Kenapa Trump Hanya Larang Warga 7 Negara?

0
198
sumber: Getty Images

Nusantara.news, Washington – Perintah eksekutif Presiden Amerikat Serikat Donald Trump yang melarang kedatangan warga dari 7 negara ke AS terus dipersoalkan. Kenapa warga dari 7 negara? Apakah karena mayoritas penduduknya muslim? Kenapa bukan warga Arab Saudi, Mesir, atau bahkan Indonesia? Toh, mayoritas penduduknya juga muslim.

Presiden Trump hanya melarang sementara masuknya warga negara dari Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman. Pembatasan yang dilakukan presiden baru AS ini adalah bagian dari upaya mengontrol keimigrasian, termasuk di dalamnya penundaan penerimaan pengungsi.

Tapi rupanya, menurut pihak Gedung Putih kebijakan Presiden Trump soal pembatasan terhadap sejumlah negara itu, didasarkan pada daftar negara yang dilarang oleh pemerintahan sebelumnya, Barack Obama.

Jadi, negara-negara itu sebelumnya sudah masuk ke dalam kategori “negara-negara yang diwaspadai” menurut undang-undang yang disahkan oleh Kongres yang memang didominasi Partai Repubik pada tahun 2015, mengubah program bebas visa.

Sebelumnya, Program Bebas Visa tersebut memungkinkan warga negara dari 38 negara masuk ke wilayah AS  selama 90 hari tanpa visa. Inggris, Prancis dan Jerman termasuk daftar negara dalam program itu. Pengunjung dari negara-negara itu mengajukan Electronic System for Travel Authorization (ESTA) atau Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan.

Namun, Desember 2015 Kongres mengesahkan UU yang mencabut fasilitas bebas visa bagi warga negara asing yang pernah berkunjung ke negara-negara tertentu sejak Maret 2011. Negara-negara itu diidentifikasi memiliki organisasi teroris yang beroperasi secara signifikan di kawasan, atau negara itu dianggap sebagai “tempat berlindung” teroris.

Setelah Libia, Somalia dan Yaman dimasukkan dalam daftar pada Februari 2016, jumlah “negara yang diwaspadai” bertambah menjadi tujuh sebagaimana tercantum dalam daftar perintah eksekutif Presiden Trump.

Masalahnya, Obama yang mengesahkan Akta Perbaikan Program Bebas Visa dan Pencegahan Perjalanan Teroris pada 2015, tepatnya setelah serangan teroris Paris November 2015, tidak melarang masuk seluruh warga negara dari tujuh negara itu. Obama membatasi pada orang-orang tertentu saja.

Tapi Trump pada 29 Januari menyebut kebijakannya mirip dengan perintah yang pernah dikeluarkan Obama yang “melarang visa bagi pengungsi dari Irak”. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan, soal substansi pelarangan yang dilakukan Trump.

Apakah warga dari 7 negara terdaftar itu menjadi ancaman terbesar bagi AS? Sementara, dari data yang ada, kebanyakan pelaku teror di AS justru berasal dari warga AS yang sudah menetap. Para pelaku serangan 9/11 juga berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Lebanon dan Mesir, negara yang tidak masuk daftar.

Warga kelahiran AS tercatat sebagai jumlah terbesar dari mereka yang terkait dengan tindak terorisme. (sumber:CNN)

Senator John McCain dari partai Republik Republik dan Lindsey Graham juga dari Republik mengatakan, perintah presiden “mungkin lebih banyak membantu perekrutan teroris dan bukannya meningkatkan keamanan kita”, karena sinyal yang dikirimkan ke dunia Muslim.

Tapi Trump menepis anggapan itu, alasannya musuh-musuh Amerika sudah marah dan tanggung jawabnya yang utama adalah menjaga Amerika tetap aman.

Apakah Trump Fobia Islam?

Perintah Eksekutif  Trump terkait larangan imigran dari 7 negara mayoritas muslim dianggap sejumlah pihak melanggar konstitusi, soal kesetaraan dalam beragama. Tak kurang, pejabat Kejaksaan Agung AS, Sally Yates menentang kebijakan presiden AS ke-45 karena dianggap inkonstitusional. Yates yang merupakan pejabat “warisan” Obama itu akhirnya dipecat Trump.

Banyak pihak, termasuk negara-negara lain memprotes kebijakan Trump yang dianggap diskriminatif dan cenderung rasis karena menarget muslim. Termasuk Vatikan, yang tidak mendukung pembatasan keimigrasian atas dasar agama.

Trump sendiri tidak mau kebijakannya disebut larangan bagi muslim. “Ini bukan larangan muslim,” kata Trump dalam sebuah pernyataan pada Minggu (29/1). Dan memang secara eksplisit tidak tertulis larangan untuk muslim.

Apakah benar untuk melarang muslim?

Tampaknya, pernyataan mantan Walikota New York Rudy Giuliani yang juga penasihat Presiden Trump ini akan membuat terang. Saat wawancara dengan Fox News pada 28 Januari, Giuliani ditanya oleh host Jeanine Pirro, “Apakah larangan ini ada hubungannya dengan agama?”

Giuliani mengatakan, “Ketika (Trump) pertama mengumumkan, dia berkata ‘Muslim ban’ (larangan Muslim).”

Sementara itu, terdengar santer informasi dari Gedung Putih, Pemerintah Trump berencana mengubah nama program pemerintah AS yang selama ini dirancang melawan semua ideologi kekerasan, dengan hanya berfokus pada ekstrimisme Islam.

Program, “Melawan Kekerasan Ekstremisme,” atau CVE, akan berubah menjadi “Melawan Islam Ekstrimis” atau “Melawan Radikalisme Islam Ekstremis,” kata sebuah sumber Gedung Putih sebagaimana dilansir Reuters (2/2). Apakah ini menandai bahwa Trump fobia terhadap Islam? [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here