawuran” lain dari komisioner KPU ini adalah klaim bahwa KPU sudah bekerjasama dengan Kemenkes melalui jaringan rumah sakit di daerah. Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan kementeriannya tidak ada kerjasama dengan KPU untuk mengantisipasi banyaknya petugas yang sakit dan meninggal. Setelah melihat banyaknya korban meninggal, Menkes mengeluarkan Surat Edaran kepada Dinas Kesehatan di daerah untuk membantu para korban meninggal dan sakit.

Penjelasan yang asal-asalan dari KPU ini justru kian mengundang tanda tanya: Ada apa sebenarnya di balik kematian massal ini?

Berbagai isu negatif sudah bersiliweran tentang hal tersebut. Ini tentu tak sehat jika dibiarkan menggantung tanpa jawaban. Kredibilitas KPU akan semakin dipertanyakan. Ini baru satu soal menyangkut kematiann massal petugas pemilu. Belum lagi pertanyaan tentang akurasi penghitungan suara dan lain-lain. Jika kredibilitas KPU diragukan, maka hasil pemilu pun menimbulkan syak wasangka.

Maka, menurut kita, sekarang sudah waktunya pemerintah turun tangan. Tak cukup dengan memberikan atribut artifisial bahwa para korban yang gugur adalah “pahlawan demokrasi”. Tak cukup hanya dengan menyederhanakan masalah bahwa meninggal adalah takdir Ilahi.

Pemerintah harus memfasilitasi investigasi yang imparsial untuk mencari penyebab kematian ratusan pahlawan itu. Satu-satunya cara adalah otopsi. Memang dalam otopsi klinis bergantung pada izin ahli waris. Tentu ada yang berkeberatan. Tetapi dari 500-an keluarga korban tentu tak semuanya akan menolak.

Dari situ akan diketahui secara persis apa yang menjadi penyebab meninggalnya para petugas itu. Meski penyebab kematian bisa berbeda antara satu korban dengan korban lain, tetapi dapat ditarik kesimpulan secara umum. Dengan pengetahuan itu, bangsa kita akan mendapatkan dua manfaat. Pertama, pemerintah terlihat tak berlepas tangan terhadap malapetaka ini. Bahwa pemerintah tak hanya sekadar memberikan uang duka, yang jumlahnya pun tak seberapa. Pemerintah, sekalipun KPU disebut independen, mengambil alih tanggungjawab atas kejadian memilukan ini.

Manfaat kedua, bangsa ini akan mendapat masukan berharga untuk menyusun konsep pemilu yang akan datang. Kalau penyebab kematian diketahui, maka pemilu-pemilu mendatang bisa memperkecil risiko yang dapat  merenggut nyawa.

Menurut kita, melakukan ini jauh lebih penting –kalau memang nyawa anak  bangsa ini benar-benar berharga.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here