Kepala Daerah dari Partai Golkar Terbanyak Diciduk KPK

0
474

Nusantara.news, Jakarta – Partai politik (parpol) gagal menciptakan kader-kader anti-korupsi, termasuk kepala daerah yang diusung. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, KPK menangkap seorang kepala daerah asal Partai Golkar, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Selasa (26/9/2017).

Maraknya korupsi kepala daerah ini pun jadi sorotan. Selain attitude, akar persoalannya dinilai terletak pada penyelenggaraan pemilu kepala daerah (Pilkada). Pilkada cenderung dijadikan ajang transaksional sehingga mengakibatkan kesenjangan biaya Pilkada yang terlampau tinggi dari kemampuan biaya kas setiap calon kepala daerah. Hal itu seperti yang diungkap studi KPK pada 2016 terkait potensi benturan kepentingan pada pendanaan Pilkada.

Baca: Gaji Rp2,1 Juta, Mustahil Kepala Daerah Tidak Korupsi

Studi dilakukan KPK dengan metode telesurvei terhadap 140 calon kepala daerah dan 146 calon wakil kepala daerah yang kalah dalam Pilkada serentak di 259 daerah pemilihan (dapil). Pada aspek pelaporan, pengeluaran aktual biaya Pilkada ternyata lebih besar dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sebanyak 51,4% responden mengaku mengeluarkan dana Pilkada melebihi harta kas yang dimiliki. Bahkan, terdapat 16,1% responden yang mengeluarkan dana Pilkada melebihi total kas yang dipunya. Semua biaya pengeluaran itu tidak dicantumkan ke dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Hasil studi KPK ini tentu saja menuntut pemerintah agar lebih ketat dan tegas. Terutamanya untuk bisa mengantisipasi atau meminimalisir potensi korupsi yang diakibatkan aliran “dana liar”. Apalagi, KPK juga mengungkap konsekuensi dana dari sumbangan pihak lain itu kepada setiap calon kepala daerah. Terlebih, pada 2018 nanti akan pemerintah segera menggelar 171 Pilkada serentak.

Simak bentuk-bentuk konsekuensi itu dan 17 nama kepala daerah yang diciduk KPK sejak 2016 sampai September 2017 beserta kasus korupsinya berikut ini. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here